alexametrics
31.8 C
Jember
Tuesday, 16 August 2022

Mitigasi Terkendala Birokrasi

Mobile_AP_Rectangle 1

Dia menambahkan bahwa BPBD harus bisa mengarahkan para OPD terkait untuk membuat perincian rencana kerja terkait dengan penanganan bencana. “BPBD seharusnya mengingatkan para OPD terkait serta mengajak duduk bersama untuk merundingkan berbagai kemungkinan penyebab bencana yang bisa merugikan masyarakat Jember,” katanya.

Misalnya, DPU Cipta Karya dan Tata Ruang dalam membangun plengsengan yang baik agar tidak banjir saat terjadi hujan lebat. Atau Dinas Perkebunan dan Kehutanan Jember yang harus rutin mengkroscek keadaan hutan di area Jember. “Apakah terjadi hutan gundul atau kendala lain yang mengakibatkan banjir. Dengan begitu, bisa mengurangi risiko terjadinya banjir,” lanjutnya.

Selain itu, BPBD punya peta daerah mana saja yang rawan bencana. “Jadi, OPD lain yang bertugas memperbaiki kondisi tempat itu,” lanjutnya.

Mobile_AP_Rectangle 2

Joko menegaskan, Jember harus memiliki tangan perkasa, yang dalam hal ini adalah bupati. “Ketika tangan perkasa melakukan koordinasi, siapa yang tidak manut? Siapa yang tidak patuh?” tuturnya.

“Di Jember ini lucu, BPBD setingkat dengan OPD lain. Alhasil, kalau berbicara birokrasi, dia tidak mungkin bisa mengomando OPD lain. Karena itu, bupati harus ikut andil,” harapnya.

Lebih lanjut, Joko menuturkan bahwa Jember memiliki program mitigasi yang sudah disiapkan pada RPJM. “Sayangnya, itu hanya sebatas program dan tak ada implementasinya. Program tersebut masih impoten. Ibaratnya, tinggal tunggu musibahnya saja,” lanjutnya.

Meski demikian, pihaknya mengapresiasi penanganan ambrolnya seputaran Sungai Jompo, beberapa waktu lalu. Sebab, penanganannya langsung dikomando oleh bupati. Karena itu, bisa segera terurus. “Andai saja itu bisa dilakukan bupati jauh hari sebelum itu, bisa lebih mengurangi kerugian bahkan korban jiwa. Terutama pada titik lain yang berisiko terjadi bencana,” tandasnya.

- Advertisement -

Dia menambahkan bahwa BPBD harus bisa mengarahkan para OPD terkait untuk membuat perincian rencana kerja terkait dengan penanganan bencana. “BPBD seharusnya mengingatkan para OPD terkait serta mengajak duduk bersama untuk merundingkan berbagai kemungkinan penyebab bencana yang bisa merugikan masyarakat Jember,” katanya.

Misalnya, DPU Cipta Karya dan Tata Ruang dalam membangun plengsengan yang baik agar tidak banjir saat terjadi hujan lebat. Atau Dinas Perkebunan dan Kehutanan Jember yang harus rutin mengkroscek keadaan hutan di area Jember. “Apakah terjadi hutan gundul atau kendala lain yang mengakibatkan banjir. Dengan begitu, bisa mengurangi risiko terjadinya banjir,” lanjutnya.

Selain itu, BPBD punya peta daerah mana saja yang rawan bencana. “Jadi, OPD lain yang bertugas memperbaiki kondisi tempat itu,” lanjutnya.

Joko menegaskan, Jember harus memiliki tangan perkasa, yang dalam hal ini adalah bupati. “Ketika tangan perkasa melakukan koordinasi, siapa yang tidak manut? Siapa yang tidak patuh?” tuturnya.

“Di Jember ini lucu, BPBD setingkat dengan OPD lain. Alhasil, kalau berbicara birokrasi, dia tidak mungkin bisa mengomando OPD lain. Karena itu, bupati harus ikut andil,” harapnya.

Lebih lanjut, Joko menuturkan bahwa Jember memiliki program mitigasi yang sudah disiapkan pada RPJM. “Sayangnya, itu hanya sebatas program dan tak ada implementasinya. Program tersebut masih impoten. Ibaratnya, tinggal tunggu musibahnya saja,” lanjutnya.

Meski demikian, pihaknya mengapresiasi penanganan ambrolnya seputaran Sungai Jompo, beberapa waktu lalu. Sebab, penanganannya langsung dikomando oleh bupati. Karena itu, bisa segera terurus. “Andai saja itu bisa dilakukan bupati jauh hari sebelum itu, bisa lebih mengurangi kerugian bahkan korban jiwa. Terutama pada titik lain yang berisiko terjadi bencana,” tandasnya.

Dia menambahkan bahwa BPBD harus bisa mengarahkan para OPD terkait untuk membuat perincian rencana kerja terkait dengan penanganan bencana. “BPBD seharusnya mengingatkan para OPD terkait serta mengajak duduk bersama untuk merundingkan berbagai kemungkinan penyebab bencana yang bisa merugikan masyarakat Jember,” katanya.

Misalnya, DPU Cipta Karya dan Tata Ruang dalam membangun plengsengan yang baik agar tidak banjir saat terjadi hujan lebat. Atau Dinas Perkebunan dan Kehutanan Jember yang harus rutin mengkroscek keadaan hutan di area Jember. “Apakah terjadi hutan gundul atau kendala lain yang mengakibatkan banjir. Dengan begitu, bisa mengurangi risiko terjadinya banjir,” lanjutnya.

Selain itu, BPBD punya peta daerah mana saja yang rawan bencana. “Jadi, OPD lain yang bertugas memperbaiki kondisi tempat itu,” lanjutnya.

Joko menegaskan, Jember harus memiliki tangan perkasa, yang dalam hal ini adalah bupati. “Ketika tangan perkasa melakukan koordinasi, siapa yang tidak manut? Siapa yang tidak patuh?” tuturnya.

“Di Jember ini lucu, BPBD setingkat dengan OPD lain. Alhasil, kalau berbicara birokrasi, dia tidak mungkin bisa mengomando OPD lain. Karena itu, bupati harus ikut andil,” harapnya.

Lebih lanjut, Joko menuturkan bahwa Jember memiliki program mitigasi yang sudah disiapkan pada RPJM. “Sayangnya, itu hanya sebatas program dan tak ada implementasinya. Program tersebut masih impoten. Ibaratnya, tinggal tunggu musibahnya saja,” lanjutnya.

Meski demikian, pihaknya mengapresiasi penanganan ambrolnya seputaran Sungai Jompo, beberapa waktu lalu. Sebab, penanganannya langsung dikomando oleh bupati. Karena itu, bisa segera terurus. “Andai saja itu bisa dilakukan bupati jauh hari sebelum itu, bisa lebih mengurangi kerugian bahkan korban jiwa. Terutama pada titik lain yang berisiko terjadi bencana,” tandasnya.

BERITA TERKINI

Wajib Dibaca

/