alexametrics
22.9 C
Jember
Sunday, 22 May 2022

Aksi Demo Para Kepala Desa di Kabupaten Jember Batal. Ini Alasannya

"Saya tidak membayangkan kalau hari ini ada demo, karena sampean itu kades." Bupati Jember

Mobile_AP_Rectangle 1

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Rencana aksi damai atau demonstrasi para kepala desa (kades) di Kabupaten Jember batal dilakukan, kemarin (22/12). Mereka memilih sambat kepada Bupati Jember mengenai Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 104 Tahun 2021 yang disebut membuat hasil Musrenbangdes muspro.

Jamak diketahui, ratusan kades di kabupaten/kota di Indonesia “meradang” atas terbitnya Perpres 104. Apalagi dalam pasal 5 mengatur pembagian dana desa (DD) sedemikian detail.  Hal ini pula yang menjadi aspirasi para kades yang tergabung dalam Asosiasi Kepala Desa (AKD) Jember. Tujuannya agar ada kebijakan pemerintah pusat untuk memberi ruang lebih pada pengelolaan dana desa.

Para kades di kabupaten/kota lain ada yang menyampaikan bahasa penolakan, meminta revisi Perpres, bahkan memprotes terbitnya kebijakan presiden. Nah, di Jember, para kades memperhalus bahasanya sebagai usulan. Hal ini pun setelah mendapat masukan dari Bupati dan Ketua DPRD Jember.

Mobile_AP_Rectangle 2

Ketua AKD Jember Nur Kholis menyampaikan, pemerintah desa sudah melakukan musrenbangdes untuk tahun 2022. Akan tetapi, hasil musrenbangdes muspro begitu Perpres 104 diterbitkan Presiden. “Musrenbangdes muspro,” ucap Kades Bangsalsari itu. Untuk itulah, aspirasi agar ada perubahan pada Perpres disampaikan ratusan kades kepada bupati.

Melalui momen audiensi dan koordinasi antara forkopimda dan AKD tersebut, Sekretaris AKD Jember Sunardi Hadi menyampaikan aspirasi agar Perpres ada penyesuaian. Menurut dia, bahasa minimal dalam Perpres agar dapat berubah dengan kata maksimal.

Pokok permasalahan yang menjadi aspirasi para kades yaitu Perpres 104 telah mengatur 68 persen alokasi DD. Di mana, minimal 40 persen untuk bantuan langsung tunai (BLT), 20 persen untuk pangan hewani, dan 8 persen untuk penanganan pandemi korona. Dengan begitu, hanya ada 32 persen DD yang dapat diutak-atik untuk pelaksanaan program di desa. Angka 32 persen tersebut dinilai kurang, sehingga para kades ingin agar Perpres diubah Presiden.

Menanggapi sambatnya para kades, Bupati Jember menyebut, dirinya tidak bisa membayangkan jika aspirasi disampaikan dengan cara yang kurang tepat. Apalagi, para kades adalah pelayan masyarakat. “Saya tidak membayangkan kalau hari ini ada demo, karena sampean itu kades,” tuturnya. Hendy menegaskan, ada saluran-saluran untuk menyampaikan pendapat. Kades di-SK oleh bupati, bupati punya atasan gubernur, dan seterusnya. Pada kesempatan itu, Hendy meminta semua kades memahami posisi dan tugasnya sebagai pelayan masyarakat. “Perpres ini merupakan produk pimpinan negeri ini. Tentu ada pertimbangan-pertimbangan yang sudah dilakukan. Ini untuk se-Indonesia. Bukan untuk di Jawa saja, melainkan untuk di desa-desa tertinggal lainnya,” papar Bupati Jember.

Sambatnya kades terkait Perpres 104 yang mengatur alokasi DD, menurutnya, tidak jauh berbeda dengan pengaturan APBD. Di mana, minimal 20 persen untuk pendidikan, 12 persen untuk kesehatan, dan masih banyak lagi. Hendy meminta agar para kades memahami tujuan yang sejatinya terkandung dalam Perpres 104. “Penekanannya ada pada kemiskinan dan jatuhnya ekonomi kita. Dagangan warga tak paju (tidak laku, Red). Sehingga banyak warga yang makan hari ini harus mencari hari ini. Ini masuk kemiskinan ekstrem,” tuturnya.

- Advertisement -

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Rencana aksi damai atau demonstrasi para kepala desa (kades) di Kabupaten Jember batal dilakukan, kemarin (22/12). Mereka memilih sambat kepada Bupati Jember mengenai Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 104 Tahun 2021 yang disebut membuat hasil Musrenbangdes muspro.

Jamak diketahui, ratusan kades di kabupaten/kota di Indonesia “meradang” atas terbitnya Perpres 104. Apalagi dalam pasal 5 mengatur pembagian dana desa (DD) sedemikian detail.  Hal ini pula yang menjadi aspirasi para kades yang tergabung dalam Asosiasi Kepala Desa (AKD) Jember. Tujuannya agar ada kebijakan pemerintah pusat untuk memberi ruang lebih pada pengelolaan dana desa.

Para kades di kabupaten/kota lain ada yang menyampaikan bahasa penolakan, meminta revisi Perpres, bahkan memprotes terbitnya kebijakan presiden. Nah, di Jember, para kades memperhalus bahasanya sebagai usulan. Hal ini pun setelah mendapat masukan dari Bupati dan Ketua DPRD Jember.

Ketua AKD Jember Nur Kholis menyampaikan, pemerintah desa sudah melakukan musrenbangdes untuk tahun 2022. Akan tetapi, hasil musrenbangdes muspro begitu Perpres 104 diterbitkan Presiden. “Musrenbangdes muspro,” ucap Kades Bangsalsari itu. Untuk itulah, aspirasi agar ada perubahan pada Perpres disampaikan ratusan kades kepada bupati.

Melalui momen audiensi dan koordinasi antara forkopimda dan AKD tersebut, Sekretaris AKD Jember Sunardi Hadi menyampaikan aspirasi agar Perpres ada penyesuaian. Menurut dia, bahasa minimal dalam Perpres agar dapat berubah dengan kata maksimal.

Pokok permasalahan yang menjadi aspirasi para kades yaitu Perpres 104 telah mengatur 68 persen alokasi DD. Di mana, minimal 40 persen untuk bantuan langsung tunai (BLT), 20 persen untuk pangan hewani, dan 8 persen untuk penanganan pandemi korona. Dengan begitu, hanya ada 32 persen DD yang dapat diutak-atik untuk pelaksanaan program di desa. Angka 32 persen tersebut dinilai kurang, sehingga para kades ingin agar Perpres diubah Presiden.

Menanggapi sambatnya para kades, Bupati Jember menyebut, dirinya tidak bisa membayangkan jika aspirasi disampaikan dengan cara yang kurang tepat. Apalagi, para kades adalah pelayan masyarakat. “Saya tidak membayangkan kalau hari ini ada demo, karena sampean itu kades,” tuturnya. Hendy menegaskan, ada saluran-saluran untuk menyampaikan pendapat. Kades di-SK oleh bupati, bupati punya atasan gubernur, dan seterusnya. Pada kesempatan itu, Hendy meminta semua kades memahami posisi dan tugasnya sebagai pelayan masyarakat. “Perpres ini merupakan produk pimpinan negeri ini. Tentu ada pertimbangan-pertimbangan yang sudah dilakukan. Ini untuk se-Indonesia. Bukan untuk di Jawa saja, melainkan untuk di desa-desa tertinggal lainnya,” papar Bupati Jember.

Sambatnya kades terkait Perpres 104 yang mengatur alokasi DD, menurutnya, tidak jauh berbeda dengan pengaturan APBD. Di mana, minimal 20 persen untuk pendidikan, 12 persen untuk kesehatan, dan masih banyak lagi. Hendy meminta agar para kades memahami tujuan yang sejatinya terkandung dalam Perpres 104. “Penekanannya ada pada kemiskinan dan jatuhnya ekonomi kita. Dagangan warga tak paju (tidak laku, Red). Sehingga banyak warga yang makan hari ini harus mencari hari ini. Ini masuk kemiskinan ekstrem,” tuturnya.

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Rencana aksi damai atau demonstrasi para kepala desa (kades) di Kabupaten Jember batal dilakukan, kemarin (22/12). Mereka memilih sambat kepada Bupati Jember mengenai Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 104 Tahun 2021 yang disebut membuat hasil Musrenbangdes muspro.

Jamak diketahui, ratusan kades di kabupaten/kota di Indonesia “meradang” atas terbitnya Perpres 104. Apalagi dalam pasal 5 mengatur pembagian dana desa (DD) sedemikian detail.  Hal ini pula yang menjadi aspirasi para kades yang tergabung dalam Asosiasi Kepala Desa (AKD) Jember. Tujuannya agar ada kebijakan pemerintah pusat untuk memberi ruang lebih pada pengelolaan dana desa.

Para kades di kabupaten/kota lain ada yang menyampaikan bahasa penolakan, meminta revisi Perpres, bahkan memprotes terbitnya kebijakan presiden. Nah, di Jember, para kades memperhalus bahasanya sebagai usulan. Hal ini pun setelah mendapat masukan dari Bupati dan Ketua DPRD Jember.

Ketua AKD Jember Nur Kholis menyampaikan, pemerintah desa sudah melakukan musrenbangdes untuk tahun 2022. Akan tetapi, hasil musrenbangdes muspro begitu Perpres 104 diterbitkan Presiden. “Musrenbangdes muspro,” ucap Kades Bangsalsari itu. Untuk itulah, aspirasi agar ada perubahan pada Perpres disampaikan ratusan kades kepada bupati.

Melalui momen audiensi dan koordinasi antara forkopimda dan AKD tersebut, Sekretaris AKD Jember Sunardi Hadi menyampaikan aspirasi agar Perpres ada penyesuaian. Menurut dia, bahasa minimal dalam Perpres agar dapat berubah dengan kata maksimal.

Pokok permasalahan yang menjadi aspirasi para kades yaitu Perpres 104 telah mengatur 68 persen alokasi DD. Di mana, minimal 40 persen untuk bantuan langsung tunai (BLT), 20 persen untuk pangan hewani, dan 8 persen untuk penanganan pandemi korona. Dengan begitu, hanya ada 32 persen DD yang dapat diutak-atik untuk pelaksanaan program di desa. Angka 32 persen tersebut dinilai kurang, sehingga para kades ingin agar Perpres diubah Presiden.

Menanggapi sambatnya para kades, Bupati Jember menyebut, dirinya tidak bisa membayangkan jika aspirasi disampaikan dengan cara yang kurang tepat. Apalagi, para kades adalah pelayan masyarakat. “Saya tidak membayangkan kalau hari ini ada demo, karena sampean itu kades,” tuturnya. Hendy menegaskan, ada saluran-saluran untuk menyampaikan pendapat. Kades di-SK oleh bupati, bupati punya atasan gubernur, dan seterusnya. Pada kesempatan itu, Hendy meminta semua kades memahami posisi dan tugasnya sebagai pelayan masyarakat. “Perpres ini merupakan produk pimpinan negeri ini. Tentu ada pertimbangan-pertimbangan yang sudah dilakukan. Ini untuk se-Indonesia. Bukan untuk di Jawa saja, melainkan untuk di desa-desa tertinggal lainnya,” papar Bupati Jember.

Sambatnya kades terkait Perpres 104 yang mengatur alokasi DD, menurutnya, tidak jauh berbeda dengan pengaturan APBD. Di mana, minimal 20 persen untuk pendidikan, 12 persen untuk kesehatan, dan masih banyak lagi. Hendy meminta agar para kades memahami tujuan yang sejatinya terkandung dalam Perpres 104. “Penekanannya ada pada kemiskinan dan jatuhnya ekonomi kita. Dagangan warga tak paju (tidak laku, Red). Sehingga banyak warga yang makan hari ini harus mencari hari ini. Ini masuk kemiskinan ekstrem,” tuturnya.

BERITA TERKINI

Wajib Dibaca

/