alexametrics
24 C
Jember
Saturday, 2 July 2022

Mitigasi Terkendala Birokrasi

Mobile_AP_Rectangle 1

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Ada beberapa sumber bencana hidrometeorologi yang kerap terjadi di Kabupaten Jember. Seperti banjir, longsor, angin puting beliung, kebakaran. Beberapa di antaranya terjadi akibat curah hujan tinggi.

Hal tersebut disampaikan oleh Ahli Kebencanaan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) Unej Joko Mulyono. Menurutnya, pemerintah sebenarnya sudah menyusun Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Berdasar ayat dan pasal di dalamnya, banyak peraturan yang sudah mengarah ke penanganan antisipatif berupa mitigasi.

Untuk menangani banjir, ada mitigasi seperti pengerukan sedimentasi dan mereboisasi daerah hulu. Sedangkan untuk kesiapsiagaan, Joko menambahkan, ada peringatan dini, memberikan sosialisasi dan simulasi. “Juga menentukan jalur evakuasi dan menentukan titik kumpul sementara,” kata pengajar di Prodi Sosiologi FISIP Universitas Jember tersebut kepada Jawa Pos Radar Jember.

Mobile_AP_Rectangle 2

Selain itu, Joko menjelaskan bahwa pemerintah bisa melakukan kebijakan komunitas. Di antaranya, dengan mengomando mobilisasi sumber daya, menyediakan tandu, dan warga yang bertanggung jawab. “Kalau benar-benar terjadi banjir, nggak ada yang bingung. Hanya melaksanakan tugas yang sudah ditentukan dan lari ke tempat yang sudah dipastikan,” paparnya.

Namun, implementasi di tingkat daerah masih belum menjadi sebuah gerakan. Pemerintah daerah cenderung belum responsif. Kalau ada bencana, baru melakukan penanganan darurat. Menurut Joko, mitigasi di Jember sangat lemah. “Melihat Jember, saya sangat ngeri. Padahal, komunitas kebencanaan di Jember juga tergolong banyak,” tegas Joko.

Ditarik ke belakang, lanjut dia, seharusnya perlu melihat dokumen rencana pembangunan jangka panjang (RPJP). Ada payung yang menaungi kebencanaan. Selain itu, ada rencana pembangunan jangka menengah (RPJM) yang bisa diperinci oleh kepala daerah dan secara teknis segera diimplementasikan para OPD.

Nah, yang menyusun rencana mitigasi merupakan OPD yang punya tupoksi itu. Dalam bencana hidrometeorologi ini misalnya, Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang serta Dinas Perkebunan dan Kehutanan dan OPD lain yang berkaitan. Mereka harus masuk ke dalam pembangunan tata ruang yang berbasis mitigasi bencana,” imbuhnya.

Namun, lanjut dia, jarang ada pemerintah daerah yang seperti itu. Akhirnya setiap OPD berjalan sendiri-sendiri. Bahkan, melakukan pembangunan yang tidak bersifat mitigasi bencana. Seharusnya, jauh sebelumnya, pemerintah harus melakukan pemetaan. “Selain itu, BPBD yang seharusnya menjadi leading sector juga tidak bisa berbuat apa-apa,” pungkasnya. Alhasil, prioritas program terkait dengan bencana tidak tersentuh sama sekali.

- Advertisement -

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Ada beberapa sumber bencana hidrometeorologi yang kerap terjadi di Kabupaten Jember. Seperti banjir, longsor, angin puting beliung, kebakaran. Beberapa di antaranya terjadi akibat curah hujan tinggi.

Hal tersebut disampaikan oleh Ahli Kebencanaan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) Unej Joko Mulyono. Menurutnya, pemerintah sebenarnya sudah menyusun Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Berdasar ayat dan pasal di dalamnya, banyak peraturan yang sudah mengarah ke penanganan antisipatif berupa mitigasi.

Untuk menangani banjir, ada mitigasi seperti pengerukan sedimentasi dan mereboisasi daerah hulu. Sedangkan untuk kesiapsiagaan, Joko menambahkan, ada peringatan dini, memberikan sosialisasi dan simulasi. “Juga menentukan jalur evakuasi dan menentukan titik kumpul sementara,” kata pengajar di Prodi Sosiologi FISIP Universitas Jember tersebut kepada Jawa Pos Radar Jember.

Selain itu, Joko menjelaskan bahwa pemerintah bisa melakukan kebijakan komunitas. Di antaranya, dengan mengomando mobilisasi sumber daya, menyediakan tandu, dan warga yang bertanggung jawab. “Kalau benar-benar terjadi banjir, nggak ada yang bingung. Hanya melaksanakan tugas yang sudah ditentukan dan lari ke tempat yang sudah dipastikan,” paparnya.

Namun, implementasi di tingkat daerah masih belum menjadi sebuah gerakan. Pemerintah daerah cenderung belum responsif. Kalau ada bencana, baru melakukan penanganan darurat. Menurut Joko, mitigasi di Jember sangat lemah. “Melihat Jember, saya sangat ngeri. Padahal, komunitas kebencanaan di Jember juga tergolong banyak,” tegas Joko.

Ditarik ke belakang, lanjut dia, seharusnya perlu melihat dokumen rencana pembangunan jangka panjang (RPJP). Ada payung yang menaungi kebencanaan. Selain itu, ada rencana pembangunan jangka menengah (RPJM) yang bisa diperinci oleh kepala daerah dan secara teknis segera diimplementasikan para OPD.

Nah, yang menyusun rencana mitigasi merupakan OPD yang punya tupoksi itu. Dalam bencana hidrometeorologi ini misalnya, Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang serta Dinas Perkebunan dan Kehutanan dan OPD lain yang berkaitan. Mereka harus masuk ke dalam pembangunan tata ruang yang berbasis mitigasi bencana,” imbuhnya.

Namun, lanjut dia, jarang ada pemerintah daerah yang seperti itu. Akhirnya setiap OPD berjalan sendiri-sendiri. Bahkan, melakukan pembangunan yang tidak bersifat mitigasi bencana. Seharusnya, jauh sebelumnya, pemerintah harus melakukan pemetaan. “Selain itu, BPBD yang seharusnya menjadi leading sector juga tidak bisa berbuat apa-apa,” pungkasnya. Alhasil, prioritas program terkait dengan bencana tidak tersentuh sama sekali.

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Ada beberapa sumber bencana hidrometeorologi yang kerap terjadi di Kabupaten Jember. Seperti banjir, longsor, angin puting beliung, kebakaran. Beberapa di antaranya terjadi akibat curah hujan tinggi.

Hal tersebut disampaikan oleh Ahli Kebencanaan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) Unej Joko Mulyono. Menurutnya, pemerintah sebenarnya sudah menyusun Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Berdasar ayat dan pasal di dalamnya, banyak peraturan yang sudah mengarah ke penanganan antisipatif berupa mitigasi.

Untuk menangani banjir, ada mitigasi seperti pengerukan sedimentasi dan mereboisasi daerah hulu. Sedangkan untuk kesiapsiagaan, Joko menambahkan, ada peringatan dini, memberikan sosialisasi dan simulasi. “Juga menentukan jalur evakuasi dan menentukan titik kumpul sementara,” kata pengajar di Prodi Sosiologi FISIP Universitas Jember tersebut kepada Jawa Pos Radar Jember.

Selain itu, Joko menjelaskan bahwa pemerintah bisa melakukan kebijakan komunitas. Di antaranya, dengan mengomando mobilisasi sumber daya, menyediakan tandu, dan warga yang bertanggung jawab. “Kalau benar-benar terjadi banjir, nggak ada yang bingung. Hanya melaksanakan tugas yang sudah ditentukan dan lari ke tempat yang sudah dipastikan,” paparnya.

Namun, implementasi di tingkat daerah masih belum menjadi sebuah gerakan. Pemerintah daerah cenderung belum responsif. Kalau ada bencana, baru melakukan penanganan darurat. Menurut Joko, mitigasi di Jember sangat lemah. “Melihat Jember, saya sangat ngeri. Padahal, komunitas kebencanaan di Jember juga tergolong banyak,” tegas Joko.

Ditarik ke belakang, lanjut dia, seharusnya perlu melihat dokumen rencana pembangunan jangka panjang (RPJP). Ada payung yang menaungi kebencanaan. Selain itu, ada rencana pembangunan jangka menengah (RPJM) yang bisa diperinci oleh kepala daerah dan secara teknis segera diimplementasikan para OPD.

Nah, yang menyusun rencana mitigasi merupakan OPD yang punya tupoksi itu. Dalam bencana hidrometeorologi ini misalnya, Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang serta Dinas Perkebunan dan Kehutanan dan OPD lain yang berkaitan. Mereka harus masuk ke dalam pembangunan tata ruang yang berbasis mitigasi bencana,” imbuhnya.

Namun, lanjut dia, jarang ada pemerintah daerah yang seperti itu. Akhirnya setiap OPD berjalan sendiri-sendiri. Bahkan, melakukan pembangunan yang tidak bersifat mitigasi bencana. Seharusnya, jauh sebelumnya, pemerintah harus melakukan pemetaan. “Selain itu, BPBD yang seharusnya menjadi leading sector juga tidak bisa berbuat apa-apa,” pungkasnya. Alhasil, prioritas program terkait dengan bencana tidak tersentuh sama sekali.

BERITA TERKINI

Wajib Dibaca

/