alexametrics
24.3 C
Jember
Tuesday, 17 May 2022

Nelayan Berencana Wadul ke Gubernur

Mobile_AP_Rectangle 1

KEPANJEN, RADARJEMBER.ID – Polemik antara warga di Dusun Jeni, Desa Kepanjen, Kecamatan Gumukmas, dengan aktivitas tambak modern sepertinya bakal terus berlanjut. Setelah warga sempat bersitegang dengan pemilik lahan lantaran penutupan akses jalan ke pesisir, beberapa hari lalu, kini warga dan nelayan setempat berencana membuat laporan dan wadul ke Gubernur Jawa Timur.

Koordinator Kelompok Perjuangan Masyarakat Kepanjen (KPMJ) Gumukmas Setyo Ramires mengatakan, langkah itu merupakan upaya lanjutan dari nelayan dan warga setempat untuk meminta bantuan kepada pemerintah. Sebab, selama ini keterlibatan Pemerintah Daerah maupun sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Jember masih setengah hati karena menganggap kawasan pesisir pantai menjadi kewenangan pemerintah provinsi. “Keluhan masyarakat selama ini tentang tambak. Jelas yang dibuat tambak itu kawasan sempadan, yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi,” katanya.

Lebih jauh, kata dia, rencana itu sekaligus menjadi tuntutan mereka agar kawasan sempadan pantai, utamanya di Kecamatan Gumukmas, bisa kembali ada normalisasi sebagai fungsi kawasan lindung. Terlebih, belasan aktivitas tambak modern yang beroperasi itu sudah jelas-jelas menabrak ketentuan Perpres Nomor 51 Tahun 2016 tentang Batasan Kawasan Sempadan Pantai. “Itu sudah menyalahi aturan. Karena itu, dalam waktu dekat ini kami akan berkirim surat ke Gubernur Jawa Timur, dan meminta kawasan pesisir ini dikembalikan fungsinya,” tegasnya.

Mobile_AP_Rectangle 2

Anggota DPRD Jawa Timur yang sebelumnya melakukan monitoring ke Jember terkait isu tambak modern di pesisir selatan itu, sejauh ini juga belum ada kelanjutan. Dikonfirmasi terpisah, Anggota DPRD Jawa Timur M Satib mengatakan, pihaknya sempat merencanakan turun ke lokasi dan memastikan kebenaran terkait aspirasi warga Kepanjen tersebut. Namun, karena masih dalam masa PPKM darurat, rencana itu tertunda. “Sekarang belum bisa dilakukan. Setelah PPKM darurat kami turun,” terangnya saat dikonfirmasi Jawa Pos Radar Jember, kemarin (21/7).

- Advertisement -

KEPANJEN, RADARJEMBER.ID – Polemik antara warga di Dusun Jeni, Desa Kepanjen, Kecamatan Gumukmas, dengan aktivitas tambak modern sepertinya bakal terus berlanjut. Setelah warga sempat bersitegang dengan pemilik lahan lantaran penutupan akses jalan ke pesisir, beberapa hari lalu, kini warga dan nelayan setempat berencana membuat laporan dan wadul ke Gubernur Jawa Timur.

Koordinator Kelompok Perjuangan Masyarakat Kepanjen (KPMJ) Gumukmas Setyo Ramires mengatakan, langkah itu merupakan upaya lanjutan dari nelayan dan warga setempat untuk meminta bantuan kepada pemerintah. Sebab, selama ini keterlibatan Pemerintah Daerah maupun sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Jember masih setengah hati karena menganggap kawasan pesisir pantai menjadi kewenangan pemerintah provinsi. “Keluhan masyarakat selama ini tentang tambak. Jelas yang dibuat tambak itu kawasan sempadan, yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi,” katanya.

Lebih jauh, kata dia, rencana itu sekaligus menjadi tuntutan mereka agar kawasan sempadan pantai, utamanya di Kecamatan Gumukmas, bisa kembali ada normalisasi sebagai fungsi kawasan lindung. Terlebih, belasan aktivitas tambak modern yang beroperasi itu sudah jelas-jelas menabrak ketentuan Perpres Nomor 51 Tahun 2016 tentang Batasan Kawasan Sempadan Pantai. “Itu sudah menyalahi aturan. Karena itu, dalam waktu dekat ini kami akan berkirim surat ke Gubernur Jawa Timur, dan meminta kawasan pesisir ini dikembalikan fungsinya,” tegasnya.

Anggota DPRD Jawa Timur yang sebelumnya melakukan monitoring ke Jember terkait isu tambak modern di pesisir selatan itu, sejauh ini juga belum ada kelanjutan. Dikonfirmasi terpisah, Anggota DPRD Jawa Timur M Satib mengatakan, pihaknya sempat merencanakan turun ke lokasi dan memastikan kebenaran terkait aspirasi warga Kepanjen tersebut. Namun, karena masih dalam masa PPKM darurat, rencana itu tertunda. “Sekarang belum bisa dilakukan. Setelah PPKM darurat kami turun,” terangnya saat dikonfirmasi Jawa Pos Radar Jember, kemarin (21/7).

KEPANJEN, RADARJEMBER.ID – Polemik antara warga di Dusun Jeni, Desa Kepanjen, Kecamatan Gumukmas, dengan aktivitas tambak modern sepertinya bakal terus berlanjut. Setelah warga sempat bersitegang dengan pemilik lahan lantaran penutupan akses jalan ke pesisir, beberapa hari lalu, kini warga dan nelayan setempat berencana membuat laporan dan wadul ke Gubernur Jawa Timur.

Koordinator Kelompok Perjuangan Masyarakat Kepanjen (KPMJ) Gumukmas Setyo Ramires mengatakan, langkah itu merupakan upaya lanjutan dari nelayan dan warga setempat untuk meminta bantuan kepada pemerintah. Sebab, selama ini keterlibatan Pemerintah Daerah maupun sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Jember masih setengah hati karena menganggap kawasan pesisir pantai menjadi kewenangan pemerintah provinsi. “Keluhan masyarakat selama ini tentang tambak. Jelas yang dibuat tambak itu kawasan sempadan, yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi,” katanya.

Lebih jauh, kata dia, rencana itu sekaligus menjadi tuntutan mereka agar kawasan sempadan pantai, utamanya di Kecamatan Gumukmas, bisa kembali ada normalisasi sebagai fungsi kawasan lindung. Terlebih, belasan aktivitas tambak modern yang beroperasi itu sudah jelas-jelas menabrak ketentuan Perpres Nomor 51 Tahun 2016 tentang Batasan Kawasan Sempadan Pantai. “Itu sudah menyalahi aturan. Karena itu, dalam waktu dekat ini kami akan berkirim surat ke Gubernur Jawa Timur, dan meminta kawasan pesisir ini dikembalikan fungsinya,” tegasnya.

Anggota DPRD Jawa Timur yang sebelumnya melakukan monitoring ke Jember terkait isu tambak modern di pesisir selatan itu, sejauh ini juga belum ada kelanjutan. Dikonfirmasi terpisah, Anggota DPRD Jawa Timur M Satib mengatakan, pihaknya sempat merencanakan turun ke lokasi dan memastikan kebenaran terkait aspirasi warga Kepanjen tersebut. Namun, karena masih dalam masa PPKM darurat, rencana itu tertunda. “Sekarang belum bisa dilakukan. Setelah PPKM darurat kami turun,” terangnya saat dikonfirmasi Jawa Pos Radar Jember, kemarin (21/7).

BERITA TERKINI

Wajib Dibaca

/