alexametrics
22.9 C
Jember
Thursday, 18 August 2022

Angket Mutlak Wewenang DPRD

Belum Ada Dasar Hukum yang Membatalkan Keabsahan

Mobile_AP_Rectangle 1

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Penggunaan hak angket dalam penyelidikan dugaan pelanggaran Bupati Jember terhadap undang-undang terus dilakukan DPRD Jember. Namun demikian, eksekutif secara langsung dan melalui surat tertulis tetap meragukan keabsahan panitia angket tersebut. Sebenarnya, panitia angket itu sah atau tidak?

Memperjelas sah tidaknya panitia angket, Jawa Pos Radar Jember menelusuri dasar-dasar hukumnya. Selain itu, mewawancarai pakar hukum tata negara dari Fakultas Hukum Universitas Jember, Adam Muhsi.

Dalam Pasal 371 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) dijelaskan tentang hak angket. Pada ayat 3 disebut, hak angket adalah hak DPRD untuk melakukan penyelidikan terhadap kebijakan pemerintah yang diduga menabrak UU.

Mobile_AP_Rectangle 2

Keabsahan penggunaan hak angket diatur tersendiri di dalam Pasal 381 UU MD3. Pasal 1 menyebut, hak angket paling sedikit diusulkan tujuh anggota dewan dari dua fraksi berbeda. Selanjutnya, usulan itu bisa menjadi hak angket bila rapat dihadiri tiga per empat dari jumlah anggota. Kemudian, hak angket tersebut harus disetujui oleh dua per tiga dari jumlah anggota yang hadir.

Merujuk pada rapat paripurna yang digelar di DPRD Jember 30 Desember 2019 lalu, paripurna keputusan hak angket dihadiri oleh 46 anggota dewan dan 44 orang menyetujui penggunaan hak angket. Artinya, persyaratan sebelum hak angket ditetapkan telah terpenuhi berdasar peraturan yang ada.

Menanggapi polemik absah tidaknya penggunaan hak angket, Adam Muhsi menjelaskan, untuk mengetahuinya cukup melihat proses pengambilan keputusan apakah sudah sesuai dengan persyaratan yang mengaturnya atau tidak. Jika tidak, maka hak angket tak akan mungkin disetujui.

Sebaliknya, angket menjadi sah bila telah memenuhi proses yang dipersyaratkan oleh UU MD3 atau UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (UU Pemda). “Sah tidaknya angket, cukup melihat apakah syaratnya terpenuhi atau tidak,” ucapnya.

Adam menilai, keraguan eksekutif yang masih meragukan keabsahan panitia angket tak memiliki dasar hukum yang jelas. Sebab, kata dia, menurut tugas dan fungsinya, pemerintah tidak ada aturan yang menyebut eksekutif bisa melakukan penilaian atau penyelidikan terhadap legislatif. “Bupati itu tidak memiliki kewenangan untuk menilai keabsahan dari keputusan DPRD Jember tentang penggunaan hak angket,” jelasnya.

- Advertisement -

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Penggunaan hak angket dalam penyelidikan dugaan pelanggaran Bupati Jember terhadap undang-undang terus dilakukan DPRD Jember. Namun demikian, eksekutif secara langsung dan melalui surat tertulis tetap meragukan keabsahan panitia angket tersebut. Sebenarnya, panitia angket itu sah atau tidak?

Memperjelas sah tidaknya panitia angket, Jawa Pos Radar Jember menelusuri dasar-dasar hukumnya. Selain itu, mewawancarai pakar hukum tata negara dari Fakultas Hukum Universitas Jember, Adam Muhsi.

Dalam Pasal 371 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) dijelaskan tentang hak angket. Pada ayat 3 disebut, hak angket adalah hak DPRD untuk melakukan penyelidikan terhadap kebijakan pemerintah yang diduga menabrak UU.

Keabsahan penggunaan hak angket diatur tersendiri di dalam Pasal 381 UU MD3. Pasal 1 menyebut, hak angket paling sedikit diusulkan tujuh anggota dewan dari dua fraksi berbeda. Selanjutnya, usulan itu bisa menjadi hak angket bila rapat dihadiri tiga per empat dari jumlah anggota. Kemudian, hak angket tersebut harus disetujui oleh dua per tiga dari jumlah anggota yang hadir.

Merujuk pada rapat paripurna yang digelar di DPRD Jember 30 Desember 2019 lalu, paripurna keputusan hak angket dihadiri oleh 46 anggota dewan dan 44 orang menyetujui penggunaan hak angket. Artinya, persyaratan sebelum hak angket ditetapkan telah terpenuhi berdasar peraturan yang ada.

Menanggapi polemik absah tidaknya penggunaan hak angket, Adam Muhsi menjelaskan, untuk mengetahuinya cukup melihat proses pengambilan keputusan apakah sudah sesuai dengan persyaratan yang mengaturnya atau tidak. Jika tidak, maka hak angket tak akan mungkin disetujui.

Sebaliknya, angket menjadi sah bila telah memenuhi proses yang dipersyaratkan oleh UU MD3 atau UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (UU Pemda). “Sah tidaknya angket, cukup melihat apakah syaratnya terpenuhi atau tidak,” ucapnya.

Adam menilai, keraguan eksekutif yang masih meragukan keabsahan panitia angket tak memiliki dasar hukum yang jelas. Sebab, kata dia, menurut tugas dan fungsinya, pemerintah tidak ada aturan yang menyebut eksekutif bisa melakukan penilaian atau penyelidikan terhadap legislatif. “Bupati itu tidak memiliki kewenangan untuk menilai keabsahan dari keputusan DPRD Jember tentang penggunaan hak angket,” jelasnya.

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Penggunaan hak angket dalam penyelidikan dugaan pelanggaran Bupati Jember terhadap undang-undang terus dilakukan DPRD Jember. Namun demikian, eksekutif secara langsung dan melalui surat tertulis tetap meragukan keabsahan panitia angket tersebut. Sebenarnya, panitia angket itu sah atau tidak?

Memperjelas sah tidaknya panitia angket, Jawa Pos Radar Jember menelusuri dasar-dasar hukumnya. Selain itu, mewawancarai pakar hukum tata negara dari Fakultas Hukum Universitas Jember, Adam Muhsi.

Dalam Pasal 371 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) dijelaskan tentang hak angket. Pada ayat 3 disebut, hak angket adalah hak DPRD untuk melakukan penyelidikan terhadap kebijakan pemerintah yang diduga menabrak UU.

Keabsahan penggunaan hak angket diatur tersendiri di dalam Pasal 381 UU MD3. Pasal 1 menyebut, hak angket paling sedikit diusulkan tujuh anggota dewan dari dua fraksi berbeda. Selanjutnya, usulan itu bisa menjadi hak angket bila rapat dihadiri tiga per empat dari jumlah anggota. Kemudian, hak angket tersebut harus disetujui oleh dua per tiga dari jumlah anggota yang hadir.

Merujuk pada rapat paripurna yang digelar di DPRD Jember 30 Desember 2019 lalu, paripurna keputusan hak angket dihadiri oleh 46 anggota dewan dan 44 orang menyetujui penggunaan hak angket. Artinya, persyaratan sebelum hak angket ditetapkan telah terpenuhi berdasar peraturan yang ada.

Menanggapi polemik absah tidaknya penggunaan hak angket, Adam Muhsi menjelaskan, untuk mengetahuinya cukup melihat proses pengambilan keputusan apakah sudah sesuai dengan persyaratan yang mengaturnya atau tidak. Jika tidak, maka hak angket tak akan mungkin disetujui.

Sebaliknya, angket menjadi sah bila telah memenuhi proses yang dipersyaratkan oleh UU MD3 atau UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (UU Pemda). “Sah tidaknya angket, cukup melihat apakah syaratnya terpenuhi atau tidak,” ucapnya.

Adam menilai, keraguan eksekutif yang masih meragukan keabsahan panitia angket tak memiliki dasar hukum yang jelas. Sebab, kata dia, menurut tugas dan fungsinya, pemerintah tidak ada aturan yang menyebut eksekutif bisa melakukan penilaian atau penyelidikan terhadap legislatif. “Bupati itu tidak memiliki kewenangan untuk menilai keabsahan dari keputusan DPRD Jember tentang penggunaan hak angket,” jelasnya.

Previous articleTahun Taiwan
Next articleMengaku Autodidak Meretas ATM

BERITA TERKINI

Wajib Dibaca

/