alexametrics
24.9 C
Jember
Saturday, 2 July 2022

KIP Tak Jalan, Dana Korona Tak Aman?

Dana Rp 34 M Cair, tapi Entah ke Mana

Mobile_AP_Rectangle 1

KIP yang tidak jalan, menurut David, membuat penggunaan anggaran Covid-19 tak optimal. Termasuk administrasi pertanggungjawabannya. Untuk itulah, pansus merekomendasikan agar aparat penegak hukum (APH) melakukan penyelidikan atas pengelolaan dana yang mencurigakan tersebut.

“Pansus merekomendasi agar APH melakukan penyelidikan. Kemudian, pansus juga merekomendasi agar BPK melakukan pemeriksaan investigasi. Jika nanti hasil pemeriksaan khusus BPK keluar, pansus akan resmi melapor,” pungkas David.

Menyikapi dana Covid-19 yang SPJ-nya tidak semua disahkan, Bupati Jember Hendy Siswanto meminta agar hal itu segera diselesaikan oleh para pejabat yang saat itu menggunakan anggaran. “Kita punya waktu 60 hari untuk memberi jawaban kepada BPK. Saya sudah minta agar apa yang diminta BPK dipenuhi,” tegas Hendy.

Mobile_AP_Rectangle 2

 

 

Jurnalis : Nur Hariri
Fotografer : Dwi Siswanto
Redaktur : Lintang Anis Bena Kinanti

- Advertisement -

KIP yang tidak jalan, menurut David, membuat penggunaan anggaran Covid-19 tak optimal. Termasuk administrasi pertanggungjawabannya. Untuk itulah, pansus merekomendasikan agar aparat penegak hukum (APH) melakukan penyelidikan atas pengelolaan dana yang mencurigakan tersebut.

“Pansus merekomendasi agar APH melakukan penyelidikan. Kemudian, pansus juga merekomendasi agar BPK melakukan pemeriksaan investigasi. Jika nanti hasil pemeriksaan khusus BPK keluar, pansus akan resmi melapor,” pungkas David.

Menyikapi dana Covid-19 yang SPJ-nya tidak semua disahkan, Bupati Jember Hendy Siswanto meminta agar hal itu segera diselesaikan oleh para pejabat yang saat itu menggunakan anggaran. “Kita punya waktu 60 hari untuk memberi jawaban kepada BPK. Saya sudah minta agar apa yang diminta BPK dipenuhi,” tegas Hendy.

 

 

Jurnalis : Nur Hariri
Fotografer : Dwi Siswanto
Redaktur : Lintang Anis Bena Kinanti

KIP yang tidak jalan, menurut David, membuat penggunaan anggaran Covid-19 tak optimal. Termasuk administrasi pertanggungjawabannya. Untuk itulah, pansus merekomendasikan agar aparat penegak hukum (APH) melakukan penyelidikan atas pengelolaan dana yang mencurigakan tersebut.

“Pansus merekomendasi agar APH melakukan penyelidikan. Kemudian, pansus juga merekomendasi agar BPK melakukan pemeriksaan investigasi. Jika nanti hasil pemeriksaan khusus BPK keluar, pansus akan resmi melapor,” pungkas David.

Menyikapi dana Covid-19 yang SPJ-nya tidak semua disahkan, Bupati Jember Hendy Siswanto meminta agar hal itu segera diselesaikan oleh para pejabat yang saat itu menggunakan anggaran. “Kita punya waktu 60 hari untuk memberi jawaban kepada BPK. Saya sudah minta agar apa yang diminta BPK dipenuhi,” tegas Hendy.

 

 

Jurnalis : Nur Hariri
Fotografer : Dwi Siswanto
Redaktur : Lintang Anis Bena Kinanti

BERITA TERKINI

Wajib Dibaca

/