alexametrics
23 C
Jember
Tuesday, 28 June 2022

Prinsip Gotong Royong di Balik BPJS Kesehatan

Mobile_AP_Rectangle 1

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Media Workshop yang digelar Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan mengungkap sejumlah fakta menarik, kemarin (22/10). Salah satunya penerapan sistem gotong royong bagi kelangsungan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Acara yang dilangsungkan secara daring ini diikuti perwakilan awak media di seluruh Indonesia, termasuk ada dari Jember.

Pada kesempatan itu, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Jember Antokalina Sari Verdiana serta sejumlah stafnya mempersilakan awak media menyimak workshop yang menghadirkan narasumber berkompeten di bidangnya tersebut. Termasuk menyimak apa yang disampaikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Mobile_AP_Rectangle 2

Menurut Prof Hasbullah Thabrany, Chief of Party USAID Health Financing Activity, keberlangsungan JKN yang dikelola BPJS Kesehatan bersumber dari iuran. Hal itu untuk menjamin bahwa JKN harus dapat digunakan seumur hidup. “Untuk itu, ada sistem gotong royong yang dibangun dengan iuran,” ucap Prof Hasbullah.

Sistem tersebut, menurut Staf Khusus Menteri Keuangan RI Bidang Komunikasi Strategis Yustinus Prastowo, menjadi prinsip yang diterapkan BPJS Kesehatan. Yakni orang yang mampu wajib membayar iuran, sementara warga yang tidak mampu ditanggung oleh negara. “Prinsip JKN ini, warga yang mampu harus membayar BPJS Kesehatan lebih besar, sedangkan yang tidak mampu dibiayai negara. Jadi, program ini berpihak kepada rakyat,” tegasnya.

Ketua Tim Kendali Mutu dan Kendali Biaya Pusat dr Adang Bachtiar menguraikan, apa yang dibangun dalam sistem JKN harus bersifat merata. Untuk itulah, siapa saja harus pula merasakan JKN. “Pemerataan sangat penting. Bukan lagi berbasis keluarga, tetapi perorangan,” cetusnya.

- Advertisement -

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Media Workshop yang digelar Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan mengungkap sejumlah fakta menarik, kemarin (22/10). Salah satunya penerapan sistem gotong royong bagi kelangsungan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Acara yang dilangsungkan secara daring ini diikuti perwakilan awak media di seluruh Indonesia, termasuk ada dari Jember.

Pada kesempatan itu, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Jember Antokalina Sari Verdiana serta sejumlah stafnya mempersilakan awak media menyimak workshop yang menghadirkan narasumber berkompeten di bidangnya tersebut. Termasuk menyimak apa yang disampaikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Menurut Prof Hasbullah Thabrany, Chief of Party USAID Health Financing Activity, keberlangsungan JKN yang dikelola BPJS Kesehatan bersumber dari iuran. Hal itu untuk menjamin bahwa JKN harus dapat digunakan seumur hidup. “Untuk itu, ada sistem gotong royong yang dibangun dengan iuran,” ucap Prof Hasbullah.

Sistem tersebut, menurut Staf Khusus Menteri Keuangan RI Bidang Komunikasi Strategis Yustinus Prastowo, menjadi prinsip yang diterapkan BPJS Kesehatan. Yakni orang yang mampu wajib membayar iuran, sementara warga yang tidak mampu ditanggung oleh negara. “Prinsip JKN ini, warga yang mampu harus membayar BPJS Kesehatan lebih besar, sedangkan yang tidak mampu dibiayai negara. Jadi, program ini berpihak kepada rakyat,” tegasnya.

Ketua Tim Kendali Mutu dan Kendali Biaya Pusat dr Adang Bachtiar menguraikan, apa yang dibangun dalam sistem JKN harus bersifat merata. Untuk itulah, siapa saja harus pula merasakan JKN. “Pemerataan sangat penting. Bukan lagi berbasis keluarga, tetapi perorangan,” cetusnya.

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Media Workshop yang digelar Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan mengungkap sejumlah fakta menarik, kemarin (22/10). Salah satunya penerapan sistem gotong royong bagi kelangsungan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Acara yang dilangsungkan secara daring ini diikuti perwakilan awak media di seluruh Indonesia, termasuk ada dari Jember.

Pada kesempatan itu, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Jember Antokalina Sari Verdiana serta sejumlah stafnya mempersilakan awak media menyimak workshop yang menghadirkan narasumber berkompeten di bidangnya tersebut. Termasuk menyimak apa yang disampaikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Menurut Prof Hasbullah Thabrany, Chief of Party USAID Health Financing Activity, keberlangsungan JKN yang dikelola BPJS Kesehatan bersumber dari iuran. Hal itu untuk menjamin bahwa JKN harus dapat digunakan seumur hidup. “Untuk itu, ada sistem gotong royong yang dibangun dengan iuran,” ucap Prof Hasbullah.

Sistem tersebut, menurut Staf Khusus Menteri Keuangan RI Bidang Komunikasi Strategis Yustinus Prastowo, menjadi prinsip yang diterapkan BPJS Kesehatan. Yakni orang yang mampu wajib membayar iuran, sementara warga yang tidak mampu ditanggung oleh negara. “Prinsip JKN ini, warga yang mampu harus membayar BPJS Kesehatan lebih besar, sedangkan yang tidak mampu dibiayai negara. Jadi, program ini berpihak kepada rakyat,” tegasnya.

Ketua Tim Kendali Mutu dan Kendali Biaya Pusat dr Adang Bachtiar menguraikan, apa yang dibangun dalam sistem JKN harus bersifat merata. Untuk itulah, siapa saja harus pula merasakan JKN. “Pemerataan sangat penting. Bukan lagi berbasis keluarga, tetapi perorangan,” cetusnya.

BERITA TERKINI

Wajib Dibaca

/