alexametrics
24.1 C
Jember
Wednesday, 25 May 2022

Benarkah Honor Tenaga Kesehatan Jember Tak Sampai Sejuta ?

Mobile_AP_Rectangle 1

JEMBER, RADARJEMBER.ID  – Selama ini, kesejahteraan tenaga kesehatan (nakes) selalu dianggap lebih baik ketimbang tenaga pendidik. Namun, ternyata tidak demikian. Sebab, masih ada nakes yang bertahun-tahun gajinya tidak pernah menyentuh angka Rp 1 juta. Mereka adalah nakes dan nonnakes yang hanya diberi surat keputusan (SK) magang mandiri. Padahal saat pandemi, mereka bertaruh nyawa dan menjadi garda terdepan pencegahan dan penanganan pasien Covid-19.

Pagi kemarin (22/12), tiba-tiba perwakilan pegawai setiap puskesmas di Jember datang ke gedung DPRD Jember. Tujuan mereka ke Komisi D yang membidangi kesehatan. Tak berlama-lama, mereka akhirnya pulang dan kembali ke tempat kerja masing-masing. “Ada kegiatan vaksin. Sebentar, ya,” ucap Teguh Candra Kristanto, salah seorang nakes yang turut hadir di gedung dewan.

Perawat di Puskesmas Mayang tersebut datang ke DPRD Jember bersama nakes dan nonnakes dari perwakilan seluruh puskesmas di Jember. Mereka mewakili suara pegawai yang bekerja berdasarkan SK magang mandiri. Sebab, honor dari SK magang mandiri yang diterima hanya Rp 950 ribu per bulan. Dan paling rendah ada yang Rp 350 ribu per bulan. Sebagai ketua magang mandiri, Teguh mengatakan, ada tiga hal tuntutannya saat di Komisi D DPRD Jember. “Rekan-rekan menuntut SK bupati dan besaran gaji sesuai UMR. Karena selama ini SK magang mandiri,” ungkapnya.

Mobile_AP_Rectangle 2

Dia menjelaskan, SK magang mandiri ada yang nakes seperti dirinya, ada juga tenaga administrasi, laboratorium, hingga petugas kebersihan. Tuntutan kedua adalah perlindungan BPJS. Sebab, selama ini mereka tidak pernah dapat dan harus membayar sendiri. Tuntutan ketiga, pengadaan kuota PPPK dan tidak dibatasi IPK, ijazah, juga usia. “Tadi semua fraksi di Komisi D menyetujui,” tuturnya.

Perlu diketahui, nakes dan nonnakes yang bekerja berdasarkan SK magang mandiri di setiap puskesmas bukan seperti magang mahasiswa kesehatan atau lainnya yang hanya sesaat. Namun, hampir permanen karena praktiknya sudah berlangsung lama, jauh sebelum pandemi. “Januari depan ini 12 tahun kerja dengan SK magang mandiri,” kata Teguh.

Total, dia mengungkapkan, ada 1.116 pegawai nakes dan nonnakes yang hanya bermodalkan SK magang mandiri. “Bahkan ada yang sampai 30 tahun bekerja, tapi tetap SK magang. Ada juga sampai pensiun SK-nya tetap magang,” pungkasnya.

Wakil Ketua Komisi D DPRD Jember Nur Hasan menuturkan, kedatangan nakes secara mendadak itu berkaitan dengan tuntutan kesejahteraan mereka. Terutama mengenai SK magang mandiri. Namanya SK magang mandiri, tentu saja untuk honor tidak bersumber dari APBD. Mereka digaji berdasarkan jasa pelayanan (japel) yang telah mereka kerjakan. “Jadi, tuntutan mereka adalah SK, tapi bukan SK magang,” terangnya.

Karenanya, inilah yang menjadi perjuangan bersama dan Komisi D DPRD Jember juga sepakat tahun 2022 tidak ada lagi SK magang untuk nakes. Karenanya, kata Nur Hasan, DPRD Jember selanjutnya akan berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan (Dinkes) agar satu pemikiran. Tidak ada lagi SK magang mandiri untuk nakes dan nonnakes.

Menurut dia, hal ini perlu diperjuangkan, karena nakes dalam kondisi pandemi menjadi garda terdepan penanganan. Lantaran SK magang mandiri membuat mereka digaji seenaknya. “Kalau bayar berapa pun namanya saja magang. Makanya kami sepakat hapus SK magang mandiri tahun 2022,” tegasnya.

 

Konsep dan Praktik Berbeda

- Advertisement -

JEMBER, RADARJEMBER.ID  – Selama ini, kesejahteraan tenaga kesehatan (nakes) selalu dianggap lebih baik ketimbang tenaga pendidik. Namun, ternyata tidak demikian. Sebab, masih ada nakes yang bertahun-tahun gajinya tidak pernah menyentuh angka Rp 1 juta. Mereka adalah nakes dan nonnakes yang hanya diberi surat keputusan (SK) magang mandiri. Padahal saat pandemi, mereka bertaruh nyawa dan menjadi garda terdepan pencegahan dan penanganan pasien Covid-19.

Pagi kemarin (22/12), tiba-tiba perwakilan pegawai setiap puskesmas di Jember datang ke gedung DPRD Jember. Tujuan mereka ke Komisi D yang membidangi kesehatan. Tak berlama-lama, mereka akhirnya pulang dan kembali ke tempat kerja masing-masing. “Ada kegiatan vaksin. Sebentar, ya,” ucap Teguh Candra Kristanto, salah seorang nakes yang turut hadir di gedung dewan.

Perawat di Puskesmas Mayang tersebut datang ke DPRD Jember bersama nakes dan nonnakes dari perwakilan seluruh puskesmas di Jember. Mereka mewakili suara pegawai yang bekerja berdasarkan SK magang mandiri. Sebab, honor dari SK magang mandiri yang diterima hanya Rp 950 ribu per bulan. Dan paling rendah ada yang Rp 350 ribu per bulan. Sebagai ketua magang mandiri, Teguh mengatakan, ada tiga hal tuntutannya saat di Komisi D DPRD Jember. “Rekan-rekan menuntut SK bupati dan besaran gaji sesuai UMR. Karena selama ini SK magang mandiri,” ungkapnya.

Dia menjelaskan, SK magang mandiri ada yang nakes seperti dirinya, ada juga tenaga administrasi, laboratorium, hingga petugas kebersihan. Tuntutan kedua adalah perlindungan BPJS. Sebab, selama ini mereka tidak pernah dapat dan harus membayar sendiri. Tuntutan ketiga, pengadaan kuota PPPK dan tidak dibatasi IPK, ijazah, juga usia. “Tadi semua fraksi di Komisi D menyetujui,” tuturnya.

Perlu diketahui, nakes dan nonnakes yang bekerja berdasarkan SK magang mandiri di setiap puskesmas bukan seperti magang mahasiswa kesehatan atau lainnya yang hanya sesaat. Namun, hampir permanen karena praktiknya sudah berlangsung lama, jauh sebelum pandemi. “Januari depan ini 12 tahun kerja dengan SK magang mandiri,” kata Teguh.

Total, dia mengungkapkan, ada 1.116 pegawai nakes dan nonnakes yang hanya bermodalkan SK magang mandiri. “Bahkan ada yang sampai 30 tahun bekerja, tapi tetap SK magang. Ada juga sampai pensiun SK-nya tetap magang,” pungkasnya.

Wakil Ketua Komisi D DPRD Jember Nur Hasan menuturkan, kedatangan nakes secara mendadak itu berkaitan dengan tuntutan kesejahteraan mereka. Terutama mengenai SK magang mandiri. Namanya SK magang mandiri, tentu saja untuk honor tidak bersumber dari APBD. Mereka digaji berdasarkan jasa pelayanan (japel) yang telah mereka kerjakan. “Jadi, tuntutan mereka adalah SK, tapi bukan SK magang,” terangnya.

Karenanya, inilah yang menjadi perjuangan bersama dan Komisi D DPRD Jember juga sepakat tahun 2022 tidak ada lagi SK magang untuk nakes. Karenanya, kata Nur Hasan, DPRD Jember selanjutnya akan berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan (Dinkes) agar satu pemikiran. Tidak ada lagi SK magang mandiri untuk nakes dan nonnakes.

Menurut dia, hal ini perlu diperjuangkan, karena nakes dalam kondisi pandemi menjadi garda terdepan penanganan. Lantaran SK magang mandiri membuat mereka digaji seenaknya. “Kalau bayar berapa pun namanya saja magang. Makanya kami sepakat hapus SK magang mandiri tahun 2022,” tegasnya.

 

Konsep dan Praktik Berbeda

JEMBER, RADARJEMBER.ID  – Selama ini, kesejahteraan tenaga kesehatan (nakes) selalu dianggap lebih baik ketimbang tenaga pendidik. Namun, ternyata tidak demikian. Sebab, masih ada nakes yang bertahun-tahun gajinya tidak pernah menyentuh angka Rp 1 juta. Mereka adalah nakes dan nonnakes yang hanya diberi surat keputusan (SK) magang mandiri. Padahal saat pandemi, mereka bertaruh nyawa dan menjadi garda terdepan pencegahan dan penanganan pasien Covid-19.

Pagi kemarin (22/12), tiba-tiba perwakilan pegawai setiap puskesmas di Jember datang ke gedung DPRD Jember. Tujuan mereka ke Komisi D yang membidangi kesehatan. Tak berlama-lama, mereka akhirnya pulang dan kembali ke tempat kerja masing-masing. “Ada kegiatan vaksin. Sebentar, ya,” ucap Teguh Candra Kristanto, salah seorang nakes yang turut hadir di gedung dewan.

Perawat di Puskesmas Mayang tersebut datang ke DPRD Jember bersama nakes dan nonnakes dari perwakilan seluruh puskesmas di Jember. Mereka mewakili suara pegawai yang bekerja berdasarkan SK magang mandiri. Sebab, honor dari SK magang mandiri yang diterima hanya Rp 950 ribu per bulan. Dan paling rendah ada yang Rp 350 ribu per bulan. Sebagai ketua magang mandiri, Teguh mengatakan, ada tiga hal tuntutannya saat di Komisi D DPRD Jember. “Rekan-rekan menuntut SK bupati dan besaran gaji sesuai UMR. Karena selama ini SK magang mandiri,” ungkapnya.

Dia menjelaskan, SK magang mandiri ada yang nakes seperti dirinya, ada juga tenaga administrasi, laboratorium, hingga petugas kebersihan. Tuntutan kedua adalah perlindungan BPJS. Sebab, selama ini mereka tidak pernah dapat dan harus membayar sendiri. Tuntutan ketiga, pengadaan kuota PPPK dan tidak dibatasi IPK, ijazah, juga usia. “Tadi semua fraksi di Komisi D menyetujui,” tuturnya.

Perlu diketahui, nakes dan nonnakes yang bekerja berdasarkan SK magang mandiri di setiap puskesmas bukan seperti magang mahasiswa kesehatan atau lainnya yang hanya sesaat. Namun, hampir permanen karena praktiknya sudah berlangsung lama, jauh sebelum pandemi. “Januari depan ini 12 tahun kerja dengan SK magang mandiri,” kata Teguh.

Total, dia mengungkapkan, ada 1.116 pegawai nakes dan nonnakes yang hanya bermodalkan SK magang mandiri. “Bahkan ada yang sampai 30 tahun bekerja, tapi tetap SK magang. Ada juga sampai pensiun SK-nya tetap magang,” pungkasnya.

Wakil Ketua Komisi D DPRD Jember Nur Hasan menuturkan, kedatangan nakes secara mendadak itu berkaitan dengan tuntutan kesejahteraan mereka. Terutama mengenai SK magang mandiri. Namanya SK magang mandiri, tentu saja untuk honor tidak bersumber dari APBD. Mereka digaji berdasarkan jasa pelayanan (japel) yang telah mereka kerjakan. “Jadi, tuntutan mereka adalah SK, tapi bukan SK magang,” terangnya.

Karenanya, inilah yang menjadi perjuangan bersama dan Komisi D DPRD Jember juga sepakat tahun 2022 tidak ada lagi SK magang untuk nakes. Karenanya, kata Nur Hasan, DPRD Jember selanjutnya akan berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan (Dinkes) agar satu pemikiran. Tidak ada lagi SK magang mandiri untuk nakes dan nonnakes.

Menurut dia, hal ini perlu diperjuangkan, karena nakes dalam kondisi pandemi menjadi garda terdepan penanganan. Lantaran SK magang mandiri membuat mereka digaji seenaknya. “Kalau bayar berapa pun namanya saja magang. Makanya kami sepakat hapus SK magang mandiri tahun 2022,” tegasnya.

 

Konsep dan Praktik Berbeda

BERITA TERKINI

Wajib Dibaca

/