alexametrics
26.5 C
Jember
Thursday, 11 August 2022

Kaji Dugaan Pelanggaran Kiai Muqit

Mobile_AP_Rectangle 1

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Penanganan dugaan pelanggaran pilkada yang dialamatkan kepada Plt Bupati Jember Abdul Muqit Arief atau Kiai Muqit serta sejumlah pejabat lain terus diproses Bawaslu Jember. Hingga berita ini ditulis, Jumat (20/11) malam, belum disimpulkan apakah pengembalian KSOTK tertanggal 13 November 2020 merupakan pelanggaran atau tidak.

Ketua Bawaslu Jember Imam Thobrony Pusaka menyampaikan, Kiai Muqit telah dipanggil, Selasa (17/11) lalu, untuk memberi klarifikasi atas pengembalian 366 pejabat ke KSOTK 2016. Saat itu, Plt bupati datang dengan ditemani Sekda Pemkab Jember Mirfano.

Menurut Thobrony, pasal yang digunakan pelapor masih berlaku umum untuk semua kepala daerah. Baik yang mencalonkan diri dalam pilkada maupun yang tidak. Dalam pasal yang digunakan pelapor, kata dia, terdapat pengecualian, yakni mutasi boleh dilakukan asalkan ada izin atau persetujuan tertulis dari menteri. “Klarifikasi sudah dilakukan. Kami pun meminta dokumen untuk melengkapi klarifikasinya,” katanya.

Mobile_AP_Rectangle 2

Selain Kiai Muqit, menurutnya, ada sejumlah saksi yang juga dimintai klarifikasi. Ada sekitar enam saksi yang sudah dipanggil. “Dugaan kasus ini kemudian akan dikaji bersama tim Gakkumdu (Penegakan Hukum Terpadu, Red),” ucapnya.

- Advertisement -

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Penanganan dugaan pelanggaran pilkada yang dialamatkan kepada Plt Bupati Jember Abdul Muqit Arief atau Kiai Muqit serta sejumlah pejabat lain terus diproses Bawaslu Jember. Hingga berita ini ditulis, Jumat (20/11) malam, belum disimpulkan apakah pengembalian KSOTK tertanggal 13 November 2020 merupakan pelanggaran atau tidak.

Ketua Bawaslu Jember Imam Thobrony Pusaka menyampaikan, Kiai Muqit telah dipanggil, Selasa (17/11) lalu, untuk memberi klarifikasi atas pengembalian 366 pejabat ke KSOTK 2016. Saat itu, Plt bupati datang dengan ditemani Sekda Pemkab Jember Mirfano.

Menurut Thobrony, pasal yang digunakan pelapor masih berlaku umum untuk semua kepala daerah. Baik yang mencalonkan diri dalam pilkada maupun yang tidak. Dalam pasal yang digunakan pelapor, kata dia, terdapat pengecualian, yakni mutasi boleh dilakukan asalkan ada izin atau persetujuan tertulis dari menteri. “Klarifikasi sudah dilakukan. Kami pun meminta dokumen untuk melengkapi klarifikasinya,” katanya.

Selain Kiai Muqit, menurutnya, ada sejumlah saksi yang juga dimintai klarifikasi. Ada sekitar enam saksi yang sudah dipanggil. “Dugaan kasus ini kemudian akan dikaji bersama tim Gakkumdu (Penegakan Hukum Terpadu, Red),” ucapnya.

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Penanganan dugaan pelanggaran pilkada yang dialamatkan kepada Plt Bupati Jember Abdul Muqit Arief atau Kiai Muqit serta sejumlah pejabat lain terus diproses Bawaslu Jember. Hingga berita ini ditulis, Jumat (20/11) malam, belum disimpulkan apakah pengembalian KSOTK tertanggal 13 November 2020 merupakan pelanggaran atau tidak.

Ketua Bawaslu Jember Imam Thobrony Pusaka menyampaikan, Kiai Muqit telah dipanggil, Selasa (17/11) lalu, untuk memberi klarifikasi atas pengembalian 366 pejabat ke KSOTK 2016. Saat itu, Plt bupati datang dengan ditemani Sekda Pemkab Jember Mirfano.

Menurut Thobrony, pasal yang digunakan pelapor masih berlaku umum untuk semua kepala daerah. Baik yang mencalonkan diri dalam pilkada maupun yang tidak. Dalam pasal yang digunakan pelapor, kata dia, terdapat pengecualian, yakni mutasi boleh dilakukan asalkan ada izin atau persetujuan tertulis dari menteri. “Klarifikasi sudah dilakukan. Kami pun meminta dokumen untuk melengkapi klarifikasinya,” katanya.

Selain Kiai Muqit, menurutnya, ada sejumlah saksi yang juga dimintai klarifikasi. Ada sekitar enam saksi yang sudah dipanggil. “Dugaan kasus ini kemudian akan dikaji bersama tim Gakkumdu (Penegakan Hukum Terpadu, Red),” ucapnya.

BERITA TERKINI

Wajib Dibaca

/