alexametrics
24 C
Jember
Monday, 8 August 2022

Dewan “Koboi” Dituntut 1 Bulan, Sesuaikah?

Kasus penganiayaan yang dilakukan oleh salah satu anggota DPRD Jember, Imron Baihaqi, kini memasuki babak baru

Mobile_AP_Rectangle 1

SUMBERSARI, RADARJEMBER.ID – Kasus penganiayaan yang dilakukan oleh salah satu anggota DPRD Jember, Imron Baihaqi, kini memasuki babak baru. Dalam sidang lanjutan dengan agenda pembacaan tuntutan di Pengadilan Negeri (PN) Jember, Rabu (21/7), Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri (Kejari) Jember hanya menuntut terdakwa dengan satu bulan penjara. Rendahnya tuntutan ini memicu pertanyaan publik, apakah karena terdakwa seorang anggota dewan di Jember?

Dalam dakwaannya, JPU menilai, terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan, sebagaimana Pasal 351 ayat 1 KUHP. Namun, tuntutan yang diajukan hanya satu bulan. Padahal dalam pasal 351 ayat 1 disebutkan, penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan, atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

Dikonfirmasi terpisah mengenai tuntutan itu, Kepala Seksi Pidana Umum (Kasi Pidum) Kejari Jember Aditya Okto Thohari mengatakan, tuntutan jaksa itu ringan karena berdasar pada kasus yang tengah berjalan. Sebab, sebelumnya pihak korban dan terdakwa sudah ada kesepakatan damai, sekitar April lalu.

Mobile_AP_Rectangle 2

Lalu, hal itu juga dikuatkan dari pihak korban yang telah mencabut laporannya atas terdakwa ke polisi. Sehingga permasalahan antara korban dan terdakwa dirasa telah selesai dan melakukan damai secara tertulis. “Korban dan IB (terdakwa) sudah berdamai. Namun, untuk kepastian hukumnya, kejaksaan tetap melimpahkan kasus ini ke pengadilan Jember,” jelas Aditya saat dikonfirmasi Jawa Pos Radar Jember, kemarin (22/7).

Selain itu, lanjut dia, keringanan tuntutan yang didapat terdakwa juga berdasar pertimbangan hasil visum yang diketahui sebatas luka biasa yang sempat dialami korban. Adit juga menegaskan, tuntutan jaksa seperti itu memang bergantung pada kasus yang tengah berjalan. Sejauh ini, penahanan terhadap terdakwa telah beralih menjadi tahanan kota. “Semua penahanannya dari awal sampai jadi tahanan kota sekarang, itu dari majelis hakim,” tambahnya.

- Advertisement -

SUMBERSARI, RADARJEMBER.ID – Kasus penganiayaan yang dilakukan oleh salah satu anggota DPRD Jember, Imron Baihaqi, kini memasuki babak baru. Dalam sidang lanjutan dengan agenda pembacaan tuntutan di Pengadilan Negeri (PN) Jember, Rabu (21/7), Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri (Kejari) Jember hanya menuntut terdakwa dengan satu bulan penjara. Rendahnya tuntutan ini memicu pertanyaan publik, apakah karena terdakwa seorang anggota dewan di Jember?

Dalam dakwaannya, JPU menilai, terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan, sebagaimana Pasal 351 ayat 1 KUHP. Namun, tuntutan yang diajukan hanya satu bulan. Padahal dalam pasal 351 ayat 1 disebutkan, penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan, atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

Dikonfirmasi terpisah mengenai tuntutan itu, Kepala Seksi Pidana Umum (Kasi Pidum) Kejari Jember Aditya Okto Thohari mengatakan, tuntutan jaksa itu ringan karena berdasar pada kasus yang tengah berjalan. Sebab, sebelumnya pihak korban dan terdakwa sudah ada kesepakatan damai, sekitar April lalu.

Lalu, hal itu juga dikuatkan dari pihak korban yang telah mencabut laporannya atas terdakwa ke polisi. Sehingga permasalahan antara korban dan terdakwa dirasa telah selesai dan melakukan damai secara tertulis. “Korban dan IB (terdakwa) sudah berdamai. Namun, untuk kepastian hukumnya, kejaksaan tetap melimpahkan kasus ini ke pengadilan Jember,” jelas Aditya saat dikonfirmasi Jawa Pos Radar Jember, kemarin (22/7).

Selain itu, lanjut dia, keringanan tuntutan yang didapat terdakwa juga berdasar pertimbangan hasil visum yang diketahui sebatas luka biasa yang sempat dialami korban. Adit juga menegaskan, tuntutan jaksa seperti itu memang bergantung pada kasus yang tengah berjalan. Sejauh ini, penahanan terhadap terdakwa telah beralih menjadi tahanan kota. “Semua penahanannya dari awal sampai jadi tahanan kota sekarang, itu dari majelis hakim,” tambahnya.

SUMBERSARI, RADARJEMBER.ID – Kasus penganiayaan yang dilakukan oleh salah satu anggota DPRD Jember, Imron Baihaqi, kini memasuki babak baru. Dalam sidang lanjutan dengan agenda pembacaan tuntutan di Pengadilan Negeri (PN) Jember, Rabu (21/7), Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri (Kejari) Jember hanya menuntut terdakwa dengan satu bulan penjara. Rendahnya tuntutan ini memicu pertanyaan publik, apakah karena terdakwa seorang anggota dewan di Jember?

Dalam dakwaannya, JPU menilai, terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan, sebagaimana Pasal 351 ayat 1 KUHP. Namun, tuntutan yang diajukan hanya satu bulan. Padahal dalam pasal 351 ayat 1 disebutkan, penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan, atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

Dikonfirmasi terpisah mengenai tuntutan itu, Kepala Seksi Pidana Umum (Kasi Pidum) Kejari Jember Aditya Okto Thohari mengatakan, tuntutan jaksa itu ringan karena berdasar pada kasus yang tengah berjalan. Sebab, sebelumnya pihak korban dan terdakwa sudah ada kesepakatan damai, sekitar April lalu.

Lalu, hal itu juga dikuatkan dari pihak korban yang telah mencabut laporannya atas terdakwa ke polisi. Sehingga permasalahan antara korban dan terdakwa dirasa telah selesai dan melakukan damai secara tertulis. “Korban dan IB (terdakwa) sudah berdamai. Namun, untuk kepastian hukumnya, kejaksaan tetap melimpahkan kasus ini ke pengadilan Jember,” jelas Aditya saat dikonfirmasi Jawa Pos Radar Jember, kemarin (22/7).

Selain itu, lanjut dia, keringanan tuntutan yang didapat terdakwa juga berdasar pertimbangan hasil visum yang diketahui sebatas luka biasa yang sempat dialami korban. Adit juga menegaskan, tuntutan jaksa seperti itu memang bergantung pada kasus yang tengah berjalan. Sejauh ini, penahanan terhadap terdakwa telah beralih menjadi tahanan kota. “Semua penahanannya dari awal sampai jadi tahanan kota sekarang, itu dari majelis hakim,” tambahnya.

BERITA TERKINI

Wajib Dibaca

/