alexametrics
23 C
Jember
Friday, 27 May 2022

Kawal Kinerja DPRD sejak Dini

Mobile_AP_Rectangle 1

RADAR JEMBER.ID – Rakyat berharap banyak terhadap kinerja dewan yang baru dilantik, kemarin (21/8). Bukan hanya sebagai mitra pemerintah dalam menyusun anggaran selama lima tahun ke depan, tapi lebih dari itu. Tak hanya menjadi kanal aspirasi, tapi juga lebih bertaji. Sebagai wakil rakyat, DPRD diminta benar-benar mengawasi kinerja eksekutif agar pembangunan yang dilaksanakan tepat sasaran dan menyejahterakan.

Namun, selama ini tahukah rakyat tentang rapor kinerja DPRD periode sebelumnya? Semisal soal tingkat kehadiran serta produktivitas dalam menghasilkan peraturan daerah (perda). Bisa jadi, tak banyak yang tahu. Nah, pascapengukuhan kemarin, rakyat perlu terlibat mengawasi kinerja wakil mereka. Paling sederhana adalah mengawal pembentukan tata tertib (tatib) yang menjadi dasar mengukur kinerja anggota dewan. Sebab, agenda ini yang paling awal dibahas DPRD.

Masyarakat juga bisa mengontrol, semisal apakah tatib nanti akan dibuat lebih ketat atau justru semakin longgar. Sebab, banyak yang berharap agar lahir tatib yang lebih detail, sehingga bisa menjadi alat ukur efektivitas kinerja masing-masing anggota dewan. Teknisnya, apakah cukup dengan absensi saat rapat atau justru perlu semacam absensi harian menggunakan finger print? Sehingga bisa diketahui siapa saja anggota dewan yang malas bekerja.

Mobile_AP_Rectangle 2

Tuntutan seperti ini dinilai wajar. Sebab, beberapa tahun terakhir, cara kerja anggota dewan dikenal santai. Mereka hanya akan datang ke kantor saat ada rapat seperti paripurna, rapat komisi, pembuatan perda, hearing, atau rapat-rapat yang lain. Bahkan, saat rapat digelar, mereka kerap diketahui banyak yang tidak hadir. Bahkan, anggota dewan yang sering bolos dalam rapat pun juga tetap santai, karena tak ada sanksi yang memberi efek jera.

Apalagi, pascapelantikan anggota dewan periode yang baru ini, draf pembuatan tatib menjadi bagian tugas yang harus diselesaikan oleh pimpinan sementara DPRD. Selain itu, pimpinan sementara juga harus memfasilitasi pembentukan pimpinan DPRD definitif, serta mempersiapkan pembentukan komisi-komisi.

Ketua Sementara DPRD Jember M Itqon Syauqi menjelaskan, sebagai pimpinan sementara, dirinya akan langsung menjalankan tugasnya. Hal itu akan dilakukan bersama Wakil Ketua Sementara DPRD Jember Dedy Dwi Setiawan. “Kewenangan pimpinan sementara itu terbatas. Pertama membentuk fraksi, kemudian yang kedua mengantarkan pimpinan definitif sampai dapat SK. Selanjutnya, membuat draf tata tertib (tatib) serta mempersiapkan pembentukan alat kelengkapan DPRD,” katanya.

Disinggung terkait berapa lama penyelesaian empat hal yang menjadi tugas dan wewenang sementara tersebut, Itqon mengaku, bisa satu sampai dua bulan ke depan. Namun demikian, dirinya akan bekerja keras untuk bisa cepat menyelesaikannya.

Mekanisme pembentukan fraksi sebenarnya tidak masuk dalam rangkaian alat kelengkapan DPRD. Akan tetapi, kata dia, fraksi atau gabungan fraksi sudah harus terbentuk karena nama-nama fraksi juga harus masuk ke dalam tatib. Dengan kata lain, fraksi-fraksi harus terbentuk sebelum membuat tatib.

Pembentukan fraksi inilah yang menurutnya bisa membutuhkan waktu, mengingat perolehan kursi partai berbeda-beda dan jumlahnya ada yang hanya mendapat satu atau dua kursi. Oleh karena itu, menunggu hasil pertemuan dan kesepakatan pimpinan antarpartai politik yang membentuk fraksi gabungan tersebut.

Kondisi ini tak jauh berbeda dengan tugas memfasilitasi terbentuknya pimpinan definitif. Yaitu menunggu rekomendasi dari pimpinan partainya masing-masing di tingkat kepengurusan pusat untuk mengutus siapa orang yang akan menduduki jabatan pimpinan DPRD. “Mengacu pada undang-undang tidak ada batasan waktu. Karena kami anggota DPRD kerjanya diukur oleh hasil kinerja. Kalau lemot, bertele-tele, atau lambat, tentunya kita kan harus bertanggung jawab kepada masyarakat,” jelas Itqon.

Mempercepat empat tugas pimpinan sementara itu, Itqon berupaya untuk mendorong pimpinan partai agar segera membentuk fraksi. Selain itu, pimpinan sementara juga menyiapkan draf tatib, pembentukan komisi-komisi, serta alat kelengkapan DPRD. “Saya upayakan dalam satu minggu ini, satu di antara empat tugas itu sudah selesai. Sehingga DPRD bisa cepat bekerja, menyerap aspirasi masyarakat dan memberi solusinya,” papar politisi PKB tersebut.

Apabila pembentukan fraksi, persiapan komisi-komisi, serta draf tatib bisa selesai dilakukan, Itqon menambahkan, maka tatib bisa dibahas setelah terbentuknya pimpinan DPRD definitif. “Mohon doa dan dukungannya agar semua bisa cepat selesai,” pungkas Itqon. (*)

- Advertisement -

RADAR JEMBER.ID – Rakyat berharap banyak terhadap kinerja dewan yang baru dilantik, kemarin (21/8). Bukan hanya sebagai mitra pemerintah dalam menyusun anggaran selama lima tahun ke depan, tapi lebih dari itu. Tak hanya menjadi kanal aspirasi, tapi juga lebih bertaji. Sebagai wakil rakyat, DPRD diminta benar-benar mengawasi kinerja eksekutif agar pembangunan yang dilaksanakan tepat sasaran dan menyejahterakan.

Namun, selama ini tahukah rakyat tentang rapor kinerja DPRD periode sebelumnya? Semisal soal tingkat kehadiran serta produktivitas dalam menghasilkan peraturan daerah (perda). Bisa jadi, tak banyak yang tahu. Nah, pascapengukuhan kemarin, rakyat perlu terlibat mengawasi kinerja wakil mereka. Paling sederhana adalah mengawal pembentukan tata tertib (tatib) yang menjadi dasar mengukur kinerja anggota dewan. Sebab, agenda ini yang paling awal dibahas DPRD.

Masyarakat juga bisa mengontrol, semisal apakah tatib nanti akan dibuat lebih ketat atau justru semakin longgar. Sebab, banyak yang berharap agar lahir tatib yang lebih detail, sehingga bisa menjadi alat ukur efektivitas kinerja masing-masing anggota dewan. Teknisnya, apakah cukup dengan absensi saat rapat atau justru perlu semacam absensi harian menggunakan finger print? Sehingga bisa diketahui siapa saja anggota dewan yang malas bekerja.

Tuntutan seperti ini dinilai wajar. Sebab, beberapa tahun terakhir, cara kerja anggota dewan dikenal santai. Mereka hanya akan datang ke kantor saat ada rapat seperti paripurna, rapat komisi, pembuatan perda, hearing, atau rapat-rapat yang lain. Bahkan, saat rapat digelar, mereka kerap diketahui banyak yang tidak hadir. Bahkan, anggota dewan yang sering bolos dalam rapat pun juga tetap santai, karena tak ada sanksi yang memberi efek jera.

Apalagi, pascapelantikan anggota dewan periode yang baru ini, draf pembuatan tatib menjadi bagian tugas yang harus diselesaikan oleh pimpinan sementara DPRD. Selain itu, pimpinan sementara juga harus memfasilitasi pembentukan pimpinan DPRD definitif, serta mempersiapkan pembentukan komisi-komisi.

Ketua Sementara DPRD Jember M Itqon Syauqi menjelaskan, sebagai pimpinan sementara, dirinya akan langsung menjalankan tugasnya. Hal itu akan dilakukan bersama Wakil Ketua Sementara DPRD Jember Dedy Dwi Setiawan. “Kewenangan pimpinan sementara itu terbatas. Pertama membentuk fraksi, kemudian yang kedua mengantarkan pimpinan definitif sampai dapat SK. Selanjutnya, membuat draf tata tertib (tatib) serta mempersiapkan pembentukan alat kelengkapan DPRD,” katanya.

Disinggung terkait berapa lama penyelesaian empat hal yang menjadi tugas dan wewenang sementara tersebut, Itqon mengaku, bisa satu sampai dua bulan ke depan. Namun demikian, dirinya akan bekerja keras untuk bisa cepat menyelesaikannya.

Mekanisme pembentukan fraksi sebenarnya tidak masuk dalam rangkaian alat kelengkapan DPRD. Akan tetapi, kata dia, fraksi atau gabungan fraksi sudah harus terbentuk karena nama-nama fraksi juga harus masuk ke dalam tatib. Dengan kata lain, fraksi-fraksi harus terbentuk sebelum membuat tatib.

Pembentukan fraksi inilah yang menurutnya bisa membutuhkan waktu, mengingat perolehan kursi partai berbeda-beda dan jumlahnya ada yang hanya mendapat satu atau dua kursi. Oleh karena itu, menunggu hasil pertemuan dan kesepakatan pimpinan antarpartai politik yang membentuk fraksi gabungan tersebut.

Kondisi ini tak jauh berbeda dengan tugas memfasilitasi terbentuknya pimpinan definitif. Yaitu menunggu rekomendasi dari pimpinan partainya masing-masing di tingkat kepengurusan pusat untuk mengutus siapa orang yang akan menduduki jabatan pimpinan DPRD. “Mengacu pada undang-undang tidak ada batasan waktu. Karena kami anggota DPRD kerjanya diukur oleh hasil kinerja. Kalau lemot, bertele-tele, atau lambat, tentunya kita kan harus bertanggung jawab kepada masyarakat,” jelas Itqon.

Mempercepat empat tugas pimpinan sementara itu, Itqon berupaya untuk mendorong pimpinan partai agar segera membentuk fraksi. Selain itu, pimpinan sementara juga menyiapkan draf tatib, pembentukan komisi-komisi, serta alat kelengkapan DPRD. “Saya upayakan dalam satu minggu ini, satu di antara empat tugas itu sudah selesai. Sehingga DPRD bisa cepat bekerja, menyerap aspirasi masyarakat dan memberi solusinya,” papar politisi PKB tersebut.

Apabila pembentukan fraksi, persiapan komisi-komisi, serta draf tatib bisa selesai dilakukan, Itqon menambahkan, maka tatib bisa dibahas setelah terbentuknya pimpinan DPRD definitif. “Mohon doa dan dukungannya agar semua bisa cepat selesai,” pungkas Itqon. (*)

RADAR JEMBER.ID – Rakyat berharap banyak terhadap kinerja dewan yang baru dilantik, kemarin (21/8). Bukan hanya sebagai mitra pemerintah dalam menyusun anggaran selama lima tahun ke depan, tapi lebih dari itu. Tak hanya menjadi kanal aspirasi, tapi juga lebih bertaji. Sebagai wakil rakyat, DPRD diminta benar-benar mengawasi kinerja eksekutif agar pembangunan yang dilaksanakan tepat sasaran dan menyejahterakan.

Namun, selama ini tahukah rakyat tentang rapor kinerja DPRD periode sebelumnya? Semisal soal tingkat kehadiran serta produktivitas dalam menghasilkan peraturan daerah (perda). Bisa jadi, tak banyak yang tahu. Nah, pascapengukuhan kemarin, rakyat perlu terlibat mengawasi kinerja wakil mereka. Paling sederhana adalah mengawal pembentukan tata tertib (tatib) yang menjadi dasar mengukur kinerja anggota dewan. Sebab, agenda ini yang paling awal dibahas DPRD.

Masyarakat juga bisa mengontrol, semisal apakah tatib nanti akan dibuat lebih ketat atau justru semakin longgar. Sebab, banyak yang berharap agar lahir tatib yang lebih detail, sehingga bisa menjadi alat ukur efektivitas kinerja masing-masing anggota dewan. Teknisnya, apakah cukup dengan absensi saat rapat atau justru perlu semacam absensi harian menggunakan finger print? Sehingga bisa diketahui siapa saja anggota dewan yang malas bekerja.

Tuntutan seperti ini dinilai wajar. Sebab, beberapa tahun terakhir, cara kerja anggota dewan dikenal santai. Mereka hanya akan datang ke kantor saat ada rapat seperti paripurna, rapat komisi, pembuatan perda, hearing, atau rapat-rapat yang lain. Bahkan, saat rapat digelar, mereka kerap diketahui banyak yang tidak hadir. Bahkan, anggota dewan yang sering bolos dalam rapat pun juga tetap santai, karena tak ada sanksi yang memberi efek jera.

Apalagi, pascapelantikan anggota dewan periode yang baru ini, draf pembuatan tatib menjadi bagian tugas yang harus diselesaikan oleh pimpinan sementara DPRD. Selain itu, pimpinan sementara juga harus memfasilitasi pembentukan pimpinan DPRD definitif, serta mempersiapkan pembentukan komisi-komisi.

Ketua Sementara DPRD Jember M Itqon Syauqi menjelaskan, sebagai pimpinan sementara, dirinya akan langsung menjalankan tugasnya. Hal itu akan dilakukan bersama Wakil Ketua Sementara DPRD Jember Dedy Dwi Setiawan. “Kewenangan pimpinan sementara itu terbatas. Pertama membentuk fraksi, kemudian yang kedua mengantarkan pimpinan definitif sampai dapat SK. Selanjutnya, membuat draf tata tertib (tatib) serta mempersiapkan pembentukan alat kelengkapan DPRD,” katanya.

Disinggung terkait berapa lama penyelesaian empat hal yang menjadi tugas dan wewenang sementara tersebut, Itqon mengaku, bisa satu sampai dua bulan ke depan. Namun demikian, dirinya akan bekerja keras untuk bisa cepat menyelesaikannya.

Mekanisme pembentukan fraksi sebenarnya tidak masuk dalam rangkaian alat kelengkapan DPRD. Akan tetapi, kata dia, fraksi atau gabungan fraksi sudah harus terbentuk karena nama-nama fraksi juga harus masuk ke dalam tatib. Dengan kata lain, fraksi-fraksi harus terbentuk sebelum membuat tatib.

Pembentukan fraksi inilah yang menurutnya bisa membutuhkan waktu, mengingat perolehan kursi partai berbeda-beda dan jumlahnya ada yang hanya mendapat satu atau dua kursi. Oleh karena itu, menunggu hasil pertemuan dan kesepakatan pimpinan antarpartai politik yang membentuk fraksi gabungan tersebut.

Kondisi ini tak jauh berbeda dengan tugas memfasilitasi terbentuknya pimpinan definitif. Yaitu menunggu rekomendasi dari pimpinan partainya masing-masing di tingkat kepengurusan pusat untuk mengutus siapa orang yang akan menduduki jabatan pimpinan DPRD. “Mengacu pada undang-undang tidak ada batasan waktu. Karena kami anggota DPRD kerjanya diukur oleh hasil kinerja. Kalau lemot, bertele-tele, atau lambat, tentunya kita kan harus bertanggung jawab kepada masyarakat,” jelas Itqon.

Mempercepat empat tugas pimpinan sementara itu, Itqon berupaya untuk mendorong pimpinan partai agar segera membentuk fraksi. Selain itu, pimpinan sementara juga menyiapkan draf tatib, pembentukan komisi-komisi, serta alat kelengkapan DPRD. “Saya upayakan dalam satu minggu ini, satu di antara empat tugas itu sudah selesai. Sehingga DPRD bisa cepat bekerja, menyerap aspirasi masyarakat dan memberi solusinya,” papar politisi PKB tersebut.

Apabila pembentukan fraksi, persiapan komisi-komisi, serta draf tatib bisa selesai dilakukan, Itqon menambahkan, maka tatib bisa dibahas setelah terbentuknya pimpinan DPRD definitif. “Mohon doa dan dukungannya agar semua bisa cepat selesai,” pungkas Itqon. (*)

BERITA TERKINI

Wajib Dibaca

/