alexametrics
23.4 C
Jember
Saturday, 28 May 2022

Sertifikat Tanah Nelayan Puger Terkatung-katung

Mobile_AP_Rectangle 1

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Polemik program pemberian sertifikat tanah land consolidation (LC) yang diserahkan kepada 700 warga dan nelayan Puger hingga kini belum ada titik terang. Permasalahan yang bermula sejak tahun 2008 silam tersebut masih terus berlarut-larut dan tak kunjung ada penyelesaian.

Baca Juga : Berteduh Mainan HP Malah Disambar Petir

Masyarakat dan nelayan yang menerima program tersebut kerap kali sambat. Mengapa banyak sekali kerumitan hingga melibatkan berbagai pihak dalam urusan sertifikat itu. Padahal mereka selaku pemilik yang paling berhak. Kondisi demikian membuat Komisi A DPRD Jember melakukan rapat dengar pendapat, kemarin (22/3).  “Sejak awal sertifikat diterbitkan 2008 lalu, selama itu hingga sekarang 2022 (kemarin, Red) mereka belum tahu wujudnya. Apalagi memiliki sertifikatnya,” sesal Bambang Irawan, pendamping masyarakat dan nelayan penerima tanah LC tersebut.

Mobile_AP_Rectangle 2

Keruwetan itu dinilainya sangat tidak berperikemanusiaan. Sedari awal sertifikat diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN), kemudian diturunkan ke desa. Dari desa lalu berlanjut lompat lagi, tiba-tiba terbentuk semacam koperasi. Ternyata terbangun kesepakatan pembangunan perumahan tanpa persetujuan warga dan nelayan pemilik sertifikat.

Sejak itu, lanjut Bambang, koperasi tidak mampu membayar pengembangan. Bahkan, pengembang perumahan di sana juga kolaps, tidak mampu membangun hingga usai. Akhirnya sertifikat ada yang dilempar lagi ke bank. “Ini semakin menambah pelik. Padahal program ini sebenarnya sertifikat tanah, bukan rumah yang kini malah menambah masalah. Karenanya, kami mengharapkan aspirasi ini terwadahi dan bisa disampaikan oleh DPRD,” imbuhnya.

Akibat dari kerumitan itu, banyak patok dan tapal batas tanah LC milik masing-masing warga yang rusak dan hilang. Bahkan pemilik asli sertifikat itu sebagian sudah meninggal dunia. Karena itu, kata Bambang, tentu saja peralihan tersebut harus melibatkan ahli waris yang berhak dan itu menambah pekerjaan.

- Advertisement -

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Polemik program pemberian sertifikat tanah land consolidation (LC) yang diserahkan kepada 700 warga dan nelayan Puger hingga kini belum ada titik terang. Permasalahan yang bermula sejak tahun 2008 silam tersebut masih terus berlarut-larut dan tak kunjung ada penyelesaian.

Baca Juga : Berteduh Mainan HP Malah Disambar Petir

Masyarakat dan nelayan yang menerima program tersebut kerap kali sambat. Mengapa banyak sekali kerumitan hingga melibatkan berbagai pihak dalam urusan sertifikat itu. Padahal mereka selaku pemilik yang paling berhak. Kondisi demikian membuat Komisi A DPRD Jember melakukan rapat dengar pendapat, kemarin (22/3).  “Sejak awal sertifikat diterbitkan 2008 lalu, selama itu hingga sekarang 2022 (kemarin, Red) mereka belum tahu wujudnya. Apalagi memiliki sertifikatnya,” sesal Bambang Irawan, pendamping masyarakat dan nelayan penerima tanah LC tersebut.

Keruwetan itu dinilainya sangat tidak berperikemanusiaan. Sedari awal sertifikat diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN), kemudian diturunkan ke desa. Dari desa lalu berlanjut lompat lagi, tiba-tiba terbentuk semacam koperasi. Ternyata terbangun kesepakatan pembangunan perumahan tanpa persetujuan warga dan nelayan pemilik sertifikat.

Sejak itu, lanjut Bambang, koperasi tidak mampu membayar pengembangan. Bahkan, pengembang perumahan di sana juga kolaps, tidak mampu membangun hingga usai. Akhirnya sertifikat ada yang dilempar lagi ke bank. “Ini semakin menambah pelik. Padahal program ini sebenarnya sertifikat tanah, bukan rumah yang kini malah menambah masalah. Karenanya, kami mengharapkan aspirasi ini terwadahi dan bisa disampaikan oleh DPRD,” imbuhnya.

Akibat dari kerumitan itu, banyak patok dan tapal batas tanah LC milik masing-masing warga yang rusak dan hilang. Bahkan pemilik asli sertifikat itu sebagian sudah meninggal dunia. Karena itu, kata Bambang, tentu saja peralihan tersebut harus melibatkan ahli waris yang berhak dan itu menambah pekerjaan.

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Polemik program pemberian sertifikat tanah land consolidation (LC) yang diserahkan kepada 700 warga dan nelayan Puger hingga kini belum ada titik terang. Permasalahan yang bermula sejak tahun 2008 silam tersebut masih terus berlarut-larut dan tak kunjung ada penyelesaian.

Baca Juga : Berteduh Mainan HP Malah Disambar Petir

Masyarakat dan nelayan yang menerima program tersebut kerap kali sambat. Mengapa banyak sekali kerumitan hingga melibatkan berbagai pihak dalam urusan sertifikat itu. Padahal mereka selaku pemilik yang paling berhak. Kondisi demikian membuat Komisi A DPRD Jember melakukan rapat dengar pendapat, kemarin (22/3).  “Sejak awal sertifikat diterbitkan 2008 lalu, selama itu hingga sekarang 2022 (kemarin, Red) mereka belum tahu wujudnya. Apalagi memiliki sertifikatnya,” sesal Bambang Irawan, pendamping masyarakat dan nelayan penerima tanah LC tersebut.

Keruwetan itu dinilainya sangat tidak berperikemanusiaan. Sedari awal sertifikat diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN), kemudian diturunkan ke desa. Dari desa lalu berlanjut lompat lagi, tiba-tiba terbentuk semacam koperasi. Ternyata terbangun kesepakatan pembangunan perumahan tanpa persetujuan warga dan nelayan pemilik sertifikat.

Sejak itu, lanjut Bambang, koperasi tidak mampu membayar pengembangan. Bahkan, pengembang perumahan di sana juga kolaps, tidak mampu membangun hingga usai. Akhirnya sertifikat ada yang dilempar lagi ke bank. “Ini semakin menambah pelik. Padahal program ini sebenarnya sertifikat tanah, bukan rumah yang kini malah menambah masalah. Karenanya, kami mengharapkan aspirasi ini terwadahi dan bisa disampaikan oleh DPRD,” imbuhnya.

Akibat dari kerumitan itu, banyak patok dan tapal batas tanah LC milik masing-masing warga yang rusak dan hilang. Bahkan pemilik asli sertifikat itu sebagian sudah meninggal dunia. Karena itu, kata Bambang, tentu saja peralihan tersebut harus melibatkan ahli waris yang berhak dan itu menambah pekerjaan.

BERITA TERKINI

Wajib Dibaca

/