alexametrics
29.2 C
Jember
Friday, 1 July 2022

Dewan Makzulkan Faida

Tujuh Fraksi Nilai Jember Semakin Buruk

Mobile_AP_Rectangle 1

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Paripurna hak menyatakan pendapat (HMP) telah dilakukan anggota dewan di gedung DPRD Jember, kemarin (22/7). Hasilnya, sebanyak 45 dari total 50 orang sepakat memakzulkan Faida dari jabatannya sebagai Bupati Jember.

Penggunaan HMP ini sebelumnya diusulkan 47 anggota dewan. Usulan HMP digelar dalam sidang paripurna yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Jember Ahmad Halim. Usulan itu selanjutnya dibacakan oleh sejumlah juru bicara pengusul HMP secara bergantian. Di antaranya, Nyoman Aribowo dari PAN, David Handoko Seto dari Partai NasDem, Edy Cahyo Purnomo dari PDIP, Tatin Indrajati dari PKB, serta Siswono dari Partai Gerindra.

Ada catatan penting yang menjadi dasar usulan HMP setelah dilakukan penggunaan hak interpelasi dan hak angket, beberapa waktu lalu. Beberapa yang menjadi dasar tersebut yakni 15 keputusan bupati tentang pengangkatan dalam jabatan yang diperintahkan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) dan gubernur untuk dicabut, dinilai DPRD tidak dilakukan. Selain itu, 30 kebijakan berkaitan dengan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja (KSOTK) yang diperintahkan dicabut juga dinilai tidak dijalankan.

Mobile_AP_Rectangle 2

Akibat kebijakan dan KSOTK yang tidak dicabut, Jember tidak mendapat jatah CPNS tahun 2019 juga menjadi bagian alasan HMP. Selain itu, pelaksanaan lelang proyek fisik di Jember juga dinilai tidak sehat. Termasuk, banyaknya kegagalan di bidang infrastruktur juga menjadi alasan. Seperti, mangkraknya rehabilitasi Pasar Manggisan, bangunan di RSU dr Soebandi, hingga pada mega proyek asrama haji yang juga ikut mangkrak. Bahkan, ambruknya beberapa bangunan juga menjadi alasan pengusulan HMP.

Selain itu, urusan tata kelola keuangan juga disinggung oleh juru bicara HMP. Hasil audit BPK terhadap keuangan Jember tahun 2019 dinilai anggota dewan juga menjadi bukti gagalnya Faida mengelola keuangan. “Akibatnya, Jember mendapat penilaian terburuk dari BPK. Jember mendapat opini disclaimer,” ucap Nyoman Aribowo, salah seorang juru bicara pengusul HMP.

Setelah usulan dibacakan, Ahmad Halim kemudian mempersilakan masing-masing fraksi menyampaikan pandangannya. Giliran perdana, disampaikan Fraksi Gerakan Indonesia Berkarya (GIB) yang merupakan fraksi gabungan dari Gerindra dan Berkarya. Jubir GIB Ardi Pujo Prabowo menyebut, Faida gagal menjalankan amanat mengelola uang rakyat. “Meminta kepada pimpinan DPRD hari ini juga mengeluarkan surat keputusan HMP,” katanya.

Jubir PKB Sunarsi Khoris menyampaikan, ada serangkaian dugaan pelanggaran yang dilakukan Bupati Jember. Untuk itu, PKB sepakat untuk memakzulkan Faida. Selain itu, juga meminta Mendagri memberi sanksi administratif kepada bupati. “Pemberhentian tetap kepada Bupati Jember dengan memperoleh hak-hak keuangan dan fasilitas lainnya serta dipublikasikan di media massa,” ucapnya.

Jubir Fraksi NasDem, Hamim mengurai, banyaknya pelanggaran serta buruknya pembangunan dan pengelolaan keuangan membuat fraksinya sepakat pemakzulan. “Memberhentikan dr Faida MMR dari jabatan Bupati Jember menggunakan mekanisme perundang-undangan yang berlaku,” paparnya.

Selanjutnya, giliran Feny Purwaningsih, jubir Fraksi PKS. Perempuan ini sempat menyelipkan pantun. Tetapi, PKS sependapat agar dugaan pelanggaran Bupati Faida segera diproses. “Mendukung agar sampai ke MA untuk diadili seadil-adilnya,” jelas Feny.

- Advertisement -

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Paripurna hak menyatakan pendapat (HMP) telah dilakukan anggota dewan di gedung DPRD Jember, kemarin (22/7). Hasilnya, sebanyak 45 dari total 50 orang sepakat memakzulkan Faida dari jabatannya sebagai Bupati Jember.

Penggunaan HMP ini sebelumnya diusulkan 47 anggota dewan. Usulan HMP digelar dalam sidang paripurna yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Jember Ahmad Halim. Usulan itu selanjutnya dibacakan oleh sejumlah juru bicara pengusul HMP secara bergantian. Di antaranya, Nyoman Aribowo dari PAN, David Handoko Seto dari Partai NasDem, Edy Cahyo Purnomo dari PDIP, Tatin Indrajati dari PKB, serta Siswono dari Partai Gerindra.

Ada catatan penting yang menjadi dasar usulan HMP setelah dilakukan penggunaan hak interpelasi dan hak angket, beberapa waktu lalu. Beberapa yang menjadi dasar tersebut yakni 15 keputusan bupati tentang pengangkatan dalam jabatan yang diperintahkan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) dan gubernur untuk dicabut, dinilai DPRD tidak dilakukan. Selain itu, 30 kebijakan berkaitan dengan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja (KSOTK) yang diperintahkan dicabut juga dinilai tidak dijalankan.

Akibat kebijakan dan KSOTK yang tidak dicabut, Jember tidak mendapat jatah CPNS tahun 2019 juga menjadi bagian alasan HMP. Selain itu, pelaksanaan lelang proyek fisik di Jember juga dinilai tidak sehat. Termasuk, banyaknya kegagalan di bidang infrastruktur juga menjadi alasan. Seperti, mangkraknya rehabilitasi Pasar Manggisan, bangunan di RSU dr Soebandi, hingga pada mega proyek asrama haji yang juga ikut mangkrak. Bahkan, ambruknya beberapa bangunan juga menjadi alasan pengusulan HMP.

Selain itu, urusan tata kelola keuangan juga disinggung oleh juru bicara HMP. Hasil audit BPK terhadap keuangan Jember tahun 2019 dinilai anggota dewan juga menjadi bukti gagalnya Faida mengelola keuangan. “Akibatnya, Jember mendapat penilaian terburuk dari BPK. Jember mendapat opini disclaimer,” ucap Nyoman Aribowo, salah seorang juru bicara pengusul HMP.

Setelah usulan dibacakan, Ahmad Halim kemudian mempersilakan masing-masing fraksi menyampaikan pandangannya. Giliran perdana, disampaikan Fraksi Gerakan Indonesia Berkarya (GIB) yang merupakan fraksi gabungan dari Gerindra dan Berkarya. Jubir GIB Ardi Pujo Prabowo menyebut, Faida gagal menjalankan amanat mengelola uang rakyat. “Meminta kepada pimpinan DPRD hari ini juga mengeluarkan surat keputusan HMP,” katanya.

Jubir PKB Sunarsi Khoris menyampaikan, ada serangkaian dugaan pelanggaran yang dilakukan Bupati Jember. Untuk itu, PKB sepakat untuk memakzulkan Faida. Selain itu, juga meminta Mendagri memberi sanksi administratif kepada bupati. “Pemberhentian tetap kepada Bupati Jember dengan memperoleh hak-hak keuangan dan fasilitas lainnya serta dipublikasikan di media massa,” ucapnya.

Jubir Fraksi NasDem, Hamim mengurai, banyaknya pelanggaran serta buruknya pembangunan dan pengelolaan keuangan membuat fraksinya sepakat pemakzulan. “Memberhentikan dr Faida MMR dari jabatan Bupati Jember menggunakan mekanisme perundang-undangan yang berlaku,” paparnya.

Selanjutnya, giliran Feny Purwaningsih, jubir Fraksi PKS. Perempuan ini sempat menyelipkan pantun. Tetapi, PKS sependapat agar dugaan pelanggaran Bupati Faida segera diproses. “Mendukung agar sampai ke MA untuk diadili seadil-adilnya,” jelas Feny.

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Paripurna hak menyatakan pendapat (HMP) telah dilakukan anggota dewan di gedung DPRD Jember, kemarin (22/7). Hasilnya, sebanyak 45 dari total 50 orang sepakat memakzulkan Faida dari jabatannya sebagai Bupati Jember.

Penggunaan HMP ini sebelumnya diusulkan 47 anggota dewan. Usulan HMP digelar dalam sidang paripurna yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Jember Ahmad Halim. Usulan itu selanjutnya dibacakan oleh sejumlah juru bicara pengusul HMP secara bergantian. Di antaranya, Nyoman Aribowo dari PAN, David Handoko Seto dari Partai NasDem, Edy Cahyo Purnomo dari PDIP, Tatin Indrajati dari PKB, serta Siswono dari Partai Gerindra.

Ada catatan penting yang menjadi dasar usulan HMP setelah dilakukan penggunaan hak interpelasi dan hak angket, beberapa waktu lalu. Beberapa yang menjadi dasar tersebut yakni 15 keputusan bupati tentang pengangkatan dalam jabatan yang diperintahkan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) dan gubernur untuk dicabut, dinilai DPRD tidak dilakukan. Selain itu, 30 kebijakan berkaitan dengan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja (KSOTK) yang diperintahkan dicabut juga dinilai tidak dijalankan.

Akibat kebijakan dan KSOTK yang tidak dicabut, Jember tidak mendapat jatah CPNS tahun 2019 juga menjadi bagian alasan HMP. Selain itu, pelaksanaan lelang proyek fisik di Jember juga dinilai tidak sehat. Termasuk, banyaknya kegagalan di bidang infrastruktur juga menjadi alasan. Seperti, mangkraknya rehabilitasi Pasar Manggisan, bangunan di RSU dr Soebandi, hingga pada mega proyek asrama haji yang juga ikut mangkrak. Bahkan, ambruknya beberapa bangunan juga menjadi alasan pengusulan HMP.

Selain itu, urusan tata kelola keuangan juga disinggung oleh juru bicara HMP. Hasil audit BPK terhadap keuangan Jember tahun 2019 dinilai anggota dewan juga menjadi bukti gagalnya Faida mengelola keuangan. “Akibatnya, Jember mendapat penilaian terburuk dari BPK. Jember mendapat opini disclaimer,” ucap Nyoman Aribowo, salah seorang juru bicara pengusul HMP.

Setelah usulan dibacakan, Ahmad Halim kemudian mempersilakan masing-masing fraksi menyampaikan pandangannya. Giliran perdana, disampaikan Fraksi Gerakan Indonesia Berkarya (GIB) yang merupakan fraksi gabungan dari Gerindra dan Berkarya. Jubir GIB Ardi Pujo Prabowo menyebut, Faida gagal menjalankan amanat mengelola uang rakyat. “Meminta kepada pimpinan DPRD hari ini juga mengeluarkan surat keputusan HMP,” katanya.

Jubir PKB Sunarsi Khoris menyampaikan, ada serangkaian dugaan pelanggaran yang dilakukan Bupati Jember. Untuk itu, PKB sepakat untuk memakzulkan Faida. Selain itu, juga meminta Mendagri memberi sanksi administratif kepada bupati. “Pemberhentian tetap kepada Bupati Jember dengan memperoleh hak-hak keuangan dan fasilitas lainnya serta dipublikasikan di media massa,” ucapnya.

Jubir Fraksi NasDem, Hamim mengurai, banyaknya pelanggaran serta buruknya pembangunan dan pengelolaan keuangan membuat fraksinya sepakat pemakzulan. “Memberhentikan dr Faida MMR dari jabatan Bupati Jember menggunakan mekanisme perundang-undangan yang berlaku,” paparnya.

Selanjutnya, giliran Feny Purwaningsih, jubir Fraksi PKS. Perempuan ini sempat menyelipkan pantun. Tetapi, PKS sependapat agar dugaan pelanggaran Bupati Faida segera diproses. “Mendukung agar sampai ke MA untuk diadili seadil-adilnya,” jelas Feny.

BERITA TERKINI

Wajib Dibaca

/