alexametrics
24.1 C
Jember
Tuesday, 16 August 2022

Nilai HMP Cacat Prosedur

Mobile_AP_Rectangle 1

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Penggunaan hak menyatakan pendapat (HMP) yang dilakukan DPRD Jember dinilai cacat prosedur oleh Bupati Jember dr Faida MMR. Secara resmi, melalui surat yang juga dikirim ke DPRD, Faida menilai HMP tidak dilaksanakan sesuai regulasi yang diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2018.

Meski pengusulan HMP dilakukan lebih 10 anggota dewan dari dua fraksi berbeda. Tetapi, dalam perjalanannya, usulan tersebut tidak disertai dengan materi dan alasan-alasannya mengapa HMP diajukan. Untuk itu, Faida menilai, HMP yang digelar oleh DPRD menyalahi regulasi yang mengatur tentang penyusunan tata tertib DPRD.

Bupati Jember dr Faida MMR melalui juru bicara Pemkab Jember, Gatot Triyono, mengungkapkan, surat kepada bupati tertanggal 20 Juli yang dikirim DPRD tidak menyertakan dokumen pendukung sesuai PP 12/2018. Menurut pria yang menjabat sebagai Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) ini, dokumen usulan HMP penting bagi bupati sebagai bahan untuk mempelajari materi penggunaan HMP. “Dalam konteks ini, Ibu Bupati jelas dirugikan,” katanya.

Mobile_AP_Rectangle 2

Selain merugikan, Gatot melanjutkan, dari aspek hukum juga menyebabkan usulan HMP tidak memenuhi prosedur. Dalam pasal 79 ayat 1 huruf C, kepala daerah diberi ruang memberikan pendapat atas HMP tersebut. “Pasal ini memiliki konsekuensi bahwa kepala daerah harus mendapat dokumen mengenai materi dan alasan pengusulan HMP,” imbuhnya.

Ketiadaan dokumen usulan HMP tersebut dinilainya berpotensi menghalangi terlaksananya kewajiban bupati sebagaimana dimaksud dalam peraturan tersebut. “Sederhananya begini, kalau mau mengobati pasien, harus tahu keluhannya apa. Pada kasus ini juga sama. Jadi, harus tahu apa argumentasi dewan sehingga menggunakan HMP,” ulas gatot.

Bupati Faida, menurut Gatot, berniat menyampaikan pendapatnya dalam rapat paripurna HMP. Tetapi karena masih berada di masa pandemi, bupati tidak hadir langsung, melainkan menyampaikannya secara daring. Namun, dewan menolak dan meminta bupati hadir di gedung DPRD. “Menurut saya, secara substansi tidak ada masalah. Rapat daring juga tidak mengurangi keabsahan rapat paripurna. Pemerintah daerah yang lain, provinsi dan pusat, juga sering rapat daring,” jelasnya.

Sesuai Pasal 174 ayat (3) UU 23 Tahun 2014 dan Pasal 79 ayat (3) PP 12/2018, keabsahan rapat paripurna HMP bukan pada teknis penyampaian pendapat bupati, apakah secara langsung atau daring. Melainkan, terpenuhinya syarat jumlah kehadiran atau kuorum anggota DPRD.  “Praktik kehadiran secara virtual dalam rapat-rapat di lembaga perwakilan rakyat juga telah banyak yang melakukannya. Bahkan di DPR RI sekalipun. Jadi, hal ini tak bisa menjadi dalih menolak rapat daring tersebut,” tegasnya.

- Advertisement -

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Penggunaan hak menyatakan pendapat (HMP) yang dilakukan DPRD Jember dinilai cacat prosedur oleh Bupati Jember dr Faida MMR. Secara resmi, melalui surat yang juga dikirim ke DPRD, Faida menilai HMP tidak dilaksanakan sesuai regulasi yang diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2018.

Meski pengusulan HMP dilakukan lebih 10 anggota dewan dari dua fraksi berbeda. Tetapi, dalam perjalanannya, usulan tersebut tidak disertai dengan materi dan alasan-alasannya mengapa HMP diajukan. Untuk itu, Faida menilai, HMP yang digelar oleh DPRD menyalahi regulasi yang mengatur tentang penyusunan tata tertib DPRD.

Bupati Jember dr Faida MMR melalui juru bicara Pemkab Jember, Gatot Triyono, mengungkapkan, surat kepada bupati tertanggal 20 Juli yang dikirim DPRD tidak menyertakan dokumen pendukung sesuai PP 12/2018. Menurut pria yang menjabat sebagai Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) ini, dokumen usulan HMP penting bagi bupati sebagai bahan untuk mempelajari materi penggunaan HMP. “Dalam konteks ini, Ibu Bupati jelas dirugikan,” katanya.

Selain merugikan, Gatot melanjutkan, dari aspek hukum juga menyebabkan usulan HMP tidak memenuhi prosedur. Dalam pasal 79 ayat 1 huruf C, kepala daerah diberi ruang memberikan pendapat atas HMP tersebut. “Pasal ini memiliki konsekuensi bahwa kepala daerah harus mendapat dokumen mengenai materi dan alasan pengusulan HMP,” imbuhnya.

Ketiadaan dokumen usulan HMP tersebut dinilainya berpotensi menghalangi terlaksananya kewajiban bupati sebagaimana dimaksud dalam peraturan tersebut. “Sederhananya begini, kalau mau mengobati pasien, harus tahu keluhannya apa. Pada kasus ini juga sama. Jadi, harus tahu apa argumentasi dewan sehingga menggunakan HMP,” ulas gatot.

Bupati Faida, menurut Gatot, berniat menyampaikan pendapatnya dalam rapat paripurna HMP. Tetapi karena masih berada di masa pandemi, bupati tidak hadir langsung, melainkan menyampaikannya secara daring. Namun, dewan menolak dan meminta bupati hadir di gedung DPRD. “Menurut saya, secara substansi tidak ada masalah. Rapat daring juga tidak mengurangi keabsahan rapat paripurna. Pemerintah daerah yang lain, provinsi dan pusat, juga sering rapat daring,” jelasnya.

Sesuai Pasal 174 ayat (3) UU 23 Tahun 2014 dan Pasal 79 ayat (3) PP 12/2018, keabsahan rapat paripurna HMP bukan pada teknis penyampaian pendapat bupati, apakah secara langsung atau daring. Melainkan, terpenuhinya syarat jumlah kehadiran atau kuorum anggota DPRD.  “Praktik kehadiran secara virtual dalam rapat-rapat di lembaga perwakilan rakyat juga telah banyak yang melakukannya. Bahkan di DPR RI sekalipun. Jadi, hal ini tak bisa menjadi dalih menolak rapat daring tersebut,” tegasnya.

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Penggunaan hak menyatakan pendapat (HMP) yang dilakukan DPRD Jember dinilai cacat prosedur oleh Bupati Jember dr Faida MMR. Secara resmi, melalui surat yang juga dikirim ke DPRD, Faida menilai HMP tidak dilaksanakan sesuai regulasi yang diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2018.

Meski pengusulan HMP dilakukan lebih 10 anggota dewan dari dua fraksi berbeda. Tetapi, dalam perjalanannya, usulan tersebut tidak disertai dengan materi dan alasan-alasannya mengapa HMP diajukan. Untuk itu, Faida menilai, HMP yang digelar oleh DPRD menyalahi regulasi yang mengatur tentang penyusunan tata tertib DPRD.

Bupati Jember dr Faida MMR melalui juru bicara Pemkab Jember, Gatot Triyono, mengungkapkan, surat kepada bupati tertanggal 20 Juli yang dikirim DPRD tidak menyertakan dokumen pendukung sesuai PP 12/2018. Menurut pria yang menjabat sebagai Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) ini, dokumen usulan HMP penting bagi bupati sebagai bahan untuk mempelajari materi penggunaan HMP. “Dalam konteks ini, Ibu Bupati jelas dirugikan,” katanya.

Selain merugikan, Gatot melanjutkan, dari aspek hukum juga menyebabkan usulan HMP tidak memenuhi prosedur. Dalam pasal 79 ayat 1 huruf C, kepala daerah diberi ruang memberikan pendapat atas HMP tersebut. “Pasal ini memiliki konsekuensi bahwa kepala daerah harus mendapat dokumen mengenai materi dan alasan pengusulan HMP,” imbuhnya.

Ketiadaan dokumen usulan HMP tersebut dinilainya berpotensi menghalangi terlaksananya kewajiban bupati sebagaimana dimaksud dalam peraturan tersebut. “Sederhananya begini, kalau mau mengobati pasien, harus tahu keluhannya apa. Pada kasus ini juga sama. Jadi, harus tahu apa argumentasi dewan sehingga menggunakan HMP,” ulas gatot.

Bupati Faida, menurut Gatot, berniat menyampaikan pendapatnya dalam rapat paripurna HMP. Tetapi karena masih berada di masa pandemi, bupati tidak hadir langsung, melainkan menyampaikannya secara daring. Namun, dewan menolak dan meminta bupati hadir di gedung DPRD. “Menurut saya, secara substansi tidak ada masalah. Rapat daring juga tidak mengurangi keabsahan rapat paripurna. Pemerintah daerah yang lain, provinsi dan pusat, juga sering rapat daring,” jelasnya.

Sesuai Pasal 174 ayat (3) UU 23 Tahun 2014 dan Pasal 79 ayat (3) PP 12/2018, keabsahan rapat paripurna HMP bukan pada teknis penyampaian pendapat bupati, apakah secara langsung atau daring. Melainkan, terpenuhinya syarat jumlah kehadiran atau kuorum anggota DPRD.  “Praktik kehadiran secara virtual dalam rapat-rapat di lembaga perwakilan rakyat juga telah banyak yang melakukannya. Bahkan di DPR RI sekalipun. Jadi, hal ini tak bisa menjadi dalih menolak rapat daring tersebut,” tegasnya.

BERITA TERKINI

Wajib Dibaca

/