alexametrics
23.3 C
Jember
Friday, 27 May 2022

Serapan Rendah, Banyak Masalah

- LPP Perkada APBD Jember Tahun 2020

- Dana Covid-19 Rp 107 Miliar Paling Krusial

Mobile_AP_Rectangle 1

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Laporan Pelaksanaan Pertanggungjawaban APBD (LPP APBD) Jember tahun 2020 mengungkap sejumlah fakta yang cukup mengejutkan, kemarin (22/6). Bagaimana tidak, penyerapan anggaran diketahui cukup rendah. Serta ditemukannya masalah di balik laporan penggunaan sejumlah dana.

Seperti diketahui, APBD Jember 2020 menggunakan peraturan kepala daerah (perkada) alias tidak memakai peraturan daerah (perda). Penyebabnya, jamak diketahui akibat eksekutif dan legislatif yang kala itu gagal menyepakati APBD. Alhasil, refocusing anggaran penanganan korona juga diputuskan sepihak oleh eksekutif tanpa melibatkan dewan. Selain APBD secara umum, dana refocusing juga menjadi temuan BPK atas ketidakwajaran penggunaan sejumlah dana.

Dalam paripurna penyampaian LPP APBD 2020, Bupati Jember Hendy Siswanto menjelaskan, hal itu merupakan tindak lanjut dari hasil audit BPK tertanggal 5 April sampai 4 Mei 2021. Di mana laporan keuangan Pemkab Jember mendapat opini tidak wajar (TW) dari BPK.

Mobile_AP_Rectangle 2

Dalam Perkada APBD 2020, dana yang dikelola Pemkab Jember seluruhnya mencapai Rp 4,27 triliun. Dari dana itu, hanya mampu direalisasikan 77,19 persen alias Rp 3,29 triliun. Perinciannya, belanja tidak langsung terealisasi 79,55 persen atau Rp 2,12 triliun dari total anggaran Rp 2,67 triliun. Sementara, dari belanja langsung yang dianggarkan Rp 1,59 triliun hanya terealisasi 73,26 persen atau Rp 1,17 triliun.

Akibat penyerapan anggaran yang rendah tersebut, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) tahun 2020 tercatat sebesar Rp 842,99 miliar. Dari dana Silpa, diketahui ada beberapa hal yang SPj-nya tidak disahkan. Termasuk dana besar penanganan korona yang mencapai Rp 107 miliar. Dengan demikian, Silpa murni disebut Rp 735 miliar lebih.

Setelah membacakan penyampaian LPP APBD tahun 2020, Bupati Jember Hendy Siswanto mengungkap, terdapat sejumlah batu sandungan dalam proses percepatan penyelesaian laporan APBD yang dilaksanakan sebelum dirinya menjabat sebagai bupati. Salah satunya dana Rp 107 miliar yang tidak disertai dengan pengesahan SPj. “Ini yang paling krusial,” kata Hendy, yang didampingi Wakil Bupati Jember MB Firjaun Barlaman.

Menurut dia, dalam penyampaian LPP APBD 2020 itu dirinya hanya membacakan. Tanpa mengetahui realisasi anggaran dan programnya karena dilakukan di era bupati lama. Dengan penyampaian laporan itu, Hendy ingin agar segera ada pandangan fraksi-fraksi untuk kemudian diberikan jawaban lagi atas pandangan fraksi nantinya. Keinginan cepat itu pula dimaksudkan agar Pemkab Jember bisa segera memberikan jawaban atas audit BPK yang tersisa sebulan lagi. “Kami hanya punya waktu sebulan lagi untuk memberi jawaban ke BPK,” jelasnya.

Mengenai dana Rp 107 miliar yang tidak mendapat pengesahan SPj, dirinya mengaku prihatin. “Anggaran Rp 107 ini yang membuat kami sangat sedih sekali. Bagaimana caranya menyelesaikan, kami belum bisa melihat ini. Kepada teman-teman yang menggunakan anggaran itu, kami meminta agar menjawab itu. Saat ini sedang proses mereka mengerjakan,” ulasnya.

Secara pribadi maupun kelembagaan, Hendy memberi support agar temuan BPK mengenai dana Rp 107 miliar maupun yang lain segera diselesaikan. Namun demikian, Hendy melihat belum ada lampu hijau untuk lepas dari temuan BPK tersebut.

- Advertisement -

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Laporan Pelaksanaan Pertanggungjawaban APBD (LPP APBD) Jember tahun 2020 mengungkap sejumlah fakta yang cukup mengejutkan, kemarin (22/6). Bagaimana tidak, penyerapan anggaran diketahui cukup rendah. Serta ditemukannya masalah di balik laporan penggunaan sejumlah dana.

Seperti diketahui, APBD Jember 2020 menggunakan peraturan kepala daerah (perkada) alias tidak memakai peraturan daerah (perda). Penyebabnya, jamak diketahui akibat eksekutif dan legislatif yang kala itu gagal menyepakati APBD. Alhasil, refocusing anggaran penanganan korona juga diputuskan sepihak oleh eksekutif tanpa melibatkan dewan. Selain APBD secara umum, dana refocusing juga menjadi temuan BPK atas ketidakwajaran penggunaan sejumlah dana.

Dalam paripurna penyampaian LPP APBD 2020, Bupati Jember Hendy Siswanto menjelaskan, hal itu merupakan tindak lanjut dari hasil audit BPK tertanggal 5 April sampai 4 Mei 2021. Di mana laporan keuangan Pemkab Jember mendapat opini tidak wajar (TW) dari BPK.

Dalam Perkada APBD 2020, dana yang dikelola Pemkab Jember seluruhnya mencapai Rp 4,27 triliun. Dari dana itu, hanya mampu direalisasikan 77,19 persen alias Rp 3,29 triliun. Perinciannya, belanja tidak langsung terealisasi 79,55 persen atau Rp 2,12 triliun dari total anggaran Rp 2,67 triliun. Sementara, dari belanja langsung yang dianggarkan Rp 1,59 triliun hanya terealisasi 73,26 persen atau Rp 1,17 triliun.

Akibat penyerapan anggaran yang rendah tersebut, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) tahun 2020 tercatat sebesar Rp 842,99 miliar. Dari dana Silpa, diketahui ada beberapa hal yang SPj-nya tidak disahkan. Termasuk dana besar penanganan korona yang mencapai Rp 107 miliar. Dengan demikian, Silpa murni disebut Rp 735 miliar lebih.

Setelah membacakan penyampaian LPP APBD tahun 2020, Bupati Jember Hendy Siswanto mengungkap, terdapat sejumlah batu sandungan dalam proses percepatan penyelesaian laporan APBD yang dilaksanakan sebelum dirinya menjabat sebagai bupati. Salah satunya dana Rp 107 miliar yang tidak disertai dengan pengesahan SPj. “Ini yang paling krusial,” kata Hendy, yang didampingi Wakil Bupati Jember MB Firjaun Barlaman.

Menurut dia, dalam penyampaian LPP APBD 2020 itu dirinya hanya membacakan. Tanpa mengetahui realisasi anggaran dan programnya karena dilakukan di era bupati lama. Dengan penyampaian laporan itu, Hendy ingin agar segera ada pandangan fraksi-fraksi untuk kemudian diberikan jawaban lagi atas pandangan fraksi nantinya. Keinginan cepat itu pula dimaksudkan agar Pemkab Jember bisa segera memberikan jawaban atas audit BPK yang tersisa sebulan lagi. “Kami hanya punya waktu sebulan lagi untuk memberi jawaban ke BPK,” jelasnya.

Mengenai dana Rp 107 miliar yang tidak mendapat pengesahan SPj, dirinya mengaku prihatin. “Anggaran Rp 107 ini yang membuat kami sangat sedih sekali. Bagaimana caranya menyelesaikan, kami belum bisa melihat ini. Kepada teman-teman yang menggunakan anggaran itu, kami meminta agar menjawab itu. Saat ini sedang proses mereka mengerjakan,” ulasnya.

Secara pribadi maupun kelembagaan, Hendy memberi support agar temuan BPK mengenai dana Rp 107 miliar maupun yang lain segera diselesaikan. Namun demikian, Hendy melihat belum ada lampu hijau untuk lepas dari temuan BPK tersebut.

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Laporan Pelaksanaan Pertanggungjawaban APBD (LPP APBD) Jember tahun 2020 mengungkap sejumlah fakta yang cukup mengejutkan, kemarin (22/6). Bagaimana tidak, penyerapan anggaran diketahui cukup rendah. Serta ditemukannya masalah di balik laporan penggunaan sejumlah dana.

Seperti diketahui, APBD Jember 2020 menggunakan peraturan kepala daerah (perkada) alias tidak memakai peraturan daerah (perda). Penyebabnya, jamak diketahui akibat eksekutif dan legislatif yang kala itu gagal menyepakati APBD. Alhasil, refocusing anggaran penanganan korona juga diputuskan sepihak oleh eksekutif tanpa melibatkan dewan. Selain APBD secara umum, dana refocusing juga menjadi temuan BPK atas ketidakwajaran penggunaan sejumlah dana.

Dalam paripurna penyampaian LPP APBD 2020, Bupati Jember Hendy Siswanto menjelaskan, hal itu merupakan tindak lanjut dari hasil audit BPK tertanggal 5 April sampai 4 Mei 2021. Di mana laporan keuangan Pemkab Jember mendapat opini tidak wajar (TW) dari BPK.

Dalam Perkada APBD 2020, dana yang dikelola Pemkab Jember seluruhnya mencapai Rp 4,27 triliun. Dari dana itu, hanya mampu direalisasikan 77,19 persen alias Rp 3,29 triliun. Perinciannya, belanja tidak langsung terealisasi 79,55 persen atau Rp 2,12 triliun dari total anggaran Rp 2,67 triliun. Sementara, dari belanja langsung yang dianggarkan Rp 1,59 triliun hanya terealisasi 73,26 persen atau Rp 1,17 triliun.

Akibat penyerapan anggaran yang rendah tersebut, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) tahun 2020 tercatat sebesar Rp 842,99 miliar. Dari dana Silpa, diketahui ada beberapa hal yang SPj-nya tidak disahkan. Termasuk dana besar penanganan korona yang mencapai Rp 107 miliar. Dengan demikian, Silpa murni disebut Rp 735 miliar lebih.

Setelah membacakan penyampaian LPP APBD tahun 2020, Bupati Jember Hendy Siswanto mengungkap, terdapat sejumlah batu sandungan dalam proses percepatan penyelesaian laporan APBD yang dilaksanakan sebelum dirinya menjabat sebagai bupati. Salah satunya dana Rp 107 miliar yang tidak disertai dengan pengesahan SPj. “Ini yang paling krusial,” kata Hendy, yang didampingi Wakil Bupati Jember MB Firjaun Barlaman.

Menurut dia, dalam penyampaian LPP APBD 2020 itu dirinya hanya membacakan. Tanpa mengetahui realisasi anggaran dan programnya karena dilakukan di era bupati lama. Dengan penyampaian laporan itu, Hendy ingin agar segera ada pandangan fraksi-fraksi untuk kemudian diberikan jawaban lagi atas pandangan fraksi nantinya. Keinginan cepat itu pula dimaksudkan agar Pemkab Jember bisa segera memberikan jawaban atas audit BPK yang tersisa sebulan lagi. “Kami hanya punya waktu sebulan lagi untuk memberi jawaban ke BPK,” jelasnya.

Mengenai dana Rp 107 miliar yang tidak mendapat pengesahan SPj, dirinya mengaku prihatin. “Anggaran Rp 107 ini yang membuat kami sangat sedih sekali. Bagaimana caranya menyelesaikan, kami belum bisa melihat ini. Kepada teman-teman yang menggunakan anggaran itu, kami meminta agar menjawab itu. Saat ini sedang proses mereka mengerjakan,” ulasnya.

Secara pribadi maupun kelembagaan, Hendy memberi support agar temuan BPK mengenai dana Rp 107 miliar maupun yang lain segera diselesaikan. Namun demikian, Hendy melihat belum ada lampu hijau untuk lepas dari temuan BPK tersebut.

BERITA TERKINI

Wajib Dibaca

/