alexametrics
27.9 C
Jember
Wednesday, 29 June 2022

Aksi Demo Para Kepala Desa di Kabupaten Jember Batal. Ini Alasannya

"Saya tidak membayangkan kalau hari ini ada demo, karena sampean itu kades." Bupati Jember

Mobile_AP_Rectangle 1

Dijelaskan, meskipun dengan Perpres itu ada banyak program di desa yang tidak terkaver, maka tugas kepala desa menjelaskan penyebab kekurangan itu kepada masyarakat dan tugas kades memilah mana yang bisa dilakukan, dan hasil musrenbangdes mana yang ditunda terlebih dahulu. “BLT DD dan yang lain itu juga untuk masyarakat desa,” urainya.

Kendati demikian, Bupati Hendy menyatakan siap untuk menyampaikan aspirasi dan usulan para kades. “Saya siap untuk mengawal, kami usulkan ke gubernur sampai Presiden,” beber Hendy, yang merupakan Koordinator Apkasi Provinsi Jatim tersebut.

Pada kesempatan yang sama, Ketua DPRD Jember M Itqon Syauqi juga menyampaikan kesiapannya untuk menyampaikan aspirasi ratusan kades. Menurutnya, dua hal yang perlu diingat para kades. Pertama, DD ada sejak Presiden Jokowi, dan kedua, nilainya terus bertambah. “Jangan sampai program tambahan yang ada sejak era Pak Jokowi ini selesai di era Pak Jokowi juga. Yang jelas, kami siap untuk menyampaikan aspirasi para kades,” jelasnya.

Mobile_AP_Rectangle 2

Forkopimda secara resmi meminta agar para kades membuat usulan atau aspirasi dengan bahasa yang tepat. Aspirasi itu nantinya akan disampaikan secara resmi melalui jalur eksekutif, legislatif, maupun instansi lain.

Reporter : Nur Hariri/Radar Jember

Fotografer : Nur Hariri/Radar Jember

Editor : Mahrus Sholih/Radar Jember

- Advertisement -

Dijelaskan, meskipun dengan Perpres itu ada banyak program di desa yang tidak terkaver, maka tugas kepala desa menjelaskan penyebab kekurangan itu kepada masyarakat dan tugas kades memilah mana yang bisa dilakukan, dan hasil musrenbangdes mana yang ditunda terlebih dahulu. “BLT DD dan yang lain itu juga untuk masyarakat desa,” urainya.

Kendati demikian, Bupati Hendy menyatakan siap untuk menyampaikan aspirasi dan usulan para kades. “Saya siap untuk mengawal, kami usulkan ke gubernur sampai Presiden,” beber Hendy, yang merupakan Koordinator Apkasi Provinsi Jatim tersebut.

Pada kesempatan yang sama, Ketua DPRD Jember M Itqon Syauqi juga menyampaikan kesiapannya untuk menyampaikan aspirasi ratusan kades. Menurutnya, dua hal yang perlu diingat para kades. Pertama, DD ada sejak Presiden Jokowi, dan kedua, nilainya terus bertambah. “Jangan sampai program tambahan yang ada sejak era Pak Jokowi ini selesai di era Pak Jokowi juga. Yang jelas, kami siap untuk menyampaikan aspirasi para kades,” jelasnya.

Forkopimda secara resmi meminta agar para kades membuat usulan atau aspirasi dengan bahasa yang tepat. Aspirasi itu nantinya akan disampaikan secara resmi melalui jalur eksekutif, legislatif, maupun instansi lain.

Reporter : Nur Hariri/Radar Jember

Fotografer : Nur Hariri/Radar Jember

Editor : Mahrus Sholih/Radar Jember

Dijelaskan, meskipun dengan Perpres itu ada banyak program di desa yang tidak terkaver, maka tugas kepala desa menjelaskan penyebab kekurangan itu kepada masyarakat dan tugas kades memilah mana yang bisa dilakukan, dan hasil musrenbangdes mana yang ditunda terlebih dahulu. “BLT DD dan yang lain itu juga untuk masyarakat desa,” urainya.

Kendati demikian, Bupati Hendy menyatakan siap untuk menyampaikan aspirasi dan usulan para kades. “Saya siap untuk mengawal, kami usulkan ke gubernur sampai Presiden,” beber Hendy, yang merupakan Koordinator Apkasi Provinsi Jatim tersebut.

Pada kesempatan yang sama, Ketua DPRD Jember M Itqon Syauqi juga menyampaikan kesiapannya untuk menyampaikan aspirasi ratusan kades. Menurutnya, dua hal yang perlu diingat para kades. Pertama, DD ada sejak Presiden Jokowi, dan kedua, nilainya terus bertambah. “Jangan sampai program tambahan yang ada sejak era Pak Jokowi ini selesai di era Pak Jokowi juga. Yang jelas, kami siap untuk menyampaikan aspirasi para kades,” jelasnya.

Forkopimda secara resmi meminta agar para kades membuat usulan atau aspirasi dengan bahasa yang tepat. Aspirasi itu nantinya akan disampaikan secara resmi melalui jalur eksekutif, legislatif, maupun instansi lain.

Reporter : Nur Hariri/Radar Jember

Fotografer : Nur Hariri/Radar Jember

Editor : Mahrus Sholih/Radar Jember

BERITA TERKINI

Wajib Dibaca

/