alexametrics
23.5 C
Jember
Saturday, 21 May 2022

Bantuan Tenda Ngendap di Gudang

Dewan Bongkar Program Korona Tak Tepat Guna

Mobile_AP_Rectangle 1

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Program perencanaan pengadaan dan penyaluran bantuan Covid-19 bisa dibilang banyak yang tidak tepat guna. Bagaimana tidak, jika sebelumnya terdapat sembako rusak dan terbuang sia-sia karena tidak terdistribusikan, kali ini Pansus Covid-19 DPRD Jember membongkar bantuan unit tenda yang tidak tersalurkan ke penerima.

Bantuan tenda yang mengendap ini ada sebanyak 1.223 unit dari total pembelian 1.600 tenda. Dana pengadaan bersumber dari refocusing anggaran sebesar Rp 479 miliar. Tenda-tenda tersebut tersimpan di sebuah gudang di Kantor UPT Metrologi, Jalan Trunojoyo, Kelurahan Kepatihan, Kecamatan Kaliwates.

Tenda bantuan korona ini terungkap setelah Pansus DPRD Jember melakukan rapat dengar pendapat (RDP) dan inspeksi mendadak (sidak), kemarin (23/2). Rombongan pansus dan sejumlah pegawai Pemkab Jember turut mendatangi lokasi. Hasilnya, 1.223 unit tenda ditemukan dan masih disimpan. Bantuan itu belum diketahui bakal diberikan kepada siapa dan di mana saja.

Mobile_AP_Rectangle 2

Dia pun menyayangkan, karena program bantuan Covid-19 ini tidak tersalurkan. Terlebih, dari 1.600 unit, yang tersalurkan belum sampai 300. Ini berarti, proses perencanaan sepihak pada saat refocusing anggaran, dinilainya asal-asalan. “Kita tahu bagaimana sembako banyak yang rusak akibat kebingungan data penerima dan program yang tidak jelas,” kata David Handoko Seto, Ketua Pansus Covid-19 DPRD Jember.

Perencanaan program, menurut David, juga tidak mempertimbangkan asas manfaat. Pada saat wabah korona menghantam Jember, dana refocusing justru dipakai untuk membeli tenda. Hal tersebut, menurut pansus, sangat jauh dari asas manfaat penanganan wabah korona.

David juga menggarisbawahi program itu, karena sampai sekarang calon penerima tenda masih tidak ada nama dan alamatnya. “Kemudian, saat wabah korona terjadi, harusnya bukan bantuan tenda. Lebih baik dalam bentuk lain yang memberi manfaat bagi seluruh pedagang. Kalau tenda, hanya pedagang tertentu yang dapat,” paparnya.

Tak hanya itu, Agusta Jaka Purwana, anggota Pansus Covid-19 DPRD Jember, menyebut, bobroknya program juga tidak menghitung efektivitas bantuan. Alasan bantuan tidak tersalurkan karena khawatir jalan macet, hal itu menjadi bukti bahwa perencanaan yang dilakukan serampangan.

Seharusnya, Agusta menegaskan, bantuan korona berkaitan dengan penanganan wabah. Kalau ini dinilainya hanya sebatas program yang berkesan untuk menghabiskan anggaran. Akibatnya, tidak berdampak pada tujuan refocusing anggaran penanganan korona. “Pansus sangat menyayangkan bantuan tidak tepat guna saat terjadi wabah korona ini. Apalagi, bantuannya mengendap, perencanaannya buruk,” ungkapnya.

- Advertisement -

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Program perencanaan pengadaan dan penyaluran bantuan Covid-19 bisa dibilang banyak yang tidak tepat guna. Bagaimana tidak, jika sebelumnya terdapat sembako rusak dan terbuang sia-sia karena tidak terdistribusikan, kali ini Pansus Covid-19 DPRD Jember membongkar bantuan unit tenda yang tidak tersalurkan ke penerima.

Bantuan tenda yang mengendap ini ada sebanyak 1.223 unit dari total pembelian 1.600 tenda. Dana pengadaan bersumber dari refocusing anggaran sebesar Rp 479 miliar. Tenda-tenda tersebut tersimpan di sebuah gudang di Kantor UPT Metrologi, Jalan Trunojoyo, Kelurahan Kepatihan, Kecamatan Kaliwates.

Tenda bantuan korona ini terungkap setelah Pansus DPRD Jember melakukan rapat dengar pendapat (RDP) dan inspeksi mendadak (sidak), kemarin (23/2). Rombongan pansus dan sejumlah pegawai Pemkab Jember turut mendatangi lokasi. Hasilnya, 1.223 unit tenda ditemukan dan masih disimpan. Bantuan itu belum diketahui bakal diberikan kepada siapa dan di mana saja.

Dia pun menyayangkan, karena program bantuan Covid-19 ini tidak tersalurkan. Terlebih, dari 1.600 unit, yang tersalurkan belum sampai 300. Ini berarti, proses perencanaan sepihak pada saat refocusing anggaran, dinilainya asal-asalan. “Kita tahu bagaimana sembako banyak yang rusak akibat kebingungan data penerima dan program yang tidak jelas,” kata David Handoko Seto, Ketua Pansus Covid-19 DPRD Jember.

Perencanaan program, menurut David, juga tidak mempertimbangkan asas manfaat. Pada saat wabah korona menghantam Jember, dana refocusing justru dipakai untuk membeli tenda. Hal tersebut, menurut pansus, sangat jauh dari asas manfaat penanganan wabah korona.

David juga menggarisbawahi program itu, karena sampai sekarang calon penerima tenda masih tidak ada nama dan alamatnya. “Kemudian, saat wabah korona terjadi, harusnya bukan bantuan tenda. Lebih baik dalam bentuk lain yang memberi manfaat bagi seluruh pedagang. Kalau tenda, hanya pedagang tertentu yang dapat,” paparnya.

Tak hanya itu, Agusta Jaka Purwana, anggota Pansus Covid-19 DPRD Jember, menyebut, bobroknya program juga tidak menghitung efektivitas bantuan. Alasan bantuan tidak tersalurkan karena khawatir jalan macet, hal itu menjadi bukti bahwa perencanaan yang dilakukan serampangan.

Seharusnya, Agusta menegaskan, bantuan korona berkaitan dengan penanganan wabah. Kalau ini dinilainya hanya sebatas program yang berkesan untuk menghabiskan anggaran. Akibatnya, tidak berdampak pada tujuan refocusing anggaran penanganan korona. “Pansus sangat menyayangkan bantuan tidak tepat guna saat terjadi wabah korona ini. Apalagi, bantuannya mengendap, perencanaannya buruk,” ungkapnya.

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Program perencanaan pengadaan dan penyaluran bantuan Covid-19 bisa dibilang banyak yang tidak tepat guna. Bagaimana tidak, jika sebelumnya terdapat sembako rusak dan terbuang sia-sia karena tidak terdistribusikan, kali ini Pansus Covid-19 DPRD Jember membongkar bantuan unit tenda yang tidak tersalurkan ke penerima.

Bantuan tenda yang mengendap ini ada sebanyak 1.223 unit dari total pembelian 1.600 tenda. Dana pengadaan bersumber dari refocusing anggaran sebesar Rp 479 miliar. Tenda-tenda tersebut tersimpan di sebuah gudang di Kantor UPT Metrologi, Jalan Trunojoyo, Kelurahan Kepatihan, Kecamatan Kaliwates.

Tenda bantuan korona ini terungkap setelah Pansus DPRD Jember melakukan rapat dengar pendapat (RDP) dan inspeksi mendadak (sidak), kemarin (23/2). Rombongan pansus dan sejumlah pegawai Pemkab Jember turut mendatangi lokasi. Hasilnya, 1.223 unit tenda ditemukan dan masih disimpan. Bantuan itu belum diketahui bakal diberikan kepada siapa dan di mana saja.

Dia pun menyayangkan, karena program bantuan Covid-19 ini tidak tersalurkan. Terlebih, dari 1.600 unit, yang tersalurkan belum sampai 300. Ini berarti, proses perencanaan sepihak pada saat refocusing anggaran, dinilainya asal-asalan. “Kita tahu bagaimana sembako banyak yang rusak akibat kebingungan data penerima dan program yang tidak jelas,” kata David Handoko Seto, Ketua Pansus Covid-19 DPRD Jember.

Perencanaan program, menurut David, juga tidak mempertimbangkan asas manfaat. Pada saat wabah korona menghantam Jember, dana refocusing justru dipakai untuk membeli tenda. Hal tersebut, menurut pansus, sangat jauh dari asas manfaat penanganan wabah korona.

David juga menggarisbawahi program itu, karena sampai sekarang calon penerima tenda masih tidak ada nama dan alamatnya. “Kemudian, saat wabah korona terjadi, harusnya bukan bantuan tenda. Lebih baik dalam bentuk lain yang memberi manfaat bagi seluruh pedagang. Kalau tenda, hanya pedagang tertentu yang dapat,” paparnya.

Tak hanya itu, Agusta Jaka Purwana, anggota Pansus Covid-19 DPRD Jember, menyebut, bobroknya program juga tidak menghitung efektivitas bantuan. Alasan bantuan tidak tersalurkan karena khawatir jalan macet, hal itu menjadi bukti bahwa perencanaan yang dilakukan serampangan.

Seharusnya, Agusta menegaskan, bantuan korona berkaitan dengan penanganan wabah. Kalau ini dinilainya hanya sebatas program yang berkesan untuk menghabiskan anggaran. Akibatnya, tidak berdampak pada tujuan refocusing anggaran penanganan korona. “Pansus sangat menyayangkan bantuan tidak tepat guna saat terjadi wabah korona ini. Apalagi, bantuannya mengendap, perencanaannya buruk,” ungkapnya.

BERITA TERKINI

Wajib Dibaca

/