JEMBER LOR, RADARJEMBER.ID – Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tidak sepenuhnya menjadi kabar baik bagi para pendidik. Hal itu karena beberapa pihak meragukan seleksi PPPK bakal jadi solusi atas kurangnya guru di Jember. Sebab, banyak peserta yang berguguran karena tingginya angka passing grade. Rata-rata mereka adalah pendidik yang memiliki masa pengabdian lama, yaitu sekitar 20 tahun. Umumnya, status guru honorer ini adalah K2.
Ketua Forum Honorer PGRI Jawa Timur Ilham Wahyudi menjabarkan, hingga saat ini banyak guru honorer yang gugur seleksi. Faktornya banyak. Mulai dari urusan administrasi digital yang gagal dipahami peserta hingga konteks penilaian yang cukup membebankan bagi guru-guru honorer. “Sampai saat ini ada 11 guru yang sudah mengadu pada Forum Honorer PGRI. Saya yakin masih banyak yang lain bernasib sama,” ungkap Ilham, kemarin (21/9).
Lebih detail, Ilham mengungkapkan, ketika administrasi menentukan lokasi tes, banyak peserta yang gagal. Kasusnya, rata-rata mereka salah lokasi tes, salah jadwal, dan lainnya. Akibatnya, menurut dia, sebanyak 3.628 dari 3.671 peserta PPPK yang mengikuti seleksi, gagalnya lebih karena kendala administrasi. “H-3 peserta diharuskan untuk ngeprint nomor tesnya agar dapat lokasi tes. Ternyata orang-orang ini tidak muncul lokasi tesnya. Sehingga dia tidak bisa ikut di tahap satu,” ungkapnya.
Selanjutnya, berkenaan dengan jenis tes yang diujikan. Beberapa soal yang keluar dianggap tidak relevan dan terlalu tinggi untuk dipecahkan guru-guru. Ia mencontohkan salah satu soal yang muncul. Yaitu, guru ditugaskan untuk menebak karakter dan sifat siswa berdasarkan bentuk wajah. Hal inilah yang menurut dia sangat memberatkan. “Ini kan tidak masuk akal,” tutur Ilham dengan nada menirukan salah satu guru honorer yang berkeluh kepadanya.
Tak hanya itu, banyak juga formasi yang tidak sesuai dengan ketersediaan SDM guru honorer di sekolah induknya. Alternatifnya, guru honorer di lembaga pendidikan negeri diharuskan untuk ikut di sekolah lain yang nantinya akan bersaing dengan guru-guru di sekolah swasta. Di mana guru swasta telah punya bekal sertifikat pendidik. Sedangkan guru honorer negeri tidak memiliki itu. Sertifikat pendidik ini mendapat afirmasi 100 persen nilai teknis. “Artinya, tidak perlu ngerjakan sudah lulus. Padahal banyaknya honorer negeri yang tidak lulus di tahap satu karena ujian teknis,” bebernya.
Oleh karena itu, guru honorer yang gugur di tahap pertama ini akan ikut tahap kedua. Menurut dia, mengikuti seleksi tahap kedua bukan menjadi alternatif yang menjanjikan jika tidak diimbangi dengan penambahan kuota afirmasi dan penurunan passing grade. Seharusnya afirmasi dialokasikan khusus besarannya sesuai dengan klasifikasi jenjang masa kerja.
Hingga berita ini ditayangkan, Jawa Pos Radar Jember berupaya untuk mengonfirmasi Kepala Cabang Dinas Pendidikan Jawa Timur Mahrus Syamsul, tapi tidak membuahkan hasil. Mahrus tak merespons upaya konfirmasi tersebut.
Reporter : Dian Cahyani
Fotografer : Dian Cahyani
Editor : Mahrus Sholih