alexametrics
24 C
Jember
Wednesday, 18 May 2022

PALSU! Surat Bawaslu untuk Jember , Tangkap Penyebar Surat

Mobile_AP_Rectangle 1

KALIWATES, Radar Jember – Surat Bawaslu Provinsi Jawa Timur berisi sosialisasi putusan Mahkamah Agung (MA) oleh KPUD Jember beredar dan bikin kaget sejumlah pihak, kemarin (22/12). Bagaimana tidak, dalam undangan itu disebut adanya sosialisasi dan tindak lanjut putusan pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) terkait hasil Pilkada Jember 2020 lalu. Belakangan, kabar yang beredar diketahui bohong alias hoax.

Penelusuran Jawa Pos Radar Jember, kabar itu mencuat begitu surat dengan kop surat Bawaslu menyebar ke media massa. Kabar semakin menguat begitu ada screenshot pesan yang datang dari nomor yang “dinamai Faida”. Kabar hoax itu terus bergulir, dan hoax terekstrem yaitu menyebut Bupati Hendy dibatalkan.

Guna mengetahui kejelasan kabar tersebut, Jawa Pos Radar Jember berupaya menghubungi mantan Bupati Jember, Faida. Tujuannya untuk memastikan apakah screenshot beredar yang dinamai Faida adalah mantan bupati Faida atau bukan. Namun, hingga berita ini ditulis petang kemarin, mantan Bupati Faida tidak memberikan penjelasan.

Mobile_AP_Rectangle 2

Terpisah, Ketua KPU Jember Muhammad Syaiin mengaku sempat kaget dengan surat yang beredar tersebut. “Sejauh ini, KPU tidak benar mengirim surat tentang TSM. Kami tidak tahu apakah surat itu benar atau tidak. Lebih baik langsung ke Bawaslu, karena kop surat dari Bawaslu,” papar Syaiin.

- Advertisement -

KALIWATES, Radar Jember – Surat Bawaslu Provinsi Jawa Timur berisi sosialisasi putusan Mahkamah Agung (MA) oleh KPUD Jember beredar dan bikin kaget sejumlah pihak, kemarin (22/12). Bagaimana tidak, dalam undangan itu disebut adanya sosialisasi dan tindak lanjut putusan pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) terkait hasil Pilkada Jember 2020 lalu. Belakangan, kabar yang beredar diketahui bohong alias hoax.

Penelusuran Jawa Pos Radar Jember, kabar itu mencuat begitu surat dengan kop surat Bawaslu menyebar ke media massa. Kabar semakin menguat begitu ada screenshot pesan yang datang dari nomor yang “dinamai Faida”. Kabar hoax itu terus bergulir, dan hoax terekstrem yaitu menyebut Bupati Hendy dibatalkan.

Guna mengetahui kejelasan kabar tersebut, Jawa Pos Radar Jember berupaya menghubungi mantan Bupati Jember, Faida. Tujuannya untuk memastikan apakah screenshot beredar yang dinamai Faida adalah mantan bupati Faida atau bukan. Namun, hingga berita ini ditulis petang kemarin, mantan Bupati Faida tidak memberikan penjelasan.

Terpisah, Ketua KPU Jember Muhammad Syaiin mengaku sempat kaget dengan surat yang beredar tersebut. “Sejauh ini, KPU tidak benar mengirim surat tentang TSM. Kami tidak tahu apakah surat itu benar atau tidak. Lebih baik langsung ke Bawaslu, karena kop surat dari Bawaslu,” papar Syaiin.

KALIWATES, Radar Jember – Surat Bawaslu Provinsi Jawa Timur berisi sosialisasi putusan Mahkamah Agung (MA) oleh KPUD Jember beredar dan bikin kaget sejumlah pihak, kemarin (22/12). Bagaimana tidak, dalam undangan itu disebut adanya sosialisasi dan tindak lanjut putusan pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) terkait hasil Pilkada Jember 2020 lalu. Belakangan, kabar yang beredar diketahui bohong alias hoax.

Penelusuran Jawa Pos Radar Jember, kabar itu mencuat begitu surat dengan kop surat Bawaslu menyebar ke media massa. Kabar semakin menguat begitu ada screenshot pesan yang datang dari nomor yang “dinamai Faida”. Kabar hoax itu terus bergulir, dan hoax terekstrem yaitu menyebut Bupati Hendy dibatalkan.

Guna mengetahui kejelasan kabar tersebut, Jawa Pos Radar Jember berupaya menghubungi mantan Bupati Jember, Faida. Tujuannya untuk memastikan apakah screenshot beredar yang dinamai Faida adalah mantan bupati Faida atau bukan. Namun, hingga berita ini ditulis petang kemarin, mantan Bupati Faida tidak memberikan penjelasan.

Terpisah, Ketua KPU Jember Muhammad Syaiin mengaku sempat kaget dengan surat yang beredar tersebut. “Sejauh ini, KPU tidak benar mengirim surat tentang TSM. Kami tidak tahu apakah surat itu benar atau tidak. Lebih baik langsung ke Bawaslu, karena kop surat dari Bawaslu,” papar Syaiin.

BERITA TERKINI

Wajib Dibaca

/