alexametrics
28 C
Jember
Monday, 15 August 2022

Ogah Mediasi, Tuntut Redistribusi

Konflik Lahan Antara Petani dan Perkebunan

Mobile_AP_Rectangle 1

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Konflik lahan antara petani dengan perusahaan perkebunan masih menyisakan pekerjaan rumah (PR) yang belum terselesaikan. Kedatangan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) yang akan datang ke Jember untuk memediasi kasus itu pun tidak dikehendaki petani, karena dinilai tak mampu menyelesaikan kasus lama, hingga beberapa kali ganti pemimpin di negeri ini.

Penolakan itu diwujudkan oleh puluhan petani dengan menggelar aksi di depan Pemkab Jember, kemarin (21/10). Mereka menolak kedatangan Komnas HAM yang akan melakukan mediasi antara warga dan perusahaan. Sebab sebelumnya, Komnas HAM telah mengeluarkan rekomendasi agar pemerintah melakukan redistribusi tanah. Bukan justru kembali menyelesaikan masalah itu dari awal dengan melakukan mediasi ulang.

Ketua Serikat Tani Independen (Sekti) Jember M Jumain menyebut, kasus sengketa tanah di Jember tak kunjung selesai sejak lama. Bahkan, rekomendasi dari Komnas HAM beberapa tahun lalu juga tak kunjung dilaksanakan.

Mobile_AP_Rectangle 2

“Rekomendasi dari Komnas HAM tahun 2012 dan tahun 2015, terkait penyelesaian sengketa tanah Curahnongko di Kecamatan Tempurejo sudah ada. Tanah harus segera diredistribusikan ke warga. Luas lahan sengketa ratusan bahkan ada yang ribuan hektare,” papar Jumain.

Warga pun menyayangkan Komnas HAM yang meminta proses penyelesaian sengketa lahan dari awal lagi. “Harusnya tanah didistribusikan untuk warga. Bukan mediasi dari nol lagi. Jelas, kalau ini diteruskan akan sangat mengecewakan petani,” ucapnya.

- Advertisement -

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Konflik lahan antara petani dengan perusahaan perkebunan masih menyisakan pekerjaan rumah (PR) yang belum terselesaikan. Kedatangan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) yang akan datang ke Jember untuk memediasi kasus itu pun tidak dikehendaki petani, karena dinilai tak mampu menyelesaikan kasus lama, hingga beberapa kali ganti pemimpin di negeri ini.

Penolakan itu diwujudkan oleh puluhan petani dengan menggelar aksi di depan Pemkab Jember, kemarin (21/10). Mereka menolak kedatangan Komnas HAM yang akan melakukan mediasi antara warga dan perusahaan. Sebab sebelumnya, Komnas HAM telah mengeluarkan rekomendasi agar pemerintah melakukan redistribusi tanah. Bukan justru kembali menyelesaikan masalah itu dari awal dengan melakukan mediasi ulang.

Ketua Serikat Tani Independen (Sekti) Jember M Jumain menyebut, kasus sengketa tanah di Jember tak kunjung selesai sejak lama. Bahkan, rekomendasi dari Komnas HAM beberapa tahun lalu juga tak kunjung dilaksanakan.

“Rekomendasi dari Komnas HAM tahun 2012 dan tahun 2015, terkait penyelesaian sengketa tanah Curahnongko di Kecamatan Tempurejo sudah ada. Tanah harus segera diredistribusikan ke warga. Luas lahan sengketa ratusan bahkan ada yang ribuan hektare,” papar Jumain.

Warga pun menyayangkan Komnas HAM yang meminta proses penyelesaian sengketa lahan dari awal lagi. “Harusnya tanah didistribusikan untuk warga. Bukan mediasi dari nol lagi. Jelas, kalau ini diteruskan akan sangat mengecewakan petani,” ucapnya.

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Konflik lahan antara petani dengan perusahaan perkebunan masih menyisakan pekerjaan rumah (PR) yang belum terselesaikan. Kedatangan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) yang akan datang ke Jember untuk memediasi kasus itu pun tidak dikehendaki petani, karena dinilai tak mampu menyelesaikan kasus lama, hingga beberapa kali ganti pemimpin di negeri ini.

Penolakan itu diwujudkan oleh puluhan petani dengan menggelar aksi di depan Pemkab Jember, kemarin (21/10). Mereka menolak kedatangan Komnas HAM yang akan melakukan mediasi antara warga dan perusahaan. Sebab sebelumnya, Komnas HAM telah mengeluarkan rekomendasi agar pemerintah melakukan redistribusi tanah. Bukan justru kembali menyelesaikan masalah itu dari awal dengan melakukan mediasi ulang.

Ketua Serikat Tani Independen (Sekti) Jember M Jumain menyebut, kasus sengketa tanah di Jember tak kunjung selesai sejak lama. Bahkan, rekomendasi dari Komnas HAM beberapa tahun lalu juga tak kunjung dilaksanakan.

“Rekomendasi dari Komnas HAM tahun 2012 dan tahun 2015, terkait penyelesaian sengketa tanah Curahnongko di Kecamatan Tempurejo sudah ada. Tanah harus segera diredistribusikan ke warga. Luas lahan sengketa ratusan bahkan ada yang ribuan hektare,” papar Jumain.

Warga pun menyayangkan Komnas HAM yang meminta proses penyelesaian sengketa lahan dari awal lagi. “Harusnya tanah didistribusikan untuk warga. Bukan mediasi dari nol lagi. Jelas, kalau ini diteruskan akan sangat mengecewakan petani,” ucapnya.

BERITA TERKINI

Wajib Dibaca

/