alexametrics
22.3 C
Jember
Friday, 19 August 2022

Dinyatakan Tidak Sah, Surat Tetap Dibagikan

Mobile_AP_Rectangle 1

JEMBER, RADARJEMBER.ID – SURAT perintah pelaksana tugas (Plt) dari Bupati Jember terus dibagikan hingga kemarin (21/1). Anggota dewan yang mengetahui hal itu pun langsung bergerak untuk mencegahnya.

Insiden menegangkan sempat terjadi di ruang Bagian Ekonomi Pemkab Jember. Beberapa anggota dewan yang melakukan inspeksi mendadak (sidak) meminta pegawai yang akan menjalankan surat perintah Plt untuk mengurungkan niatnya dan kembali melaksanakan tugas sesuai jabatan sebelum terbitnya surat Plt.

Sidak dewan ini dilakukan berdasar surat Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa tertanggal 15 Januari. Di mana, pencopotan sekretaris daerah (sekda) serta aparatur sipil negara (ASN) lainnya dinyatakan cacat prosedur dan menabrak peraturan. Sementara itu, penunjukan Plh sekda serta penunjukan Plt dinyatakan tidak sah.

Mobile_AP_Rectangle 2

“Kami datang untuk menjalankan fungsi pengawasan. SK Plt-Plt sudah dinyatakan tidak sah oleh gubernur. Jadi, jangan sampai ada ASN yang menjalankan tugas berdasar penunjukan Plt/Plh yang telah dianulir gubernur,” kata Hadi Supaat, anggota DPRD Jember.

Sementara itu, insiden di ruang Bagian Ekonomi, Ketua Komisi C David Handoko Seto meminta agar Plt Kepala Bagian Umum Peny Artha Medya ke luar ruangan. Dia juga meminta agar ASN patuh terhadap peraturan hukum yang berlaku di Indonesia. “Kalau nekat (menjalankan tugas sesuai surat Plt, Red), sampeyan masuk kategori pegawai yang tidak patuh terhadap undang-undang,” tuding David.

- Advertisement -

JEMBER, RADARJEMBER.ID – SURAT perintah pelaksana tugas (Plt) dari Bupati Jember terus dibagikan hingga kemarin (21/1). Anggota dewan yang mengetahui hal itu pun langsung bergerak untuk mencegahnya.

Insiden menegangkan sempat terjadi di ruang Bagian Ekonomi Pemkab Jember. Beberapa anggota dewan yang melakukan inspeksi mendadak (sidak) meminta pegawai yang akan menjalankan surat perintah Plt untuk mengurungkan niatnya dan kembali melaksanakan tugas sesuai jabatan sebelum terbitnya surat Plt.

Sidak dewan ini dilakukan berdasar surat Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa tertanggal 15 Januari. Di mana, pencopotan sekretaris daerah (sekda) serta aparatur sipil negara (ASN) lainnya dinyatakan cacat prosedur dan menabrak peraturan. Sementara itu, penunjukan Plh sekda serta penunjukan Plt dinyatakan tidak sah.

“Kami datang untuk menjalankan fungsi pengawasan. SK Plt-Plt sudah dinyatakan tidak sah oleh gubernur. Jadi, jangan sampai ada ASN yang menjalankan tugas berdasar penunjukan Plt/Plh yang telah dianulir gubernur,” kata Hadi Supaat, anggota DPRD Jember.

Sementara itu, insiden di ruang Bagian Ekonomi, Ketua Komisi C David Handoko Seto meminta agar Plt Kepala Bagian Umum Peny Artha Medya ke luar ruangan. Dia juga meminta agar ASN patuh terhadap peraturan hukum yang berlaku di Indonesia. “Kalau nekat (menjalankan tugas sesuai surat Plt, Red), sampeyan masuk kategori pegawai yang tidak patuh terhadap undang-undang,” tuding David.

JEMBER, RADARJEMBER.ID – SURAT perintah pelaksana tugas (Plt) dari Bupati Jember terus dibagikan hingga kemarin (21/1). Anggota dewan yang mengetahui hal itu pun langsung bergerak untuk mencegahnya.

Insiden menegangkan sempat terjadi di ruang Bagian Ekonomi Pemkab Jember. Beberapa anggota dewan yang melakukan inspeksi mendadak (sidak) meminta pegawai yang akan menjalankan surat perintah Plt untuk mengurungkan niatnya dan kembali melaksanakan tugas sesuai jabatan sebelum terbitnya surat Plt.

Sidak dewan ini dilakukan berdasar surat Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa tertanggal 15 Januari. Di mana, pencopotan sekretaris daerah (sekda) serta aparatur sipil negara (ASN) lainnya dinyatakan cacat prosedur dan menabrak peraturan. Sementara itu, penunjukan Plh sekda serta penunjukan Plt dinyatakan tidak sah.

“Kami datang untuk menjalankan fungsi pengawasan. SK Plt-Plt sudah dinyatakan tidak sah oleh gubernur. Jadi, jangan sampai ada ASN yang menjalankan tugas berdasar penunjukan Plt/Plh yang telah dianulir gubernur,” kata Hadi Supaat, anggota DPRD Jember.

Sementara itu, insiden di ruang Bagian Ekonomi, Ketua Komisi C David Handoko Seto meminta agar Plt Kepala Bagian Umum Peny Artha Medya ke luar ruangan. Dia juga meminta agar ASN patuh terhadap peraturan hukum yang berlaku di Indonesia. “Kalau nekat (menjalankan tugas sesuai surat Plt, Red), sampeyan masuk kategori pegawai yang tidak patuh terhadap undang-undang,” tuding David.

BERITA TERKINI

Wajib Dibaca

/