alexametrics
19.8 C
Jember
Wednesday, 29 June 2022

Regulasi Bisa Percepat Penanganan

Bantuan Korban Diharap Sesuai Kebutuhan

Mobile_AP_Rectangle 1

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Bencana alam bisa terjadi kapan saja, di mana saja, dan dapat mengancam siapa saja. Untuk itu, penanganan kebencanaan menjadi cukup krusial karena menyangkut keselamatan jiwa dan raga. Tak hanya itu, hampir setiap insiden bencana selalu diikuti dengan kerugian materi.

Sejauh ini, penanggulangan bencana khususnya di Jember seperti berjalan kurang maksimal. Peringatan untuk meminimalisasi korban bisa dibilang lebih lemah karena penanganan terkesan pada setelah bencana terjadi. Ke depan, perlu penanganan yang konstruktif guna meminimalisasi adanya korban maupun kerugian.

Namun demikian, penanganan konstruktif dari sebelum adanya bencana sampai setelah bencana terjadi belum memiliki payung hukum yang detail. Alhasil, ketiadaan regulasi di tingkat daerah bisa memperlambat penanganan.

Mobile_AP_Rectangle 2

Regulasi itu pun diakui penting oleh Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Pemkab Jember Mat Satuki. “Regulasi ini sebenarnya hampir sama dengan SOP (standard operational procedure, Red). Karena penanggulangan bencana yang selama ini dilakukan BPBD, kita akan melangkah terkadang waswas. Jadi, regulasi itu untuk payung BPBD, sehingga langkah tidak ragu-ragu,” paparnya.

Dia pun mencontohkan, penanggulangan terkadang harus membutuhkan waktu lama karena bertabrakan dengan kewenangan instansi lain. Dia mencontohkan adanya pohon di pinggir jalan. Pohon itu bukan kewenangan yang melekat pada BPBD, sementara pohon diketahui mau roboh. “Selama ini, kita harus koordinasi dan butuh waktu cukup lama untuk memotongnya,” ucap Satuki.

Untuk itulah, regulasi tentang penanggulangan bencana yang lebih terperinci di tingkat daerah sangat dibutuhkan. Selain menjelaskan SOP penanganan, penanggulangan bencana bisa dilakukan lebih cepat. “Regulasi itu bisa memberi payung hukum sehingga eksekusinya bisa lebih cepat,” ungkapnya.

- Advertisement -

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Bencana alam bisa terjadi kapan saja, di mana saja, dan dapat mengancam siapa saja. Untuk itu, penanganan kebencanaan menjadi cukup krusial karena menyangkut keselamatan jiwa dan raga. Tak hanya itu, hampir setiap insiden bencana selalu diikuti dengan kerugian materi.

Sejauh ini, penanggulangan bencana khususnya di Jember seperti berjalan kurang maksimal. Peringatan untuk meminimalisasi korban bisa dibilang lebih lemah karena penanganan terkesan pada setelah bencana terjadi. Ke depan, perlu penanganan yang konstruktif guna meminimalisasi adanya korban maupun kerugian.

Namun demikian, penanganan konstruktif dari sebelum adanya bencana sampai setelah bencana terjadi belum memiliki payung hukum yang detail. Alhasil, ketiadaan regulasi di tingkat daerah bisa memperlambat penanganan.

Regulasi itu pun diakui penting oleh Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Pemkab Jember Mat Satuki. “Regulasi ini sebenarnya hampir sama dengan SOP (standard operational procedure, Red). Karena penanggulangan bencana yang selama ini dilakukan BPBD, kita akan melangkah terkadang waswas. Jadi, regulasi itu untuk payung BPBD, sehingga langkah tidak ragu-ragu,” paparnya.

Dia pun mencontohkan, penanggulangan terkadang harus membutuhkan waktu lama karena bertabrakan dengan kewenangan instansi lain. Dia mencontohkan adanya pohon di pinggir jalan. Pohon itu bukan kewenangan yang melekat pada BPBD, sementara pohon diketahui mau roboh. “Selama ini, kita harus koordinasi dan butuh waktu cukup lama untuk memotongnya,” ucap Satuki.

Untuk itulah, regulasi tentang penanggulangan bencana yang lebih terperinci di tingkat daerah sangat dibutuhkan. Selain menjelaskan SOP penanganan, penanggulangan bencana bisa dilakukan lebih cepat. “Regulasi itu bisa memberi payung hukum sehingga eksekusinya bisa lebih cepat,” ungkapnya.

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Bencana alam bisa terjadi kapan saja, di mana saja, dan dapat mengancam siapa saja. Untuk itu, penanganan kebencanaan menjadi cukup krusial karena menyangkut keselamatan jiwa dan raga. Tak hanya itu, hampir setiap insiden bencana selalu diikuti dengan kerugian materi.

Sejauh ini, penanggulangan bencana khususnya di Jember seperti berjalan kurang maksimal. Peringatan untuk meminimalisasi korban bisa dibilang lebih lemah karena penanganan terkesan pada setelah bencana terjadi. Ke depan, perlu penanganan yang konstruktif guna meminimalisasi adanya korban maupun kerugian.

Namun demikian, penanganan konstruktif dari sebelum adanya bencana sampai setelah bencana terjadi belum memiliki payung hukum yang detail. Alhasil, ketiadaan regulasi di tingkat daerah bisa memperlambat penanganan.

Regulasi itu pun diakui penting oleh Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Pemkab Jember Mat Satuki. “Regulasi ini sebenarnya hampir sama dengan SOP (standard operational procedure, Red). Karena penanggulangan bencana yang selama ini dilakukan BPBD, kita akan melangkah terkadang waswas. Jadi, regulasi itu untuk payung BPBD, sehingga langkah tidak ragu-ragu,” paparnya.

Dia pun mencontohkan, penanggulangan terkadang harus membutuhkan waktu lama karena bertabrakan dengan kewenangan instansi lain. Dia mencontohkan adanya pohon di pinggir jalan. Pohon itu bukan kewenangan yang melekat pada BPBD, sementara pohon diketahui mau roboh. “Selama ini, kita harus koordinasi dan butuh waktu cukup lama untuk memotongnya,” ucap Satuki.

Untuk itulah, regulasi tentang penanggulangan bencana yang lebih terperinci di tingkat daerah sangat dibutuhkan. Selain menjelaskan SOP penanganan, penanggulangan bencana bisa dilakukan lebih cepat. “Regulasi itu bisa memberi payung hukum sehingga eksekusinya bisa lebih cepat,” ungkapnya.

BERITA TERKINI

Wajib Dibaca

/