alexametrics
23 C
Jember
Friday, 20 May 2022

Satu Frekuensi, Percepat APBD Jember 2022

Karena Pengajuan Tak Perlu Menunggu PAPBD 2021

Mobile_AP_Rectangle 1

 SUMBERSARI, RADARJEMBER.ID – Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (PAPBD) untuk tahun 2021 masih tahap fasilitasi oleh Pemprov Jawa Timur dan belum diundangkan. Di sisi lain, pekerjaan untuk menyelesaikan APBD 2022 juga telah di depan mata. Agar tidak telat lagi, PKB dan PDIP Jember mendorong agar Pemkab Jember segera mengajukannya ke DPRD.

Ketua DPC PKB Jember Ayub Junaidi menyebut, untuk keterlambatan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) dan PAPBD 2021, semua pihak pasti memaklumi. Akan tetapi, untuk APBD 2022, selayaknya diajukan agar tidak sampai melewati tenggat yang ditentukan. “Agar cepat selesai, bupati dan TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah, Red) harus segera mengajukan ke dewan. Itu saja,” katanya.

Melihat kondisi perpolitikan hari ini, Ayub menyebut, seluruh anggota DPRD Jember pasti memiliki semangat sama dan satu frekuensi agar APBD 2022 tidak terlambat lagi. Akan tetapi, apabila pengajuan draf itu tidak segera dilakukan, bisa jadi APBD 2022 nanti akan melewati batas akhir, yaitu 30 November mendatang.

Mobile_AP_Rectangle 2

Demi melakukan percepatan penyelesaian APBD, mantan Ketua GP Ansor Jember itu menyebut, perlu duduk bersama dan tidak mengedepankan kepentingannya masing-masing. Dengan kata lain, apa yang menjadi program dan isi dalam draf APBD nanti dapat dibahas dengan baik, tanpa memaksakan keinginan pribadi masing-masing.

“Turunkan ego masing-masing. Eksekutif programnya bagaimana dan legislatif masukannya apa? Kalau ada perbedaan, selesaikan dengan solusi yang baik,” saran Cak Ayub, sapaan dia. Sebab, kalau ego dan kepentingan masuk di dalamnya, maka akan berpengaruh pada molornya pembahasan. Pengajuan APBD 2022, menurut Cak Ayub, juga tak perlu menunggu pengundangan PAPBD 2021.

Sementara itu, Wakil Ketua PDIP Jember Widarto telah lama mengingatkan agar Pemkab Jember segera mengajukan draf Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUAPPAS) dan APBD 2022. Penyampaian itu dilakukan pada Agustus lalu agar APBD 2022 tidak telat. “KUAPPAS sudah telat, seharusnya diajukan pada pertengahan Agustus. APBD juga bisa telat kalau tidak segera diajukan,” ucapnya.

- Advertisement -

 SUMBERSARI, RADARJEMBER.ID – Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (PAPBD) untuk tahun 2021 masih tahap fasilitasi oleh Pemprov Jawa Timur dan belum diundangkan. Di sisi lain, pekerjaan untuk menyelesaikan APBD 2022 juga telah di depan mata. Agar tidak telat lagi, PKB dan PDIP Jember mendorong agar Pemkab Jember segera mengajukannya ke DPRD.

Ketua DPC PKB Jember Ayub Junaidi menyebut, untuk keterlambatan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) dan PAPBD 2021, semua pihak pasti memaklumi. Akan tetapi, untuk APBD 2022, selayaknya diajukan agar tidak sampai melewati tenggat yang ditentukan. “Agar cepat selesai, bupati dan TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah, Red) harus segera mengajukan ke dewan. Itu saja,” katanya.

Melihat kondisi perpolitikan hari ini, Ayub menyebut, seluruh anggota DPRD Jember pasti memiliki semangat sama dan satu frekuensi agar APBD 2022 tidak terlambat lagi. Akan tetapi, apabila pengajuan draf itu tidak segera dilakukan, bisa jadi APBD 2022 nanti akan melewati batas akhir, yaitu 30 November mendatang.

Demi melakukan percepatan penyelesaian APBD, mantan Ketua GP Ansor Jember itu menyebut, perlu duduk bersama dan tidak mengedepankan kepentingannya masing-masing. Dengan kata lain, apa yang menjadi program dan isi dalam draf APBD nanti dapat dibahas dengan baik, tanpa memaksakan keinginan pribadi masing-masing.

“Turunkan ego masing-masing. Eksekutif programnya bagaimana dan legislatif masukannya apa? Kalau ada perbedaan, selesaikan dengan solusi yang baik,” saran Cak Ayub, sapaan dia. Sebab, kalau ego dan kepentingan masuk di dalamnya, maka akan berpengaruh pada molornya pembahasan. Pengajuan APBD 2022, menurut Cak Ayub, juga tak perlu menunggu pengundangan PAPBD 2021.

Sementara itu, Wakil Ketua PDIP Jember Widarto telah lama mengingatkan agar Pemkab Jember segera mengajukan draf Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUAPPAS) dan APBD 2022. Penyampaian itu dilakukan pada Agustus lalu agar APBD 2022 tidak telat. “KUAPPAS sudah telat, seharusnya diajukan pada pertengahan Agustus. APBD juga bisa telat kalau tidak segera diajukan,” ucapnya.

 SUMBERSARI, RADARJEMBER.ID – Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (PAPBD) untuk tahun 2021 masih tahap fasilitasi oleh Pemprov Jawa Timur dan belum diundangkan. Di sisi lain, pekerjaan untuk menyelesaikan APBD 2022 juga telah di depan mata. Agar tidak telat lagi, PKB dan PDIP Jember mendorong agar Pemkab Jember segera mengajukannya ke DPRD.

Ketua DPC PKB Jember Ayub Junaidi menyebut, untuk keterlambatan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) dan PAPBD 2021, semua pihak pasti memaklumi. Akan tetapi, untuk APBD 2022, selayaknya diajukan agar tidak sampai melewati tenggat yang ditentukan. “Agar cepat selesai, bupati dan TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah, Red) harus segera mengajukan ke dewan. Itu saja,” katanya.

Melihat kondisi perpolitikan hari ini, Ayub menyebut, seluruh anggota DPRD Jember pasti memiliki semangat sama dan satu frekuensi agar APBD 2022 tidak terlambat lagi. Akan tetapi, apabila pengajuan draf itu tidak segera dilakukan, bisa jadi APBD 2022 nanti akan melewati batas akhir, yaitu 30 November mendatang.

Demi melakukan percepatan penyelesaian APBD, mantan Ketua GP Ansor Jember itu menyebut, perlu duduk bersama dan tidak mengedepankan kepentingannya masing-masing. Dengan kata lain, apa yang menjadi program dan isi dalam draf APBD nanti dapat dibahas dengan baik, tanpa memaksakan keinginan pribadi masing-masing.

“Turunkan ego masing-masing. Eksekutif programnya bagaimana dan legislatif masukannya apa? Kalau ada perbedaan, selesaikan dengan solusi yang baik,” saran Cak Ayub, sapaan dia. Sebab, kalau ego dan kepentingan masuk di dalamnya, maka akan berpengaruh pada molornya pembahasan. Pengajuan APBD 2022, menurut Cak Ayub, juga tak perlu menunggu pengundangan PAPBD 2021.

Sementara itu, Wakil Ketua PDIP Jember Widarto telah lama mengingatkan agar Pemkab Jember segera mengajukan draf Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUAPPAS) dan APBD 2022. Penyampaian itu dilakukan pada Agustus lalu agar APBD 2022 tidak telat. “KUAPPAS sudah telat, seharusnya diajukan pada pertengahan Agustus. APBD juga bisa telat kalau tidak segera diajukan,” ucapnya.

BERITA TERKINI

Wajib Dibaca

/