alexametrics
22 C
Jember
Tuesday, 28 June 2022

Nasabah Tercekik Bunga Rentenir

Publik Bertanya, OJK ke Mana?

Mobile_AP_Rectangle 1

 

Pakar Sebut OJK Melempem
Walau praktik rentenir berkedok lembaga keuangan itu kerap merugikan nasabah, tapi sejauh ini belum ada langkah progresif yang dilakukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam menindak praktik tersebut. OJK yang mempunyai tugas melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, pasar modal, dan industri keuangan nonbank, dinilai melempem.

Kepala Program Studi (Kaprodi) S-3 Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Jember (Unej) Edy Wahyudi menilai, OJK enggan bersusah payah hingga ke akar rumput masalah. Dampaknya, banyak masyarakat yang tidak sadar bahwa praktik rentenir itu sangat merugikan. Dia bahkan sampai menyindir, ketika membahas OJK dan praktik curang keuangan itu, menjadi tidak menarik. Sebab, hingga saat ini, OJK disebutnya belum punya solusi.

Mobile_AP_Rectangle 2

Seperti diketahui, praktik rentenir semacam itu sudah ada sejak lama. Dan sejak dulu, bunganya cukup gila. Lalu, kenapa banyak peminatnya? “Sebab, syaratnya mudah. Seberapa kita butuh, maka akan dipenuhi dan tidak bertele-tele,” kata dosen manajemen pemasaran tersebut.

Edy juga pesimistis bahwa pemerintah bisa menghapus praktik tersebut. Sebab, para pelaku sudah paham betul tentang kondisi pasar. Sasarannya adalah kelompok masyarakat yang minim akses informasi, juga yang berpendidikan rendah. Lalu, apa upaya yang bisa dilakukan untuk menekan persebaran praktik lancung tersebut?

Dari sisi perbankan, Edy menyatakan, perbankan harus melakukan upaya terobosan. Misalnya, soft loan dengan kredit lunak. Dulu, kata dia, pernah ada bank yang memberikan pinjaman tanpa agunan, sekitar tiga tahun lalu. Publik menyambut baik program tersebut meski plafon pinjamannya tidak besar. “Jadi, tak perlu memberikan kredit besar, tapi cukup minimalis tanpa agunan,” terangnya.

Dia menilai, program serupa bakal menjadi efek marketing yang luar biasa. Siapa pun yang meminjam akan bercerita ke mana-mana dan banyak yang ikutan karena dinilai bisa mendapatkan pinjaman tanpa syarat macam-macam. “Meski gali lubang tutup lubang, tapi bisa terlepas dari rentenir,” imbuhnya.

Kalau pemerintahan daerah, lanjutnya, bisa melalui Dinas Koperasi dengan membuat program bantuan untuk para pelaku usaha, mikro, kecil, menengah (UMKM). Dengan begitu, banyak pelaku usaha yang berbondong-bondong mengurusnya guna melancarkan usaha mereka. Edy meyakini, program itu bakal booming karena pelaku UMKM bisa mendapatkan modal tanpa harus pinjam ke rentenir.

Terakhir adalah non-government organization (NGO) yang berkecimpung di bidang filantropi dan berbasis agama. Lembaga tersebut kerap memberikan bantuan berupa dana atau membangun warung-warung pedagang yang membutuhkan. Peran lembaga ini disebutnya juga bisa menjadi jalan keluar agar masyarakat terlepas dari jeratan bunga rentenir.

Beberapa waktu lalu, Jawa Pos Radar Jember sempat mengonfirmasi tentang fenomena praktik rentenir berkedok lembaga keuangan ini ke Kepala OJK Jember Azilsyah Noordin. Sepertinya, OJK memang tak bisa berbuat banyak. Sebab, selama ini yang dilakukan hanyalah sosialisasi di forum-forum terbatas, hingga grup media sosial. Padahal, OJK memiliki peran mengatur dan mengawasi traffic jasa keuangan di wilayah kerja mereka.

“Kami kerap memublikasikan hal-hal yang mengedukasi masyarakat supaya tidak menggunakan jasa bank titil,” paparnya. Apakah yang dilakukan OJK itu sudah maksimal dan mampu menekan praktik rentenir berkedok saja keuangan? Wajar jika kemudian, publik bertanya, ke mana saja OJK?

 

 

 

Jurnalis : Isnein Purnomo
Fotografer : Freepik
Redaktur : Mahrus Sholih

- Advertisement -

 

Pakar Sebut OJK Melempem
Walau praktik rentenir berkedok lembaga keuangan itu kerap merugikan nasabah, tapi sejauh ini belum ada langkah progresif yang dilakukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam menindak praktik tersebut. OJK yang mempunyai tugas melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, pasar modal, dan industri keuangan nonbank, dinilai melempem.

Kepala Program Studi (Kaprodi) S-3 Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Jember (Unej) Edy Wahyudi menilai, OJK enggan bersusah payah hingga ke akar rumput masalah. Dampaknya, banyak masyarakat yang tidak sadar bahwa praktik rentenir itu sangat merugikan. Dia bahkan sampai menyindir, ketika membahas OJK dan praktik curang keuangan itu, menjadi tidak menarik. Sebab, hingga saat ini, OJK disebutnya belum punya solusi.

Seperti diketahui, praktik rentenir semacam itu sudah ada sejak lama. Dan sejak dulu, bunganya cukup gila. Lalu, kenapa banyak peminatnya? “Sebab, syaratnya mudah. Seberapa kita butuh, maka akan dipenuhi dan tidak bertele-tele,” kata dosen manajemen pemasaran tersebut.

Edy juga pesimistis bahwa pemerintah bisa menghapus praktik tersebut. Sebab, para pelaku sudah paham betul tentang kondisi pasar. Sasarannya adalah kelompok masyarakat yang minim akses informasi, juga yang berpendidikan rendah. Lalu, apa upaya yang bisa dilakukan untuk menekan persebaran praktik lancung tersebut?

Dari sisi perbankan, Edy menyatakan, perbankan harus melakukan upaya terobosan. Misalnya, soft loan dengan kredit lunak. Dulu, kata dia, pernah ada bank yang memberikan pinjaman tanpa agunan, sekitar tiga tahun lalu. Publik menyambut baik program tersebut meski plafon pinjamannya tidak besar. “Jadi, tak perlu memberikan kredit besar, tapi cukup minimalis tanpa agunan,” terangnya.

Dia menilai, program serupa bakal menjadi efek marketing yang luar biasa. Siapa pun yang meminjam akan bercerita ke mana-mana dan banyak yang ikutan karena dinilai bisa mendapatkan pinjaman tanpa syarat macam-macam. “Meski gali lubang tutup lubang, tapi bisa terlepas dari rentenir,” imbuhnya.

Kalau pemerintahan daerah, lanjutnya, bisa melalui Dinas Koperasi dengan membuat program bantuan untuk para pelaku usaha, mikro, kecil, menengah (UMKM). Dengan begitu, banyak pelaku usaha yang berbondong-bondong mengurusnya guna melancarkan usaha mereka. Edy meyakini, program itu bakal booming karena pelaku UMKM bisa mendapatkan modal tanpa harus pinjam ke rentenir.

Terakhir adalah non-government organization (NGO) yang berkecimpung di bidang filantropi dan berbasis agama. Lembaga tersebut kerap memberikan bantuan berupa dana atau membangun warung-warung pedagang yang membutuhkan. Peran lembaga ini disebutnya juga bisa menjadi jalan keluar agar masyarakat terlepas dari jeratan bunga rentenir.

Beberapa waktu lalu, Jawa Pos Radar Jember sempat mengonfirmasi tentang fenomena praktik rentenir berkedok lembaga keuangan ini ke Kepala OJK Jember Azilsyah Noordin. Sepertinya, OJK memang tak bisa berbuat banyak. Sebab, selama ini yang dilakukan hanyalah sosialisasi di forum-forum terbatas, hingga grup media sosial. Padahal, OJK memiliki peran mengatur dan mengawasi traffic jasa keuangan di wilayah kerja mereka.

“Kami kerap memublikasikan hal-hal yang mengedukasi masyarakat supaya tidak menggunakan jasa bank titil,” paparnya. Apakah yang dilakukan OJK itu sudah maksimal dan mampu menekan praktik rentenir berkedok saja keuangan? Wajar jika kemudian, publik bertanya, ke mana saja OJK?

 

 

 

Jurnalis : Isnein Purnomo
Fotografer : Freepik
Redaktur : Mahrus Sholih

 

Pakar Sebut OJK Melempem
Walau praktik rentenir berkedok lembaga keuangan itu kerap merugikan nasabah, tapi sejauh ini belum ada langkah progresif yang dilakukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam menindak praktik tersebut. OJK yang mempunyai tugas melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, pasar modal, dan industri keuangan nonbank, dinilai melempem.

Kepala Program Studi (Kaprodi) S-3 Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Jember (Unej) Edy Wahyudi menilai, OJK enggan bersusah payah hingga ke akar rumput masalah. Dampaknya, banyak masyarakat yang tidak sadar bahwa praktik rentenir itu sangat merugikan. Dia bahkan sampai menyindir, ketika membahas OJK dan praktik curang keuangan itu, menjadi tidak menarik. Sebab, hingga saat ini, OJK disebutnya belum punya solusi.

Seperti diketahui, praktik rentenir semacam itu sudah ada sejak lama. Dan sejak dulu, bunganya cukup gila. Lalu, kenapa banyak peminatnya? “Sebab, syaratnya mudah. Seberapa kita butuh, maka akan dipenuhi dan tidak bertele-tele,” kata dosen manajemen pemasaran tersebut.

Edy juga pesimistis bahwa pemerintah bisa menghapus praktik tersebut. Sebab, para pelaku sudah paham betul tentang kondisi pasar. Sasarannya adalah kelompok masyarakat yang minim akses informasi, juga yang berpendidikan rendah. Lalu, apa upaya yang bisa dilakukan untuk menekan persebaran praktik lancung tersebut?

Dari sisi perbankan, Edy menyatakan, perbankan harus melakukan upaya terobosan. Misalnya, soft loan dengan kredit lunak. Dulu, kata dia, pernah ada bank yang memberikan pinjaman tanpa agunan, sekitar tiga tahun lalu. Publik menyambut baik program tersebut meski plafon pinjamannya tidak besar. “Jadi, tak perlu memberikan kredit besar, tapi cukup minimalis tanpa agunan,” terangnya.

Dia menilai, program serupa bakal menjadi efek marketing yang luar biasa. Siapa pun yang meminjam akan bercerita ke mana-mana dan banyak yang ikutan karena dinilai bisa mendapatkan pinjaman tanpa syarat macam-macam. “Meski gali lubang tutup lubang, tapi bisa terlepas dari rentenir,” imbuhnya.

Kalau pemerintahan daerah, lanjutnya, bisa melalui Dinas Koperasi dengan membuat program bantuan untuk para pelaku usaha, mikro, kecil, menengah (UMKM). Dengan begitu, banyak pelaku usaha yang berbondong-bondong mengurusnya guna melancarkan usaha mereka. Edy meyakini, program itu bakal booming karena pelaku UMKM bisa mendapatkan modal tanpa harus pinjam ke rentenir.

Terakhir adalah non-government organization (NGO) yang berkecimpung di bidang filantropi dan berbasis agama. Lembaga tersebut kerap memberikan bantuan berupa dana atau membangun warung-warung pedagang yang membutuhkan. Peran lembaga ini disebutnya juga bisa menjadi jalan keluar agar masyarakat terlepas dari jeratan bunga rentenir.

Beberapa waktu lalu, Jawa Pos Radar Jember sempat mengonfirmasi tentang fenomena praktik rentenir berkedok lembaga keuangan ini ke Kepala OJK Jember Azilsyah Noordin. Sepertinya, OJK memang tak bisa berbuat banyak. Sebab, selama ini yang dilakukan hanyalah sosialisasi di forum-forum terbatas, hingga grup media sosial. Padahal, OJK memiliki peran mengatur dan mengawasi traffic jasa keuangan di wilayah kerja mereka.

“Kami kerap memublikasikan hal-hal yang mengedukasi masyarakat supaya tidak menggunakan jasa bank titil,” paparnya. Apakah yang dilakukan OJK itu sudah maksimal dan mampu menekan praktik rentenir berkedok saja keuangan? Wajar jika kemudian, publik bertanya, ke mana saja OJK?

 

 

 

Jurnalis : Isnein Purnomo
Fotografer : Freepik
Redaktur : Mahrus Sholih

BERITA TERKINI

Wajib Dibaca

/