alexametrics
23.3 C
Jember
Thursday, 26 May 2022

Hak Pengelolaan Tambang Tidak Sesuai

Mobile_AP_Rectangle 1

GRENDEN, Radar Jember – Pemerintah kabupaten (Pemkab) dan Komisi A DPRD Jember sidak di lokasi tambang kapur di Gunung Sadeng, desa Grenden, Kecamatan Puger kemarin (21/2). Hasilnya cukup mengejutkan. Sejumlah perusahaan diketahui beroperasi namun tidak sesuai dengan Hak Pengelolaan (HPl) yang dikantongi.

Kenyataan itu terungkap setelah Sekretaris Daerah (sekda) Pemkab Jember, Mirfano mendatangi lokasi tersebut. Dia datang bersama sejumlah rombongan termasuk Ketua Komisi B DPRD yaitu Siswono. Sekda pun heran, karena beberapa perusahaan yang beroperasi justru namanya tidak sesuai dengan papan nama yang ada.

“Papan nama perusahaan berbeda dengan perusahaan yang legal. Saya minta agar segera dilakukan penyesuaian (papan nama dan perusahaan yang beroperasi, Red),” kata Mirfano, kepada sejumlah wartawan.

Mobile_AP_Rectangle 2

Temuan lain dalam sidak tersebut yakni adanya HPl yang ternyata sudah terbit lama, namun dibiarkan. “Ada yang terbit tahun 2012 sampai sekarang tidak dikerjakan, kita akan evaluasi ini,” tuturnya.

Hal yang tidak kalah penting yakni berkaitan dengan batasan-batasan tambang, Di mana ada yang memang milik swasta, namun ada yang menjadi milik pemerintah yaitu Pemkab Jember. “Sertifikat hak pakai punya pemkab, tetapi ada juga milik perusahaan,” cetusnya.

Hal yang cukup disesalkan yaitu mengenai pendapatan asli daerah (PAD). Ada perusahaan dengan luas lahan 6,8 hektare hanya setor PAD 44 juta selama setahun. Sekda dan DPRD yang turun langsung pun melakukan pengecekan alur pembayaran. Diketahui ada kesalahan sehingga harus segera diubah. “Tadi kami lihat prosedurnya, cara pembayarannya tidak ke kasda, tetapi melalui Disperindag. Ketentuannya harus langsung ke Kasda,” jelas Mirfano.

- Advertisement -

GRENDEN, Radar Jember – Pemerintah kabupaten (Pemkab) dan Komisi A DPRD Jember sidak di lokasi tambang kapur di Gunung Sadeng, desa Grenden, Kecamatan Puger kemarin (21/2). Hasilnya cukup mengejutkan. Sejumlah perusahaan diketahui beroperasi namun tidak sesuai dengan Hak Pengelolaan (HPl) yang dikantongi.

Kenyataan itu terungkap setelah Sekretaris Daerah (sekda) Pemkab Jember, Mirfano mendatangi lokasi tersebut. Dia datang bersama sejumlah rombongan termasuk Ketua Komisi B DPRD yaitu Siswono. Sekda pun heran, karena beberapa perusahaan yang beroperasi justru namanya tidak sesuai dengan papan nama yang ada.

“Papan nama perusahaan berbeda dengan perusahaan yang legal. Saya minta agar segera dilakukan penyesuaian (papan nama dan perusahaan yang beroperasi, Red),” kata Mirfano, kepada sejumlah wartawan.

Temuan lain dalam sidak tersebut yakni adanya HPl yang ternyata sudah terbit lama, namun dibiarkan. “Ada yang terbit tahun 2012 sampai sekarang tidak dikerjakan, kita akan evaluasi ini,” tuturnya.

Hal yang tidak kalah penting yakni berkaitan dengan batasan-batasan tambang, Di mana ada yang memang milik swasta, namun ada yang menjadi milik pemerintah yaitu Pemkab Jember. “Sertifikat hak pakai punya pemkab, tetapi ada juga milik perusahaan,” cetusnya.

Hal yang cukup disesalkan yaitu mengenai pendapatan asli daerah (PAD). Ada perusahaan dengan luas lahan 6,8 hektare hanya setor PAD 44 juta selama setahun. Sekda dan DPRD yang turun langsung pun melakukan pengecekan alur pembayaran. Diketahui ada kesalahan sehingga harus segera diubah. “Tadi kami lihat prosedurnya, cara pembayarannya tidak ke kasda, tetapi melalui Disperindag. Ketentuannya harus langsung ke Kasda,” jelas Mirfano.

GRENDEN, Radar Jember – Pemerintah kabupaten (Pemkab) dan Komisi A DPRD Jember sidak di lokasi tambang kapur di Gunung Sadeng, desa Grenden, Kecamatan Puger kemarin (21/2). Hasilnya cukup mengejutkan. Sejumlah perusahaan diketahui beroperasi namun tidak sesuai dengan Hak Pengelolaan (HPl) yang dikantongi.

Kenyataan itu terungkap setelah Sekretaris Daerah (sekda) Pemkab Jember, Mirfano mendatangi lokasi tersebut. Dia datang bersama sejumlah rombongan termasuk Ketua Komisi B DPRD yaitu Siswono. Sekda pun heran, karena beberapa perusahaan yang beroperasi justru namanya tidak sesuai dengan papan nama yang ada.

“Papan nama perusahaan berbeda dengan perusahaan yang legal. Saya minta agar segera dilakukan penyesuaian (papan nama dan perusahaan yang beroperasi, Red),” kata Mirfano, kepada sejumlah wartawan.

Temuan lain dalam sidak tersebut yakni adanya HPl yang ternyata sudah terbit lama, namun dibiarkan. “Ada yang terbit tahun 2012 sampai sekarang tidak dikerjakan, kita akan evaluasi ini,” tuturnya.

Hal yang tidak kalah penting yakni berkaitan dengan batasan-batasan tambang, Di mana ada yang memang milik swasta, namun ada yang menjadi milik pemerintah yaitu Pemkab Jember. “Sertifikat hak pakai punya pemkab, tetapi ada juga milik perusahaan,” cetusnya.

Hal yang cukup disesalkan yaitu mengenai pendapatan asli daerah (PAD). Ada perusahaan dengan luas lahan 6,8 hektare hanya setor PAD 44 juta selama setahun. Sekda dan DPRD yang turun langsung pun melakukan pengecekan alur pembayaran. Diketahui ada kesalahan sehingga harus segera diubah. “Tadi kami lihat prosedurnya, cara pembayarannya tidak ke kasda, tetapi melalui Disperindag. Ketentuannya harus langsung ke Kasda,” jelas Mirfano.

BERITA TERKINI

Wajib Dibaca

/