alexametrics
30.5 C
Jember
Wednesday, 18 May 2022

Tuding Kejaksaan Masuk Ranah Politik

Mobile_AP_Rectangle 1

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Kejaksaan Negeri (Kejari) Jember kembali menjadi tujuan para demonstran. Jika sebelumnya ingin adanya klarifikasi terkait kabar intimidasi terhadap Wakil Bupati Jember Abdul Muqit Arief, kini para demonstran itu menuding kejaksaan masuk ranah politik hingga dinilai melakukan pembohongan publik.

Demonstrasi itu tepat di Jalan Karimata, di muka kantor Kejari Jember. Unjuk rasa ini mengakibatkan akses jalan tersebut ditutup sementara oleh kepolisian, kemarin (21/12). Orasi demi orasi para pendemo berakhir dengan penyegelan menggunakan spanduk di dua pintu masuk kantor korps Adhyaksa itu.

Para demonstran yang tergabung dalam Gerakan Reformasi Jember (GRJ) menuding, Kejari Jember telah melakukan hal yang tidak jujur dan melakukan kebohongan publik. Sebab, sebelumnya kepala seksi perdata dan tata usaha negara (kasi datun) menyampaikan kepada wartawan bahwa kedatangan Bupati Jember Faida dan beberapa pejabat hanya konsultasi hukum terkait gugatan perdata yang dilayangkan ke pemkab. Tapi belakangan, ada fakta berbeda. Pertemuan itu juga dianggap memeriksa Muqit Arief terkait keputusan pengembalian KSOTK yang dilakukannya semasa menjabat Plt Bupati Jember.

Mobile_AP_Rectangle 2

Koordinator GRJ Kustiono Musri mengatakan, setidaknya ada dua catatan Kejari Jember ikut-ikutan masuk ke ranah politik di Jember. Pertama, pada Juni lalu. Kala itu, Kejari Jember berupaya mempertemukan Bupati Faida dengan Ketua DPRD M Itqon Syauqi tentang buntunya pembahasan APBD Jember. “Untungnya, Itqon tidak datang ke kejaksaan,” ungkapnya.

Selanjutnya, pada Senin 14 Desember kemarin. Dia mengindikasikan, kejaksaan kembali masuk perpolitikan Jember. Hal itu karena bupati beserta pejabat lainnya, serta wakil bupati, datang ke kejaksaan. Forum inilah yang disebut Kustiono menjadi ajang pemeriksaan serta intimidasi terhadap wabup.

Waktu itu, ketika Jawa Pos Radar Jember meliput kedatangan bupati dan wakil bupati di Kejari Jember pada 14 Desember, Kasi Datun Agus Taufiqurrahman memang mengatakan, kedatangan mereka hanya konsultasi hukum berkaitan dengan banyaknya gugatan perdata ke pemkab dan tidak ada persoalan lain. Saat menunggu konfirmasi dari pihak kejaksaan, awak media tidak diperkenankan menunggu di lobi. Namun, justru diarahkan ke kantin.

Sementara itu, Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Jember Prima Idwan Mariza kepada Jawa Pos Radar Jember mengatakan, demonstrasi tersebut tidak perlu dibesar-besarkan. “Sebaiknya sama-sama mendinginkan hati,” ucapnya.

Sebab, ada hal yang lebih penting, yaitu mengenai pencairan tambahan penghasilan pegawai (TPP) aparatur sipil negara (ASN). Sebab, jika tak segera mendapat jalan keluar secara hukum, TPP itu terancam tidak bisa cair. “Tinggal dua hari lagi (satu hari lagi, Red). Kasihan bila tidak dibayar. Ini paling penting dan bisa bahaya bila tidak cair,” jelasnya.

Menurut Prima, tindakan kasi datun tersebut sudah dilakukan secara profesional. Apalagi tujuannya hanya ingin keberadaan hukum dapat membawa manfaat. “Ranah kami adalah hukum, bukan politik. Dan murni membantu pemda,” tuturnya.

- Advertisement -

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Kejaksaan Negeri (Kejari) Jember kembali menjadi tujuan para demonstran. Jika sebelumnya ingin adanya klarifikasi terkait kabar intimidasi terhadap Wakil Bupati Jember Abdul Muqit Arief, kini para demonstran itu menuding kejaksaan masuk ranah politik hingga dinilai melakukan pembohongan publik.

Demonstrasi itu tepat di Jalan Karimata, di muka kantor Kejari Jember. Unjuk rasa ini mengakibatkan akses jalan tersebut ditutup sementara oleh kepolisian, kemarin (21/12). Orasi demi orasi para pendemo berakhir dengan penyegelan menggunakan spanduk di dua pintu masuk kantor korps Adhyaksa itu.

Para demonstran yang tergabung dalam Gerakan Reformasi Jember (GRJ) menuding, Kejari Jember telah melakukan hal yang tidak jujur dan melakukan kebohongan publik. Sebab, sebelumnya kepala seksi perdata dan tata usaha negara (kasi datun) menyampaikan kepada wartawan bahwa kedatangan Bupati Jember Faida dan beberapa pejabat hanya konsultasi hukum terkait gugatan perdata yang dilayangkan ke pemkab. Tapi belakangan, ada fakta berbeda. Pertemuan itu juga dianggap memeriksa Muqit Arief terkait keputusan pengembalian KSOTK yang dilakukannya semasa menjabat Plt Bupati Jember.

Koordinator GRJ Kustiono Musri mengatakan, setidaknya ada dua catatan Kejari Jember ikut-ikutan masuk ke ranah politik di Jember. Pertama, pada Juni lalu. Kala itu, Kejari Jember berupaya mempertemukan Bupati Faida dengan Ketua DPRD M Itqon Syauqi tentang buntunya pembahasan APBD Jember. “Untungnya, Itqon tidak datang ke kejaksaan,” ungkapnya.

Selanjutnya, pada Senin 14 Desember kemarin. Dia mengindikasikan, kejaksaan kembali masuk perpolitikan Jember. Hal itu karena bupati beserta pejabat lainnya, serta wakil bupati, datang ke kejaksaan. Forum inilah yang disebut Kustiono menjadi ajang pemeriksaan serta intimidasi terhadap wabup.

Waktu itu, ketika Jawa Pos Radar Jember meliput kedatangan bupati dan wakil bupati di Kejari Jember pada 14 Desember, Kasi Datun Agus Taufiqurrahman memang mengatakan, kedatangan mereka hanya konsultasi hukum berkaitan dengan banyaknya gugatan perdata ke pemkab dan tidak ada persoalan lain. Saat menunggu konfirmasi dari pihak kejaksaan, awak media tidak diperkenankan menunggu di lobi. Namun, justru diarahkan ke kantin.

Sementara itu, Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Jember Prima Idwan Mariza kepada Jawa Pos Radar Jember mengatakan, demonstrasi tersebut tidak perlu dibesar-besarkan. “Sebaiknya sama-sama mendinginkan hati,” ucapnya.

Sebab, ada hal yang lebih penting, yaitu mengenai pencairan tambahan penghasilan pegawai (TPP) aparatur sipil negara (ASN). Sebab, jika tak segera mendapat jalan keluar secara hukum, TPP itu terancam tidak bisa cair. “Tinggal dua hari lagi (satu hari lagi, Red). Kasihan bila tidak dibayar. Ini paling penting dan bisa bahaya bila tidak cair,” jelasnya.

Menurut Prima, tindakan kasi datun tersebut sudah dilakukan secara profesional. Apalagi tujuannya hanya ingin keberadaan hukum dapat membawa manfaat. “Ranah kami adalah hukum, bukan politik. Dan murni membantu pemda,” tuturnya.

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Kejaksaan Negeri (Kejari) Jember kembali menjadi tujuan para demonstran. Jika sebelumnya ingin adanya klarifikasi terkait kabar intimidasi terhadap Wakil Bupati Jember Abdul Muqit Arief, kini para demonstran itu menuding kejaksaan masuk ranah politik hingga dinilai melakukan pembohongan publik.

Demonstrasi itu tepat di Jalan Karimata, di muka kantor Kejari Jember. Unjuk rasa ini mengakibatkan akses jalan tersebut ditutup sementara oleh kepolisian, kemarin (21/12). Orasi demi orasi para pendemo berakhir dengan penyegelan menggunakan spanduk di dua pintu masuk kantor korps Adhyaksa itu.

Para demonstran yang tergabung dalam Gerakan Reformasi Jember (GRJ) menuding, Kejari Jember telah melakukan hal yang tidak jujur dan melakukan kebohongan publik. Sebab, sebelumnya kepala seksi perdata dan tata usaha negara (kasi datun) menyampaikan kepada wartawan bahwa kedatangan Bupati Jember Faida dan beberapa pejabat hanya konsultasi hukum terkait gugatan perdata yang dilayangkan ke pemkab. Tapi belakangan, ada fakta berbeda. Pertemuan itu juga dianggap memeriksa Muqit Arief terkait keputusan pengembalian KSOTK yang dilakukannya semasa menjabat Plt Bupati Jember.

Koordinator GRJ Kustiono Musri mengatakan, setidaknya ada dua catatan Kejari Jember ikut-ikutan masuk ke ranah politik di Jember. Pertama, pada Juni lalu. Kala itu, Kejari Jember berupaya mempertemukan Bupati Faida dengan Ketua DPRD M Itqon Syauqi tentang buntunya pembahasan APBD Jember. “Untungnya, Itqon tidak datang ke kejaksaan,” ungkapnya.

Selanjutnya, pada Senin 14 Desember kemarin. Dia mengindikasikan, kejaksaan kembali masuk perpolitikan Jember. Hal itu karena bupati beserta pejabat lainnya, serta wakil bupati, datang ke kejaksaan. Forum inilah yang disebut Kustiono menjadi ajang pemeriksaan serta intimidasi terhadap wabup.

Waktu itu, ketika Jawa Pos Radar Jember meliput kedatangan bupati dan wakil bupati di Kejari Jember pada 14 Desember, Kasi Datun Agus Taufiqurrahman memang mengatakan, kedatangan mereka hanya konsultasi hukum berkaitan dengan banyaknya gugatan perdata ke pemkab dan tidak ada persoalan lain. Saat menunggu konfirmasi dari pihak kejaksaan, awak media tidak diperkenankan menunggu di lobi. Namun, justru diarahkan ke kantin.

Sementara itu, Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Jember Prima Idwan Mariza kepada Jawa Pos Radar Jember mengatakan, demonstrasi tersebut tidak perlu dibesar-besarkan. “Sebaiknya sama-sama mendinginkan hati,” ucapnya.

Sebab, ada hal yang lebih penting, yaitu mengenai pencairan tambahan penghasilan pegawai (TPP) aparatur sipil negara (ASN). Sebab, jika tak segera mendapat jalan keluar secara hukum, TPP itu terancam tidak bisa cair. “Tinggal dua hari lagi (satu hari lagi, Red). Kasihan bila tidak dibayar. Ini paling penting dan bisa bahaya bila tidak cair,” jelasnya.

Menurut Prima, tindakan kasi datun tersebut sudah dilakukan secara profesional. Apalagi tujuannya hanya ingin keberadaan hukum dapat membawa manfaat. “Ranah kami adalah hukum, bukan politik. Dan murni membantu pemda,” tuturnya.

BERITA TERKINI

Wajib Dibaca

/