alexametrics
21.6 C
Jember
Thursday, 30 June 2022

Serapan Rendah, Banyak Masalah

- LPP Perkada APBD Jember Tahun 2020

- Dana Covid-19 Rp 107 Miliar Paling Krusial

Mobile_AP_Rectangle 1

Mengenai tanggungan kepada pihak ketiga, Hendy menegaskan akan membayar seluruh tanggungan Pemkab Jember dengan syarat. Pertama, pekerjaan dikerjakan paling akhir 31 Desember 2020. kedua, ada SPJ-nya. Dan ketiga, ada barangnya. “Kami akan bayar kalau sesuai hukum syaratnya terpenuhi. Tetapi, kalau melewati tahun 2020, apa pun kondisinya, kami belum bisa menerima,” tegas Hendy.

Berkaitan dengan anggaran yang menjadi temuan BPK, dirinya bisa memberi support agar menyelesaikan jawabannya segera dan sebatas menyerahkan laporan nantinya. Apabila dalam jawaban atas temuan BPK masih dinilai ada hal-hal yang mencurigakan, dia pun menyerahkan sepenuhnya kepada BPK.

“BPK yang akan menilai itu. Kalau BPK tidak menerima itu, kami tidak akan menerima. Ada uang, ada barang,” jelasnya.

Mobile_AP_Rectangle 2

Ketua DPRD Jember M Itqon Syauqi mengungkapkan, salah satu yang menjadi akar masalah dalam temuan BPK yaitu berkaitan dengan sistem administrasi pemerintah (SAP) yang tidak diterapkan dalam pertanggungjawaban APBD 2020. “Akar masalahnya, SAP tidak dipatuhi,” ulasnya.

Menyikapi LPP APBD Jember, Itqon mengaku akan segera mengagendakan pandangan fraksi-fraksi. Sementara, kaitan dengan temuan BPK, pihaknya menunggu pemeriksaan khusus dari BPK, setelah sebelumnya melayangkan surat permintaan pemeriksaan investigasi kepada BPK.

 

 

Jurnalis : Nur Hariri
Fotografer : Dwi Siswanto
Redaktur : Lintang Anis Bena Kinanti

- Advertisement -

Mengenai tanggungan kepada pihak ketiga, Hendy menegaskan akan membayar seluruh tanggungan Pemkab Jember dengan syarat. Pertama, pekerjaan dikerjakan paling akhir 31 Desember 2020. kedua, ada SPJ-nya. Dan ketiga, ada barangnya. “Kami akan bayar kalau sesuai hukum syaratnya terpenuhi. Tetapi, kalau melewati tahun 2020, apa pun kondisinya, kami belum bisa menerima,” tegas Hendy.

Berkaitan dengan anggaran yang menjadi temuan BPK, dirinya bisa memberi support agar menyelesaikan jawabannya segera dan sebatas menyerahkan laporan nantinya. Apabila dalam jawaban atas temuan BPK masih dinilai ada hal-hal yang mencurigakan, dia pun menyerahkan sepenuhnya kepada BPK.

“BPK yang akan menilai itu. Kalau BPK tidak menerima itu, kami tidak akan menerima. Ada uang, ada barang,” jelasnya.

Ketua DPRD Jember M Itqon Syauqi mengungkapkan, salah satu yang menjadi akar masalah dalam temuan BPK yaitu berkaitan dengan sistem administrasi pemerintah (SAP) yang tidak diterapkan dalam pertanggungjawaban APBD 2020. “Akar masalahnya, SAP tidak dipatuhi,” ulasnya.

Menyikapi LPP APBD Jember, Itqon mengaku akan segera mengagendakan pandangan fraksi-fraksi. Sementara, kaitan dengan temuan BPK, pihaknya menunggu pemeriksaan khusus dari BPK, setelah sebelumnya melayangkan surat permintaan pemeriksaan investigasi kepada BPK.

 

 

Jurnalis : Nur Hariri
Fotografer : Dwi Siswanto
Redaktur : Lintang Anis Bena Kinanti

Mengenai tanggungan kepada pihak ketiga, Hendy menegaskan akan membayar seluruh tanggungan Pemkab Jember dengan syarat. Pertama, pekerjaan dikerjakan paling akhir 31 Desember 2020. kedua, ada SPJ-nya. Dan ketiga, ada barangnya. “Kami akan bayar kalau sesuai hukum syaratnya terpenuhi. Tetapi, kalau melewati tahun 2020, apa pun kondisinya, kami belum bisa menerima,” tegas Hendy.

Berkaitan dengan anggaran yang menjadi temuan BPK, dirinya bisa memberi support agar menyelesaikan jawabannya segera dan sebatas menyerahkan laporan nantinya. Apabila dalam jawaban atas temuan BPK masih dinilai ada hal-hal yang mencurigakan, dia pun menyerahkan sepenuhnya kepada BPK.

“BPK yang akan menilai itu. Kalau BPK tidak menerima itu, kami tidak akan menerima. Ada uang, ada barang,” jelasnya.

Ketua DPRD Jember M Itqon Syauqi mengungkapkan, salah satu yang menjadi akar masalah dalam temuan BPK yaitu berkaitan dengan sistem administrasi pemerintah (SAP) yang tidak diterapkan dalam pertanggungjawaban APBD 2020. “Akar masalahnya, SAP tidak dipatuhi,” ulasnya.

Menyikapi LPP APBD Jember, Itqon mengaku akan segera mengagendakan pandangan fraksi-fraksi. Sementara, kaitan dengan temuan BPK, pihaknya menunggu pemeriksaan khusus dari BPK, setelah sebelumnya melayangkan surat permintaan pemeriksaan investigasi kepada BPK.

 

 

Jurnalis : Nur Hariri
Fotografer : Dwi Siswanto
Redaktur : Lintang Anis Bena Kinanti

BERITA TERKINI

Wajib Dibaca

/