alexametrics
22 C
Jember
Tuesday, 28 June 2022

PMI Ilegal Sulit Dideteksi

BP2MI, Disnaker, JWB dan Pertakina Kompak Berikan Perlindungan

Mobile_AP_Rectangle 1

SUMBERSARI, Radar Jember – Jumlah pekerja migran Indonesia (PMI) asal Jember dan sekitarnya terus mengalami perubahan. Baik yang berangkat secara legal, maupun mereka yang diam-diam ke luar negeri. Namun demikian, ketika ada masalah, mereka pun perlu perlindungan.

BACA JUGA : Kembali Geruduk Kantor Desa Buntut Persoalan Modin

Melalui diskusi yang membahas soal PMI di Gedung Bakorwil V Jember, banyak hal terungkap. Mulai dari penyebab keberangkatan, sampai akibat setelah mereka menjadi PMI. Selain itu, gambaran mengenai mata rantai keberangkatan mereka yang ilegal cukup mengkhawatirkan.

Mobile_AP_Rectangle 2

Perwakilan BP2MI Banyuwangi, Muhammad Iqbal, menyebut, khusus Jember, secara de jure warga Jember yang tercatat kerja di luar negeri ada 900 orang. Akan tetapi, mereka yang tidak melalui jalur resmi atau ilegal bisa jadi dua kali lipat bahkan sepuluh kali lipat. “Bisa jadi sampai 9.000 orang,” katanya dalam diskusi tersebut.

Salah satu faktornya, bisa jadi karena ketidaktahuan orang dalam mengurus administrasi. Bahkan, dalam dunia “perdagangan manusia” ini, biaya SKCK ada yang mencapai Rp 750 ribu, lantaran pembuatannya lewat orang yang tidak bertanggung jawab. “Ada yang asal pasrah saja, asalkan berangkat,” imbuhnya.

Untuk itu, Jember bisa jadi memulai pembenahan-pembenahan. Sebab, untuk mendeteksi PMI ilegal akan menjadi sulit. “Spanyol itu sudah tahu para warganya yang ke luar negeri. Dia di mana dan kerja apa, Spanyol sudah tahu. Sementara di Indonesia, masih banyak yang ilegal,” ulasnya.

Sementara itu, menurut Dani, Perwakilan Disnaker Jember dalam diskusi tersebut, perlindungan terhadap PMI menjadi bagian penting yang perlu dikolaborasikan. Pemerintah pusat hingga kabupaten juga menyadari pentingnya keterlibatan masyarakat untuk melakukan pengawasan.

- Advertisement -

SUMBERSARI, Radar Jember – Jumlah pekerja migran Indonesia (PMI) asal Jember dan sekitarnya terus mengalami perubahan. Baik yang berangkat secara legal, maupun mereka yang diam-diam ke luar negeri. Namun demikian, ketika ada masalah, mereka pun perlu perlindungan.

BACA JUGA : Kembali Geruduk Kantor Desa Buntut Persoalan Modin

Melalui diskusi yang membahas soal PMI di Gedung Bakorwil V Jember, banyak hal terungkap. Mulai dari penyebab keberangkatan, sampai akibat setelah mereka menjadi PMI. Selain itu, gambaran mengenai mata rantai keberangkatan mereka yang ilegal cukup mengkhawatirkan.

Perwakilan BP2MI Banyuwangi, Muhammad Iqbal, menyebut, khusus Jember, secara de jure warga Jember yang tercatat kerja di luar negeri ada 900 orang. Akan tetapi, mereka yang tidak melalui jalur resmi atau ilegal bisa jadi dua kali lipat bahkan sepuluh kali lipat. “Bisa jadi sampai 9.000 orang,” katanya dalam diskusi tersebut.

Salah satu faktornya, bisa jadi karena ketidaktahuan orang dalam mengurus administrasi. Bahkan, dalam dunia “perdagangan manusia” ini, biaya SKCK ada yang mencapai Rp 750 ribu, lantaran pembuatannya lewat orang yang tidak bertanggung jawab. “Ada yang asal pasrah saja, asalkan berangkat,” imbuhnya.

Untuk itu, Jember bisa jadi memulai pembenahan-pembenahan. Sebab, untuk mendeteksi PMI ilegal akan menjadi sulit. “Spanyol itu sudah tahu para warganya yang ke luar negeri. Dia di mana dan kerja apa, Spanyol sudah tahu. Sementara di Indonesia, masih banyak yang ilegal,” ulasnya.

Sementara itu, menurut Dani, Perwakilan Disnaker Jember dalam diskusi tersebut, perlindungan terhadap PMI menjadi bagian penting yang perlu dikolaborasikan. Pemerintah pusat hingga kabupaten juga menyadari pentingnya keterlibatan masyarakat untuk melakukan pengawasan.

SUMBERSARI, Radar Jember – Jumlah pekerja migran Indonesia (PMI) asal Jember dan sekitarnya terus mengalami perubahan. Baik yang berangkat secara legal, maupun mereka yang diam-diam ke luar negeri. Namun demikian, ketika ada masalah, mereka pun perlu perlindungan.

BACA JUGA : Kembali Geruduk Kantor Desa Buntut Persoalan Modin

Melalui diskusi yang membahas soal PMI di Gedung Bakorwil V Jember, banyak hal terungkap. Mulai dari penyebab keberangkatan, sampai akibat setelah mereka menjadi PMI. Selain itu, gambaran mengenai mata rantai keberangkatan mereka yang ilegal cukup mengkhawatirkan.

Perwakilan BP2MI Banyuwangi, Muhammad Iqbal, menyebut, khusus Jember, secara de jure warga Jember yang tercatat kerja di luar negeri ada 900 orang. Akan tetapi, mereka yang tidak melalui jalur resmi atau ilegal bisa jadi dua kali lipat bahkan sepuluh kali lipat. “Bisa jadi sampai 9.000 orang,” katanya dalam diskusi tersebut.

Salah satu faktornya, bisa jadi karena ketidaktahuan orang dalam mengurus administrasi. Bahkan, dalam dunia “perdagangan manusia” ini, biaya SKCK ada yang mencapai Rp 750 ribu, lantaran pembuatannya lewat orang yang tidak bertanggung jawab. “Ada yang asal pasrah saja, asalkan berangkat,” imbuhnya.

Untuk itu, Jember bisa jadi memulai pembenahan-pembenahan. Sebab, untuk mendeteksi PMI ilegal akan menjadi sulit. “Spanyol itu sudah tahu para warganya yang ke luar negeri. Dia di mana dan kerja apa, Spanyol sudah tahu. Sementara di Indonesia, masih banyak yang ilegal,” ulasnya.

Sementara itu, menurut Dani, Perwakilan Disnaker Jember dalam diskusi tersebut, perlindungan terhadap PMI menjadi bagian penting yang perlu dikolaborasikan. Pemerintah pusat hingga kabupaten juga menyadari pentingnya keterlibatan masyarakat untuk melakukan pengawasan.

BERITA TERKINI

Wajib Dibaca

/