alexametrics
21.6 C
Jember
Tuesday, 28 June 2022

Menangis Dengar Politisi Pecat Bupati

Aparat Jaga Ketat Aksi di DPRD

Mobile_AP_Rectangle 1

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Seribuan massa menggelar aksi mendukung penggunaan hak menyatakan pendapat (HMP) oleh anggota dewan. Sedari pagi hingga sore kemarin (22/7), massa menyuarakan agar Bupati Faida dimakzulkan.

Aksi Aliansi Masyarakat Jember (AMJ) yang dipusatkan di bundaran DPRD tersebut dijaga ketat oleh aparat kepolisian dan TNI. Massa yang datang dari sejumlah kalangan dan daerah di Jember berkumpul dan berorasi secara bergantian.

Dalam orasinya, massa menyampaikan alasan mendukung agar HMP memakzulkan Bupati Jember. Alasan-alasan tersebut yang berkaitan dengan jalannya pemerintah yang ogah terhadap institusi negara, yakni DPRD. Sehingga, semua hal diputuskan sepihak oleh eksekutif.

Mobile_AP_Rectangle 2

Selain ketidakharmonisan tersebut, dugaan terjadinya pengondisian proyek di Jember juga menjadi alasan. Massa menilai, proyek-proyek yang gagal dan mangkrak patut untuk ditelusuri oleh aparat penegak hukum. “Kami mendesak agar aparat penegak hukum menindak dugaan kasus pidana. Banyak proyek mangkrak. Bukan hanya Pasar Manggisan,” kata Baiquni Purnomo, yang memimpin jalannya aksi.

Dalam orasinya, pria ini juga menyebut, Jember menjadi yang terburuk dalam hal pengelolaan keuangan, sehingga mendapat opini disclaimer oleh BPK. “Rapor Jember mengelola keuangan buruk, rapatnya merah. BPK bingung memeriksanya. Ada banyak keuangan yang bermasalah,” cetusnya. Untuk itulah, Baiquni mendesak agar HMP yang dilakukan DPRD Jember berujung pada pemakzulan.

Beberapa orator lain seperti Farid, Kustiono, dan sejumlah warga, menilai Jember dipimpin Bupati Faida justru semakin buruk. Dengan demikian, mereka juga meminta agar bupati melakukan abdikasi jabatan alias mengundurkan diri. “Sebagai pemimpin yang baik, seharusnya bupati mundur dari jabatannya karena malu dapat disclaimer,” jelas Kustiono.

Dalam aksi tersebut, sejumlah orator telah mengingatkan beberapa kali kepada warga yang ikut demo agar tidak melibatkan anak-anak. Tetapi demikian, masih saja terlihat ada di kerumunan massa. Bahkan, beberapa di antaranya terpapar sinar matahari. Sang ibu mencoba melindungi balita yang ada dalam gendongan mereka dengan secarik kain gendong.

- Advertisement -

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Seribuan massa menggelar aksi mendukung penggunaan hak menyatakan pendapat (HMP) oleh anggota dewan. Sedari pagi hingga sore kemarin (22/7), massa menyuarakan agar Bupati Faida dimakzulkan.

Aksi Aliansi Masyarakat Jember (AMJ) yang dipusatkan di bundaran DPRD tersebut dijaga ketat oleh aparat kepolisian dan TNI. Massa yang datang dari sejumlah kalangan dan daerah di Jember berkumpul dan berorasi secara bergantian.

Dalam orasinya, massa menyampaikan alasan mendukung agar HMP memakzulkan Bupati Jember. Alasan-alasan tersebut yang berkaitan dengan jalannya pemerintah yang ogah terhadap institusi negara, yakni DPRD. Sehingga, semua hal diputuskan sepihak oleh eksekutif.

Selain ketidakharmonisan tersebut, dugaan terjadinya pengondisian proyek di Jember juga menjadi alasan. Massa menilai, proyek-proyek yang gagal dan mangkrak patut untuk ditelusuri oleh aparat penegak hukum. “Kami mendesak agar aparat penegak hukum menindak dugaan kasus pidana. Banyak proyek mangkrak. Bukan hanya Pasar Manggisan,” kata Baiquni Purnomo, yang memimpin jalannya aksi.

Dalam orasinya, pria ini juga menyebut, Jember menjadi yang terburuk dalam hal pengelolaan keuangan, sehingga mendapat opini disclaimer oleh BPK. “Rapor Jember mengelola keuangan buruk, rapatnya merah. BPK bingung memeriksanya. Ada banyak keuangan yang bermasalah,” cetusnya. Untuk itulah, Baiquni mendesak agar HMP yang dilakukan DPRD Jember berujung pada pemakzulan.

Beberapa orator lain seperti Farid, Kustiono, dan sejumlah warga, menilai Jember dipimpin Bupati Faida justru semakin buruk. Dengan demikian, mereka juga meminta agar bupati melakukan abdikasi jabatan alias mengundurkan diri. “Sebagai pemimpin yang baik, seharusnya bupati mundur dari jabatannya karena malu dapat disclaimer,” jelas Kustiono.

Dalam aksi tersebut, sejumlah orator telah mengingatkan beberapa kali kepada warga yang ikut demo agar tidak melibatkan anak-anak. Tetapi demikian, masih saja terlihat ada di kerumunan massa. Bahkan, beberapa di antaranya terpapar sinar matahari. Sang ibu mencoba melindungi balita yang ada dalam gendongan mereka dengan secarik kain gendong.

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Seribuan massa menggelar aksi mendukung penggunaan hak menyatakan pendapat (HMP) oleh anggota dewan. Sedari pagi hingga sore kemarin (22/7), massa menyuarakan agar Bupati Faida dimakzulkan.

Aksi Aliansi Masyarakat Jember (AMJ) yang dipusatkan di bundaran DPRD tersebut dijaga ketat oleh aparat kepolisian dan TNI. Massa yang datang dari sejumlah kalangan dan daerah di Jember berkumpul dan berorasi secara bergantian.

Dalam orasinya, massa menyampaikan alasan mendukung agar HMP memakzulkan Bupati Jember. Alasan-alasan tersebut yang berkaitan dengan jalannya pemerintah yang ogah terhadap institusi negara, yakni DPRD. Sehingga, semua hal diputuskan sepihak oleh eksekutif.

Selain ketidakharmonisan tersebut, dugaan terjadinya pengondisian proyek di Jember juga menjadi alasan. Massa menilai, proyek-proyek yang gagal dan mangkrak patut untuk ditelusuri oleh aparat penegak hukum. “Kami mendesak agar aparat penegak hukum menindak dugaan kasus pidana. Banyak proyek mangkrak. Bukan hanya Pasar Manggisan,” kata Baiquni Purnomo, yang memimpin jalannya aksi.

Dalam orasinya, pria ini juga menyebut, Jember menjadi yang terburuk dalam hal pengelolaan keuangan, sehingga mendapat opini disclaimer oleh BPK. “Rapor Jember mengelola keuangan buruk, rapatnya merah. BPK bingung memeriksanya. Ada banyak keuangan yang bermasalah,” cetusnya. Untuk itulah, Baiquni mendesak agar HMP yang dilakukan DPRD Jember berujung pada pemakzulan.

Beberapa orator lain seperti Farid, Kustiono, dan sejumlah warga, menilai Jember dipimpin Bupati Faida justru semakin buruk. Dengan demikian, mereka juga meminta agar bupati melakukan abdikasi jabatan alias mengundurkan diri. “Sebagai pemimpin yang baik, seharusnya bupati mundur dari jabatannya karena malu dapat disclaimer,” jelas Kustiono.

Dalam aksi tersebut, sejumlah orator telah mengingatkan beberapa kali kepada warga yang ikut demo agar tidak melibatkan anak-anak. Tetapi demikian, masih saja terlihat ada di kerumunan massa. Bahkan, beberapa di antaranya terpapar sinar matahari. Sang ibu mencoba melindungi balita yang ada dalam gendongan mereka dengan secarik kain gendong.

BERITA TERKINI

Wajib Dibaca

/