alexametrics
29.9 C
Jember
Friday, 20 May 2022

Satu Terdakwa Kasus Korupsi DAK 2010 57,2 M Belum Ditahan

Putusan Satu Terdakwa Tak Kunjung Dieksekusi

Mobile_AP_Rectangle 1

SUMBERSARI, RADARJEMBER.ID – Eksekusi terhadap terpidana kasus korupsi Dana Alokasi Khusus (DAK) Dinas Pendidikan Jember tahun 2010 lalu sudah dilakukan oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Jember, pekan lalu. Ketiga terpidana penggarong duit rakyat itu masing-masing Soegeng B Resobo SH, Drs Sudjarwono, dan Malai Sondi SPd, digelandang menuju Lapas Kelas II A Jember, Kamis (16/9) kemarin.

Pasca-ketiganya dibui, muncul kabar bahwa masih ada satu terpidana lain yang sampai hari ini belum dieksekusi atau belum ditahan. Yakni Ir Bagus Wantoro MM, yang perannya saat itu selaku pejabat pembuat komitmen (PPK) bersama rekanan dalam proyek senilai Rp 57,2 miliar tersebut.

Padahal dalam situs resmi yang dilansir Mahkamah Agung Republik Indonesia, terdakwa Bagus Wantoro terbukti melakukan tindak pidana hingga menyebabkan kerugian negara sebesar Rp 6,1 miliar bersama rekanan. Lalu, dijatuhi vonis lima tahun penjara dan denda Rp 200 juta subsider enam bulan kurungan penjara.

Mobile_AP_Rectangle 2

Namun anehnya, dalam putusan yang ditandatangani oleh Hakim Agung Mahkamah Agung (Alm) Dr Artidjo Alkostar SH LLM tertanggal 2 Mei 2016 itu, belum dilakukan penahanan terhadap Bagus. Dengan rentang waktu pasca-divonis pada 2016 lalu hingga 2021 tahun ini, Bagus disebut-sebut mendapat vonis istimewa.

Kasi Pidsus Kejari Jember Isa Ulinuha menjelaskan, mengenai sisa terpidana yang belum dieksekusi itu masih harus menunggu Mahkamah Agung. Sementara, sejauh ini Mahkamah Agung dikabarkan belum memerintahkan kejaksaan untuk mengeksekusi terdakwa. “Tunggu keputusannya. Kalau ada keputusan untuk mengeksekusi dari Mahkamah Agung itu turun, maka akan kami laksanakan,” terang Isa saat dikonfirmasi, kemarin (21/9).

Dia menjelaskan, meskipun dalam situs resmi Mahkamah Agung yang menegaskan bahwa terdakwa telah divonis, namun itu belum bisa menjadi rujukan utama dalam melakukan eksekusi, tanpa adanya surat perintah untuk melakukan eksekusi. “Kalau memang masih ada terpidana yang belum eksekusi, kami menunggu surat perintah eksekusi itu,” jelasnya.

Sementara itu, Fiska Maulidian Nugroho, pakar hukum pidana Universitas Jember, menguraikan, dalam pelaksanaan perintah eksekusi dari hakim itu yang pasti memang jaksa. Eksekusi itu dilakukan sejak putusan yang inkrah. “Sejak ada perintah dalam amar putusan majelis hakim itu, jaksa itu diberikan kekuatan oleh hakim untuk melaksanakan perintah tersebut. Dan itu segera,” terang Fiska.

- Advertisement -

SUMBERSARI, RADARJEMBER.ID – Eksekusi terhadap terpidana kasus korupsi Dana Alokasi Khusus (DAK) Dinas Pendidikan Jember tahun 2010 lalu sudah dilakukan oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Jember, pekan lalu. Ketiga terpidana penggarong duit rakyat itu masing-masing Soegeng B Resobo SH, Drs Sudjarwono, dan Malai Sondi SPd, digelandang menuju Lapas Kelas II A Jember, Kamis (16/9) kemarin.

Pasca-ketiganya dibui, muncul kabar bahwa masih ada satu terpidana lain yang sampai hari ini belum dieksekusi atau belum ditahan. Yakni Ir Bagus Wantoro MM, yang perannya saat itu selaku pejabat pembuat komitmen (PPK) bersama rekanan dalam proyek senilai Rp 57,2 miliar tersebut.

Padahal dalam situs resmi yang dilansir Mahkamah Agung Republik Indonesia, terdakwa Bagus Wantoro terbukti melakukan tindak pidana hingga menyebabkan kerugian negara sebesar Rp 6,1 miliar bersama rekanan. Lalu, dijatuhi vonis lima tahun penjara dan denda Rp 200 juta subsider enam bulan kurungan penjara.

Namun anehnya, dalam putusan yang ditandatangani oleh Hakim Agung Mahkamah Agung (Alm) Dr Artidjo Alkostar SH LLM tertanggal 2 Mei 2016 itu, belum dilakukan penahanan terhadap Bagus. Dengan rentang waktu pasca-divonis pada 2016 lalu hingga 2021 tahun ini, Bagus disebut-sebut mendapat vonis istimewa.

Kasi Pidsus Kejari Jember Isa Ulinuha menjelaskan, mengenai sisa terpidana yang belum dieksekusi itu masih harus menunggu Mahkamah Agung. Sementara, sejauh ini Mahkamah Agung dikabarkan belum memerintahkan kejaksaan untuk mengeksekusi terdakwa. “Tunggu keputusannya. Kalau ada keputusan untuk mengeksekusi dari Mahkamah Agung itu turun, maka akan kami laksanakan,” terang Isa saat dikonfirmasi, kemarin (21/9).

Dia menjelaskan, meskipun dalam situs resmi Mahkamah Agung yang menegaskan bahwa terdakwa telah divonis, namun itu belum bisa menjadi rujukan utama dalam melakukan eksekusi, tanpa adanya surat perintah untuk melakukan eksekusi. “Kalau memang masih ada terpidana yang belum eksekusi, kami menunggu surat perintah eksekusi itu,” jelasnya.

Sementara itu, Fiska Maulidian Nugroho, pakar hukum pidana Universitas Jember, menguraikan, dalam pelaksanaan perintah eksekusi dari hakim itu yang pasti memang jaksa. Eksekusi itu dilakukan sejak putusan yang inkrah. “Sejak ada perintah dalam amar putusan majelis hakim itu, jaksa itu diberikan kekuatan oleh hakim untuk melaksanakan perintah tersebut. Dan itu segera,” terang Fiska.

SUMBERSARI, RADARJEMBER.ID – Eksekusi terhadap terpidana kasus korupsi Dana Alokasi Khusus (DAK) Dinas Pendidikan Jember tahun 2010 lalu sudah dilakukan oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Jember, pekan lalu. Ketiga terpidana penggarong duit rakyat itu masing-masing Soegeng B Resobo SH, Drs Sudjarwono, dan Malai Sondi SPd, digelandang menuju Lapas Kelas II A Jember, Kamis (16/9) kemarin.

Pasca-ketiganya dibui, muncul kabar bahwa masih ada satu terpidana lain yang sampai hari ini belum dieksekusi atau belum ditahan. Yakni Ir Bagus Wantoro MM, yang perannya saat itu selaku pejabat pembuat komitmen (PPK) bersama rekanan dalam proyek senilai Rp 57,2 miliar tersebut.

Padahal dalam situs resmi yang dilansir Mahkamah Agung Republik Indonesia, terdakwa Bagus Wantoro terbukti melakukan tindak pidana hingga menyebabkan kerugian negara sebesar Rp 6,1 miliar bersama rekanan. Lalu, dijatuhi vonis lima tahun penjara dan denda Rp 200 juta subsider enam bulan kurungan penjara.

Namun anehnya, dalam putusan yang ditandatangani oleh Hakim Agung Mahkamah Agung (Alm) Dr Artidjo Alkostar SH LLM tertanggal 2 Mei 2016 itu, belum dilakukan penahanan terhadap Bagus. Dengan rentang waktu pasca-divonis pada 2016 lalu hingga 2021 tahun ini, Bagus disebut-sebut mendapat vonis istimewa.

Kasi Pidsus Kejari Jember Isa Ulinuha menjelaskan, mengenai sisa terpidana yang belum dieksekusi itu masih harus menunggu Mahkamah Agung. Sementara, sejauh ini Mahkamah Agung dikabarkan belum memerintahkan kejaksaan untuk mengeksekusi terdakwa. “Tunggu keputusannya. Kalau ada keputusan untuk mengeksekusi dari Mahkamah Agung itu turun, maka akan kami laksanakan,” terang Isa saat dikonfirmasi, kemarin (21/9).

Dia menjelaskan, meskipun dalam situs resmi Mahkamah Agung yang menegaskan bahwa terdakwa telah divonis, namun itu belum bisa menjadi rujukan utama dalam melakukan eksekusi, tanpa adanya surat perintah untuk melakukan eksekusi. “Kalau memang masih ada terpidana yang belum eksekusi, kami menunggu surat perintah eksekusi itu,” jelasnya.

Sementara itu, Fiska Maulidian Nugroho, pakar hukum pidana Universitas Jember, menguraikan, dalam pelaksanaan perintah eksekusi dari hakim itu yang pasti memang jaksa. Eksekusi itu dilakukan sejak putusan yang inkrah. “Sejak ada perintah dalam amar putusan majelis hakim itu, jaksa itu diberikan kekuatan oleh hakim untuk melaksanakan perintah tersebut. Dan itu segera,” terang Fiska.

BERITA TERKINI

Wajib Dibaca

/