alexametrics
22.4 C
Jember
Tuesday, 16 August 2022

Larang Iklan Kampanye di Medsos

Draf Revisi PKPU 4/2017

Mobile_AP_Rectangle 1

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Tim kampanye maupun pasangan calon (paslon) yang maju dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020 ini perlu merancang strategi anyar dalam mengenalkan program kerja mereka ke publik. Sebab, Komisi Pemilihan Umum (KPU) berencana melarang pemasangan iklan kampanye di media sosial (medsos).

Rencana larangan ini tertuang dalam draf revisi Peraturan KPU (PKPU) Nomor 4 Tahun 2017. Yaitu tertera pada rencana perubahan khususnya Pasal 47 ayat (5). Draf itu berbunyi “Partai politik atau gabungan partai politik, pasangan calon dan/atau tim kampanye dilarang memasang iklan kampanye di media sosial”.

Penjelasan larangan iklan kampanye di media sosial, dalam draf yaitu karena iklan kampanye hanya dilakukan di media massa. Baik media cetak, elektronik, dan lembaga penyiaran publik maupun lembaga penyiaran swasta. Namun, draf tersebut hingga kini belum diputuskan oleh KPU RI dan masih meminta masukan publik.

Mobile_AP_Rectangle 2

Sementara itu, draf PKPU terkait kampanye juga menjelaskan metode kampanye yang diperbolehkan. Ada delapan macam. Yakni pertemuan terbatas. Pertemuan tatap muka dan dialog. Debat publik/debat terbuka antarpaslon. Penyebaran bahan kampanye kepada umum.

- Advertisement -

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Tim kampanye maupun pasangan calon (paslon) yang maju dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020 ini perlu merancang strategi anyar dalam mengenalkan program kerja mereka ke publik. Sebab, Komisi Pemilihan Umum (KPU) berencana melarang pemasangan iklan kampanye di media sosial (medsos).

Rencana larangan ini tertuang dalam draf revisi Peraturan KPU (PKPU) Nomor 4 Tahun 2017. Yaitu tertera pada rencana perubahan khususnya Pasal 47 ayat (5). Draf itu berbunyi “Partai politik atau gabungan partai politik, pasangan calon dan/atau tim kampanye dilarang memasang iklan kampanye di media sosial”.

Penjelasan larangan iklan kampanye di media sosial, dalam draf yaitu karena iklan kampanye hanya dilakukan di media massa. Baik media cetak, elektronik, dan lembaga penyiaran publik maupun lembaga penyiaran swasta. Namun, draf tersebut hingga kini belum diputuskan oleh KPU RI dan masih meminta masukan publik.

Sementara itu, draf PKPU terkait kampanye juga menjelaskan metode kampanye yang diperbolehkan. Ada delapan macam. Yakni pertemuan terbatas. Pertemuan tatap muka dan dialog. Debat publik/debat terbuka antarpaslon. Penyebaran bahan kampanye kepada umum.

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Tim kampanye maupun pasangan calon (paslon) yang maju dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020 ini perlu merancang strategi anyar dalam mengenalkan program kerja mereka ke publik. Sebab, Komisi Pemilihan Umum (KPU) berencana melarang pemasangan iklan kampanye di media sosial (medsos).

Rencana larangan ini tertuang dalam draf revisi Peraturan KPU (PKPU) Nomor 4 Tahun 2017. Yaitu tertera pada rencana perubahan khususnya Pasal 47 ayat (5). Draf itu berbunyi “Partai politik atau gabungan partai politik, pasangan calon dan/atau tim kampanye dilarang memasang iklan kampanye di media sosial”.

Penjelasan larangan iklan kampanye di media sosial, dalam draf yaitu karena iklan kampanye hanya dilakukan di media massa. Baik media cetak, elektronik, dan lembaga penyiaran publik maupun lembaga penyiaran swasta. Namun, draf tersebut hingga kini belum diputuskan oleh KPU RI dan masih meminta masukan publik.

Sementara itu, draf PKPU terkait kampanye juga menjelaskan metode kampanye yang diperbolehkan. Ada delapan macam. Yakni pertemuan terbatas. Pertemuan tatap muka dan dialog. Debat publik/debat terbuka antarpaslon. Penyebaran bahan kampanye kepada umum.

BERITA TERKINI

Wajib Dibaca

/