alexametrics
31 C
Jember
Monday, 23 May 2022

Cara Pilkades Jember agar Terjamin Tingkat Transparansinya

Mobile_AP_Rectangle 1

JEMBER, RADARJEMBER.ID – POTENSI konflik selama pilkades makin terang. Pengaduan kepada DPRD dan gugatan di pengadilan menjadi indikasinya. Untuk itu, pemerintah daerah bersama dengan aparat keamanan harus mampu membaca potensi konflik yang bakal timbul, serta menyiapkan skema pengamanannya.

Pemerhati Kebijakan Publik Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq (UIN KHAS) Jember, Muhammad Dawud, menyebut bahwa adanya potensi konflik saat pilkades ini ditengarai karena fanatisme yang berlebihan antarpendukung calon. Situasi ini sama halnya dengan pilpres tahun lalu. Untuk mencegah adanya konflik, sosialisasi dan edukasi masyarakat saja tidak cukup.

Menurut dia, posisi yang paling krusial untuk meredam dan mencegah konflik antarkelompok adalah panitia pilkades Jember. Panitia harus dapat memberikan rasa adil, transparan, dan memperlakukan sama pada semua pihak. Alternatif lainnya, dibuat pakta integritas antarcalon dan para pendukung dalam kontestasi pilkades Jember. Tujuannya agar pelaksanaan pilkades Jember lebih terjamin tingkat transparansinya.

Mobile_AP_Rectangle 2

Pakta integritas itu, kata dia, berisi perjanjian siap kalah dan menang antarcalon beserta pendukungnya. “Siap kalah artinya yang menang akan didukung dan yang kalah tetap akan dihormati. Tidak perlu saling menyalahkan. Dan seharusnya dapat mendewasakan masyarakat,” tambah Dawud.

Kedua, pakta integritas itu berisi tentang tidak adanya upaya mempersoalkan hasil pilkades Jember. Jika pelaksanaannya sudah sesuai dengan aturan dan panitia pilkades Jember telah berlaku jujur. Ketiga, kata Dawud, semua calon harus mampu menciptakan suasana kondusif dan ketertiban di masyarakat. “Panitia pilkades bersama polsek setempat berinisiatif melakukan itu. Saya kira bisa mengurangi gesekan atau konflik pascapilkades,” ungkapnya.

Dawud memaparkan, peredaman konflik pada pilkades adalah tanggung jawab semua pihak. Tidak hanya panitia dan aparat keamanan saja. Lebih dari itu, masyarakat juga dituntut untuk lebih dewasa dan tidak memiliki kecenderungan fanatisme secara berlebihan.

- Advertisement -

JEMBER, RADARJEMBER.ID – POTENSI konflik selama pilkades makin terang. Pengaduan kepada DPRD dan gugatan di pengadilan menjadi indikasinya. Untuk itu, pemerintah daerah bersama dengan aparat keamanan harus mampu membaca potensi konflik yang bakal timbul, serta menyiapkan skema pengamanannya.

Pemerhati Kebijakan Publik Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq (UIN KHAS) Jember, Muhammad Dawud, menyebut bahwa adanya potensi konflik saat pilkades ini ditengarai karena fanatisme yang berlebihan antarpendukung calon. Situasi ini sama halnya dengan pilpres tahun lalu. Untuk mencegah adanya konflik, sosialisasi dan edukasi masyarakat saja tidak cukup.

Menurut dia, posisi yang paling krusial untuk meredam dan mencegah konflik antarkelompok adalah panitia pilkades Jember. Panitia harus dapat memberikan rasa adil, transparan, dan memperlakukan sama pada semua pihak. Alternatif lainnya, dibuat pakta integritas antarcalon dan para pendukung dalam kontestasi pilkades Jember. Tujuannya agar pelaksanaan pilkades Jember lebih terjamin tingkat transparansinya.

Pakta integritas itu, kata dia, berisi perjanjian siap kalah dan menang antarcalon beserta pendukungnya. “Siap kalah artinya yang menang akan didukung dan yang kalah tetap akan dihormati. Tidak perlu saling menyalahkan. Dan seharusnya dapat mendewasakan masyarakat,” tambah Dawud.

Kedua, pakta integritas itu berisi tentang tidak adanya upaya mempersoalkan hasil pilkades Jember. Jika pelaksanaannya sudah sesuai dengan aturan dan panitia pilkades Jember telah berlaku jujur. Ketiga, kata Dawud, semua calon harus mampu menciptakan suasana kondusif dan ketertiban di masyarakat. “Panitia pilkades bersama polsek setempat berinisiatif melakukan itu. Saya kira bisa mengurangi gesekan atau konflik pascapilkades,” ungkapnya.

Dawud memaparkan, peredaman konflik pada pilkades adalah tanggung jawab semua pihak. Tidak hanya panitia dan aparat keamanan saja. Lebih dari itu, masyarakat juga dituntut untuk lebih dewasa dan tidak memiliki kecenderungan fanatisme secara berlebihan.

JEMBER, RADARJEMBER.ID – POTENSI konflik selama pilkades makin terang. Pengaduan kepada DPRD dan gugatan di pengadilan menjadi indikasinya. Untuk itu, pemerintah daerah bersama dengan aparat keamanan harus mampu membaca potensi konflik yang bakal timbul, serta menyiapkan skema pengamanannya.

Pemerhati Kebijakan Publik Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq (UIN KHAS) Jember, Muhammad Dawud, menyebut bahwa adanya potensi konflik saat pilkades ini ditengarai karena fanatisme yang berlebihan antarpendukung calon. Situasi ini sama halnya dengan pilpres tahun lalu. Untuk mencegah adanya konflik, sosialisasi dan edukasi masyarakat saja tidak cukup.

Menurut dia, posisi yang paling krusial untuk meredam dan mencegah konflik antarkelompok adalah panitia pilkades Jember. Panitia harus dapat memberikan rasa adil, transparan, dan memperlakukan sama pada semua pihak. Alternatif lainnya, dibuat pakta integritas antarcalon dan para pendukung dalam kontestasi pilkades Jember. Tujuannya agar pelaksanaan pilkades Jember lebih terjamin tingkat transparansinya.

Pakta integritas itu, kata dia, berisi perjanjian siap kalah dan menang antarcalon beserta pendukungnya. “Siap kalah artinya yang menang akan didukung dan yang kalah tetap akan dihormati. Tidak perlu saling menyalahkan. Dan seharusnya dapat mendewasakan masyarakat,” tambah Dawud.

Kedua, pakta integritas itu berisi tentang tidak adanya upaya mempersoalkan hasil pilkades Jember. Jika pelaksanaannya sudah sesuai dengan aturan dan panitia pilkades Jember telah berlaku jujur. Ketiga, kata Dawud, semua calon harus mampu menciptakan suasana kondusif dan ketertiban di masyarakat. “Panitia pilkades bersama polsek setempat berinisiatif melakukan itu. Saya kira bisa mengurangi gesekan atau konflik pascapilkades,” ungkapnya.

Dawud memaparkan, peredaman konflik pada pilkades adalah tanggung jawab semua pihak. Tidak hanya panitia dan aparat keamanan saja. Lebih dari itu, masyarakat juga dituntut untuk lebih dewasa dan tidak memiliki kecenderungan fanatisme secara berlebihan.

BERITA TERKINI

Wajib Dibaca

/