alexametrics
22.3 C
Jember
Friday, 19 August 2022

Buang Uang demi Air, Sering Rugi, hingga Gagal Panen

Dampak buruk pengalihan irigasi terhadap pertanian patut diperhatikan. Prioritas penanganan perlu dilakukan pemerintah. Bagaimanapun, sebagian petani Puger Wetan dan Kulon adalah orang yang berpuluh-puluh tahun memiliki mata pencaharian dari sawah yang kini kering.

Mobile_AP_Rectangle 1

Perjuangan menuntut pengembalian irigasi, menurutnya, sudah sering kali dilakukan. Sayangnya, pemerintah tidak memiliki kemampuan untuk memberikan perlindungan kepada petani. Bukti nyata, menurut petani yaitu irigasi yang dipindah perusahaan dibiarkan oleh pemerintah. “Pemerintah lemah. Kalah dengan perusahaan. Suara petani diabaikan,” timpal Sugeng, 60, petani lain yang tinggal di Puger Kulon.

Akibat irigasi yang dipindah, tak sedikit petani yang rugi. Bahkan, lahan pertanian milik Pak Soleh pernah gagal panen. “Lahan pertanian yang terdampak sekitar 245 hektare. Jadi, kami harap pemerintah ini hadir memberikan perlindungan kepada kami, petani. Memang yang terdampak kekeringan tidak semua petani, tetapi kami ini juga petani yang sudah di sana sejak dulu,” tegasnya.

Kesan yang terjadi sekarang, pemerintah tak memiliki taring menghadapi perusahaan. “Izin pengalihan tidak ada. Tetapi pemerintah diam,” jelasnya.

Mobile_AP_Rectangle 2

Para petani pun berharap agar pemerintah dan semua pihak mengetahui bahwa akar masalah adalah pengalihan irigasi. Untuk itu, tuntutan warga hanya satu, yakni kembalikan saluran seperti diawal. “Kami tidak menolak perusahaan ada di sana. Yang kami inginkan, irigasi sawah jangan dialihkan agar tetap seperti dulu,” tegasnya.

Para petani menilai, apabila pemerintah lemah seperti sekarang, maka bukan hal mustahil jika suatu hari nanti akan ada perusahaan lain yang mengalihkan saluran irigasi seperti yang telah terjadi di Puger. Apalagi, aparat penegak hukum juga diam dan tidak memberikan tindakan apa pun, meski pengalihan irigasi tanpa mengantongi izin.

- Advertisement -

Perjuangan menuntut pengembalian irigasi, menurutnya, sudah sering kali dilakukan. Sayangnya, pemerintah tidak memiliki kemampuan untuk memberikan perlindungan kepada petani. Bukti nyata, menurut petani yaitu irigasi yang dipindah perusahaan dibiarkan oleh pemerintah. “Pemerintah lemah. Kalah dengan perusahaan. Suara petani diabaikan,” timpal Sugeng, 60, petani lain yang tinggal di Puger Kulon.

Akibat irigasi yang dipindah, tak sedikit petani yang rugi. Bahkan, lahan pertanian milik Pak Soleh pernah gagal panen. “Lahan pertanian yang terdampak sekitar 245 hektare. Jadi, kami harap pemerintah ini hadir memberikan perlindungan kepada kami, petani. Memang yang terdampak kekeringan tidak semua petani, tetapi kami ini juga petani yang sudah di sana sejak dulu,” tegasnya.

Kesan yang terjadi sekarang, pemerintah tak memiliki taring menghadapi perusahaan. “Izin pengalihan tidak ada. Tetapi pemerintah diam,” jelasnya.

Para petani pun berharap agar pemerintah dan semua pihak mengetahui bahwa akar masalah adalah pengalihan irigasi. Untuk itu, tuntutan warga hanya satu, yakni kembalikan saluran seperti diawal. “Kami tidak menolak perusahaan ada di sana. Yang kami inginkan, irigasi sawah jangan dialihkan agar tetap seperti dulu,” tegasnya.

Para petani menilai, apabila pemerintah lemah seperti sekarang, maka bukan hal mustahil jika suatu hari nanti akan ada perusahaan lain yang mengalihkan saluran irigasi seperti yang telah terjadi di Puger. Apalagi, aparat penegak hukum juga diam dan tidak memberikan tindakan apa pun, meski pengalihan irigasi tanpa mengantongi izin.

Perjuangan menuntut pengembalian irigasi, menurutnya, sudah sering kali dilakukan. Sayangnya, pemerintah tidak memiliki kemampuan untuk memberikan perlindungan kepada petani. Bukti nyata, menurut petani yaitu irigasi yang dipindah perusahaan dibiarkan oleh pemerintah. “Pemerintah lemah. Kalah dengan perusahaan. Suara petani diabaikan,” timpal Sugeng, 60, petani lain yang tinggal di Puger Kulon.

Akibat irigasi yang dipindah, tak sedikit petani yang rugi. Bahkan, lahan pertanian milik Pak Soleh pernah gagal panen. “Lahan pertanian yang terdampak sekitar 245 hektare. Jadi, kami harap pemerintah ini hadir memberikan perlindungan kepada kami, petani. Memang yang terdampak kekeringan tidak semua petani, tetapi kami ini juga petani yang sudah di sana sejak dulu,” tegasnya.

Kesan yang terjadi sekarang, pemerintah tak memiliki taring menghadapi perusahaan. “Izin pengalihan tidak ada. Tetapi pemerintah diam,” jelasnya.

Para petani pun berharap agar pemerintah dan semua pihak mengetahui bahwa akar masalah adalah pengalihan irigasi. Untuk itu, tuntutan warga hanya satu, yakni kembalikan saluran seperti diawal. “Kami tidak menolak perusahaan ada di sana. Yang kami inginkan, irigasi sawah jangan dialihkan agar tetap seperti dulu,” tegasnya.

Para petani menilai, apabila pemerintah lemah seperti sekarang, maka bukan hal mustahil jika suatu hari nanti akan ada perusahaan lain yang mengalihkan saluran irigasi seperti yang telah terjadi di Puger. Apalagi, aparat penegak hukum juga diam dan tidak memberikan tindakan apa pun, meski pengalihan irigasi tanpa mengantongi izin.

BERITA TERKINI

Wajib Dibaca

/