alexametrics
24.9 C
Jember
Saturday, 2 July 2022

Kurang Perencanaan, Minim Mitigasi

Ancaman bencana hidrometeorologi sudah mulai tampak. Hujan deras disertai angin kencang yang terjadi beberapa hari belakangan, mengakibatkan sejumlah bangunan rusak. Kondisi ini harus menjadi alarm bagi pemerintah daerah agar segera melakukan langkah mitigasi. Hal itu demi mengurangi risiko bencana yang berpotensi terjadi.

Mobile_AP_Rectangle 1

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Bencana memang tidak bisa dilawan, tapi risiko dan dampaknya bisa dikurangi. Namun, sejauh ini belum terlihat jelas upaya mitigasi yang telah dilakukan pemerintah dalam menghadapi ancaman tersebut. Padahal, Jember dengan seluruh wilayahnya memiliki potensi terdampak bencana yang beragam, dengan sebaran yang juga merata. Mulai dari banjir, longsor, erupsi gunung berapi, hingga tsunami.

Kebanyakan, yang dilakukan pemerintah hanya pada upaya sinergi bareng masyarakat, jajaran instansi terkait, hingga komunitas pencinta alam. Dalam catatan sejarah, cukup banyak bencana yang terjadi di Jember dengan jenis yang beragam. Bencana longsor misalnya. Jalur di perbatasan Jember-Banyuwangi, tepatnya di Gumitir, itu bukan kali pertama ada longsoran. Bahkan sudah langganan tiap kali musim hujan.

Namun, sejauh ini belum ada upaya perbaikan, seperti penguatan tebing area rawan longsor, atau pembuatan pembatas jalan dengan tebing yang membuat aman pengguna jalan. Tak sampai di situ. Masih ingat banjir karena jebolnya tanggul sungai di Cakru, Kencong? Itu terjadi pada awal tahun lalu. Sejauh ini, baru tanggul jebol saja yang mendapat perhatian khusus berupa pembuatan tebing beton atau cor. Sementara, di sejumlah titik lainnya, masih berupa tumpukan sak berisi pasir.

Mobile_AP_Rectangle 2

Perhatian yang minim juga terjadi pada ancaman bencana tsunami. Upaya mitigasi yang dilakukan nyaris tidak ada. Hingga kini, di sepanjang pesisir pantai selatan, cukup sedikit program reboisasi mangrove. Tanaman itu bermanfaat sebagai perlindungan, sekaligus berfungsi memecah ombak. Padahal, sebagaimana catatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jember, terdapat lima kecamatan di kawasan pesisir selatan yang berpotensi terdampak bencana.

Jawa Pos Radar Jember berupaya menggali informasi terkait upaya mitigasi tersebut. Pemkab melalui BPBD Jember menyebut, upaya mitigasi sudah berjalan, meski baru membangun sinergisitas antara stakeholder terkait kebencanaan. “Sebenarnya salah satu yang efektif itu bersinergi dengan destana (desa tangguh bencana, Red) di tiap desa. Sebab, masyarakat bisa sebagai aktor pertama melakukan reaksi cepat tanggap bencana, tanpa menunggu tim daerah,” terang Rudy Danarto, Kepala Bidang (Kabid) Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Jember.

Ia juga mengakui, meski destana itu dinilai efektif, tapi keberadaannya selama ini masih terbatas. Berdasarkan catatan BPBD Jember, jumlah destana baru sekitar 70-an yang terbentuk dari 248 desa/kelurahan yang ada di Jember. Menurutnya, inisiatif adanya destana itu bisa diusulkan oleh pemerintah desa. Lembaga itu juga bisa disokong dengan Anggaran Dana Desa (ADD), dan bisa melakukan langkah konkret terkait mitigasi bencana. “Tapi masalahnya, belum semua pemerintah desa menaruh perhatian membentuk destana,” tambahnya.

- Advertisement -

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Bencana memang tidak bisa dilawan, tapi risiko dan dampaknya bisa dikurangi. Namun, sejauh ini belum terlihat jelas upaya mitigasi yang telah dilakukan pemerintah dalam menghadapi ancaman tersebut. Padahal, Jember dengan seluruh wilayahnya memiliki potensi terdampak bencana yang beragam, dengan sebaran yang juga merata. Mulai dari banjir, longsor, erupsi gunung berapi, hingga tsunami.

Kebanyakan, yang dilakukan pemerintah hanya pada upaya sinergi bareng masyarakat, jajaran instansi terkait, hingga komunitas pencinta alam. Dalam catatan sejarah, cukup banyak bencana yang terjadi di Jember dengan jenis yang beragam. Bencana longsor misalnya. Jalur di perbatasan Jember-Banyuwangi, tepatnya di Gumitir, itu bukan kali pertama ada longsoran. Bahkan sudah langganan tiap kali musim hujan.

Namun, sejauh ini belum ada upaya perbaikan, seperti penguatan tebing area rawan longsor, atau pembuatan pembatas jalan dengan tebing yang membuat aman pengguna jalan. Tak sampai di situ. Masih ingat banjir karena jebolnya tanggul sungai di Cakru, Kencong? Itu terjadi pada awal tahun lalu. Sejauh ini, baru tanggul jebol saja yang mendapat perhatian khusus berupa pembuatan tebing beton atau cor. Sementara, di sejumlah titik lainnya, masih berupa tumpukan sak berisi pasir.

Perhatian yang minim juga terjadi pada ancaman bencana tsunami. Upaya mitigasi yang dilakukan nyaris tidak ada. Hingga kini, di sepanjang pesisir pantai selatan, cukup sedikit program reboisasi mangrove. Tanaman itu bermanfaat sebagai perlindungan, sekaligus berfungsi memecah ombak. Padahal, sebagaimana catatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jember, terdapat lima kecamatan di kawasan pesisir selatan yang berpotensi terdampak bencana.

Jawa Pos Radar Jember berupaya menggali informasi terkait upaya mitigasi tersebut. Pemkab melalui BPBD Jember menyebut, upaya mitigasi sudah berjalan, meski baru membangun sinergisitas antara stakeholder terkait kebencanaan. “Sebenarnya salah satu yang efektif itu bersinergi dengan destana (desa tangguh bencana, Red) di tiap desa. Sebab, masyarakat bisa sebagai aktor pertama melakukan reaksi cepat tanggap bencana, tanpa menunggu tim daerah,” terang Rudy Danarto, Kepala Bidang (Kabid) Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Jember.

Ia juga mengakui, meski destana itu dinilai efektif, tapi keberadaannya selama ini masih terbatas. Berdasarkan catatan BPBD Jember, jumlah destana baru sekitar 70-an yang terbentuk dari 248 desa/kelurahan yang ada di Jember. Menurutnya, inisiatif adanya destana itu bisa diusulkan oleh pemerintah desa. Lembaga itu juga bisa disokong dengan Anggaran Dana Desa (ADD), dan bisa melakukan langkah konkret terkait mitigasi bencana. “Tapi masalahnya, belum semua pemerintah desa menaruh perhatian membentuk destana,” tambahnya.

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Bencana memang tidak bisa dilawan, tapi risiko dan dampaknya bisa dikurangi. Namun, sejauh ini belum terlihat jelas upaya mitigasi yang telah dilakukan pemerintah dalam menghadapi ancaman tersebut. Padahal, Jember dengan seluruh wilayahnya memiliki potensi terdampak bencana yang beragam, dengan sebaran yang juga merata. Mulai dari banjir, longsor, erupsi gunung berapi, hingga tsunami.

Kebanyakan, yang dilakukan pemerintah hanya pada upaya sinergi bareng masyarakat, jajaran instansi terkait, hingga komunitas pencinta alam. Dalam catatan sejarah, cukup banyak bencana yang terjadi di Jember dengan jenis yang beragam. Bencana longsor misalnya. Jalur di perbatasan Jember-Banyuwangi, tepatnya di Gumitir, itu bukan kali pertama ada longsoran. Bahkan sudah langganan tiap kali musim hujan.

Namun, sejauh ini belum ada upaya perbaikan, seperti penguatan tebing area rawan longsor, atau pembuatan pembatas jalan dengan tebing yang membuat aman pengguna jalan. Tak sampai di situ. Masih ingat banjir karena jebolnya tanggul sungai di Cakru, Kencong? Itu terjadi pada awal tahun lalu. Sejauh ini, baru tanggul jebol saja yang mendapat perhatian khusus berupa pembuatan tebing beton atau cor. Sementara, di sejumlah titik lainnya, masih berupa tumpukan sak berisi pasir.

Perhatian yang minim juga terjadi pada ancaman bencana tsunami. Upaya mitigasi yang dilakukan nyaris tidak ada. Hingga kini, di sepanjang pesisir pantai selatan, cukup sedikit program reboisasi mangrove. Tanaman itu bermanfaat sebagai perlindungan, sekaligus berfungsi memecah ombak. Padahal, sebagaimana catatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jember, terdapat lima kecamatan di kawasan pesisir selatan yang berpotensi terdampak bencana.

Jawa Pos Radar Jember berupaya menggali informasi terkait upaya mitigasi tersebut. Pemkab melalui BPBD Jember menyebut, upaya mitigasi sudah berjalan, meski baru membangun sinergisitas antara stakeholder terkait kebencanaan. “Sebenarnya salah satu yang efektif itu bersinergi dengan destana (desa tangguh bencana, Red) di tiap desa. Sebab, masyarakat bisa sebagai aktor pertama melakukan reaksi cepat tanggap bencana, tanpa menunggu tim daerah,” terang Rudy Danarto, Kepala Bidang (Kabid) Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Jember.

Ia juga mengakui, meski destana itu dinilai efektif, tapi keberadaannya selama ini masih terbatas. Berdasarkan catatan BPBD Jember, jumlah destana baru sekitar 70-an yang terbentuk dari 248 desa/kelurahan yang ada di Jember. Menurutnya, inisiatif adanya destana itu bisa diusulkan oleh pemerintah desa. Lembaga itu juga bisa disokong dengan Anggaran Dana Desa (ADD), dan bisa melakukan langkah konkret terkait mitigasi bencana. “Tapi masalahnya, belum semua pemerintah desa menaruh perhatian membentuk destana,” tambahnya.

BERITA TERKINI

Wajib Dibaca

/