alexametrics
22.8 C
Jember
Monday, 15 August 2022

Masalah Klasik, Sulit Dibidik

Ada Oknum Nakal di Balik Bantuan PKH-BPNT

Mobile_AP_Rectangle 1

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Praktik lancung penyaluran bantuan bagi warga miskin masih saja terjadi di Jember. Seperti pada Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Modus operandinya, mulai dari penggelapan, pemotongan uang bantuan, hingga kongkalikong antara oknum dengan agen penyalur. Namun, meski praktik curang ini sudah klasik, tapi pelakunya terkesan sulit dibidik.

Kasus yang sudah berlangsung lama dalam penyaluran bantuan PKH dan BPNT ini dibahas dalam rapat dengar pendapat (RDP) di DPRD Jember, kemarin (20/10). Di antara mereka yang hadir dalam rapat gabungan antara Komisi A dan B itu adalah sejumlah kepala dan perangkat desa, beberapa camat, Plt Kepala Dinas Sosial (Kadinsos), serta beberapa pejabat Pemkab Jember.

Anasdianto, Perangkat Desa Tamansari, Kecamatan Mumbulsari, menyebut, di lapangan masih banyak insiden yang mencengangkan. Salah satunya, sekitar sepekan menjelang bantuan PKH dan BPNT disalurkan, kartu ATM diambil oleh oknum. “Ancamannya, kalau penerima PKH ambil sendiri di bank, kartunya akan diblokir. Termasuk BPNT ada yang mengancam seperti itu,” paparnya.

Mobile_AP_Rectangle 2

Tak hanya itu, kartu PKH juga masih ada yang kosong saat penerima bantuan hendak mengambilnya. “Sementara, uangnya tidak diberikan. Kasus seperti itu juga ada. Bahkan, sempat kades tidak boleh mengetahui data penerima bantuan. Bisa mendapatkan, tetapi kami harus tengkar dulu dengan pendamping,” kata Anas.

Bebet Budianto, Kades Kawangrejo, Mumbulsari, juga mempertanyakan pendistribusian bantuan yang benar. Menurutnya, koordinasi serta untuk mengetahui daftar penerima PKH dan BPNT sangat sulit. Dia pun menyampaikan hal serupa soal terjadinya praktik pengambilan kartu oleh oknum. Imbas penarikan kartu itu, menjadikan penerima harus memberi uang kepada oknum tertentu. “Ini sudah dari dulu sampai sekarang. Praktik seperti itu masih terjadi,” ucapnya.

Di lapangan, bahkan banyak pedagang dadakan yang menyuplai kebutuhan beras, telur, serta kebutuhan penerima BPNT. Mereka kongkalikong dengan agen. Kendati praktik curang itu sudah terang benderang, tapi tak ada tindakan tegas dari pemerintah. “Pendamping itu sudah dibayar, malah mereka masih menjadi pengusaha dadakan. Belum lagi, mengarahkan penerima untuk mengambil ke agen tertentu,” ungkapnya.

Dengan adanya sejumlah kasus permainan di balik penyaluran PKH dan BPNT itu, Bebet meminta agar ada penegasan dari Dinas Sosial bahwa kartu hanya boleh dipegang oleh pemiliknya. “Pengambilan pun tidak perlu melalui orang lain atau langsung ke agen. Ini agar tidak ada pemotongan dan praktik-praktik lain,” paparnya.

Santos Marvilus, Sekretaris Persatuan Perangkat Desa Indonesia Jember, menyebut, data penerima PKH dan BPNT selayaknya diketahui oleh pemerintah desa sebelum dicairkan. Sebab, sering kali pemerintah desa harus bertengkar dengan warga akibat tidak tahu siapa penerima bantuan. Dia pun meminta penegasan bahwa kartu PKH dan BPNT hanya boleh dipegang penerima dan dilarang dipegang oleh orang lain, termasuk pendamping. “Kalau bisa, Dinas Sosial membuat surat resmi sampai ke desa-desa bahwa kartu PKH dan BPNT tidak boleh dipegang pendamping,” ucapnya.

Ketua Komisi B DPRD Jember Siswono menyebut, praktik kejahatan dalam program PKH dan BPNT harus ditindak tegas. Sebab, banyak kasus yang membuat penerima atau korban sulit mengadukan apa yang dialami. “Sudah bukan saatnya melakukan ancaman kepada penerima bantuan. Kalau tidak diambilkan, nanti namanya dicoret. Justru Dinsos harus menindak oknum yang melakukan ancaman,” ungkapnya.

Tindakan tegas kepada oknum yang nakal dalam penyaluran bantuan PKH dan BPNT, menurutnya tidak perlu pandang bulu. “Monitoring dan evaluasi oleh Dinsos tidak perlu menunggu laporan. Kalau ada yang diketahui melakukan penyimpangan, ditindak tegas saja. Apakah itu penyaluran PKH atau BPNT,” ucap Siswono.

Sementara itu, Ketua Komisi A Tabroni menguraikan, kaitan data penerima PKH dan BPNT, selayaknya dilakukan pembaruan karena urusan ekonomi pasti terjadi fluktuasi. Bisa saja, orang yang sebulan lalu miskin berubah menjadi kaya dan begitu sebaliknya. Dalam update data tersebut, pemerintah patut melibatkan pemerintahan desa atau kelurahan, karena mengetahui betul warga di desa/kelurahannya.

- Advertisement -

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Praktik lancung penyaluran bantuan bagi warga miskin masih saja terjadi di Jember. Seperti pada Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Modus operandinya, mulai dari penggelapan, pemotongan uang bantuan, hingga kongkalikong antara oknum dengan agen penyalur. Namun, meski praktik curang ini sudah klasik, tapi pelakunya terkesan sulit dibidik.

Kasus yang sudah berlangsung lama dalam penyaluran bantuan PKH dan BPNT ini dibahas dalam rapat dengar pendapat (RDP) di DPRD Jember, kemarin (20/10). Di antara mereka yang hadir dalam rapat gabungan antara Komisi A dan B itu adalah sejumlah kepala dan perangkat desa, beberapa camat, Plt Kepala Dinas Sosial (Kadinsos), serta beberapa pejabat Pemkab Jember.

Anasdianto, Perangkat Desa Tamansari, Kecamatan Mumbulsari, menyebut, di lapangan masih banyak insiden yang mencengangkan. Salah satunya, sekitar sepekan menjelang bantuan PKH dan BPNT disalurkan, kartu ATM diambil oleh oknum. “Ancamannya, kalau penerima PKH ambil sendiri di bank, kartunya akan diblokir. Termasuk BPNT ada yang mengancam seperti itu,” paparnya.

Tak hanya itu, kartu PKH juga masih ada yang kosong saat penerima bantuan hendak mengambilnya. “Sementara, uangnya tidak diberikan. Kasus seperti itu juga ada. Bahkan, sempat kades tidak boleh mengetahui data penerima bantuan. Bisa mendapatkan, tetapi kami harus tengkar dulu dengan pendamping,” kata Anas.

Bebet Budianto, Kades Kawangrejo, Mumbulsari, juga mempertanyakan pendistribusian bantuan yang benar. Menurutnya, koordinasi serta untuk mengetahui daftar penerima PKH dan BPNT sangat sulit. Dia pun menyampaikan hal serupa soal terjadinya praktik pengambilan kartu oleh oknum. Imbas penarikan kartu itu, menjadikan penerima harus memberi uang kepada oknum tertentu. “Ini sudah dari dulu sampai sekarang. Praktik seperti itu masih terjadi,” ucapnya.

Di lapangan, bahkan banyak pedagang dadakan yang menyuplai kebutuhan beras, telur, serta kebutuhan penerima BPNT. Mereka kongkalikong dengan agen. Kendati praktik curang itu sudah terang benderang, tapi tak ada tindakan tegas dari pemerintah. “Pendamping itu sudah dibayar, malah mereka masih menjadi pengusaha dadakan. Belum lagi, mengarahkan penerima untuk mengambil ke agen tertentu,” ungkapnya.

Dengan adanya sejumlah kasus permainan di balik penyaluran PKH dan BPNT itu, Bebet meminta agar ada penegasan dari Dinas Sosial bahwa kartu hanya boleh dipegang oleh pemiliknya. “Pengambilan pun tidak perlu melalui orang lain atau langsung ke agen. Ini agar tidak ada pemotongan dan praktik-praktik lain,” paparnya.

Santos Marvilus, Sekretaris Persatuan Perangkat Desa Indonesia Jember, menyebut, data penerima PKH dan BPNT selayaknya diketahui oleh pemerintah desa sebelum dicairkan. Sebab, sering kali pemerintah desa harus bertengkar dengan warga akibat tidak tahu siapa penerima bantuan. Dia pun meminta penegasan bahwa kartu PKH dan BPNT hanya boleh dipegang penerima dan dilarang dipegang oleh orang lain, termasuk pendamping. “Kalau bisa, Dinas Sosial membuat surat resmi sampai ke desa-desa bahwa kartu PKH dan BPNT tidak boleh dipegang pendamping,” ucapnya.

Ketua Komisi B DPRD Jember Siswono menyebut, praktik kejahatan dalam program PKH dan BPNT harus ditindak tegas. Sebab, banyak kasus yang membuat penerima atau korban sulit mengadukan apa yang dialami. “Sudah bukan saatnya melakukan ancaman kepada penerima bantuan. Kalau tidak diambilkan, nanti namanya dicoret. Justru Dinsos harus menindak oknum yang melakukan ancaman,” ungkapnya.

Tindakan tegas kepada oknum yang nakal dalam penyaluran bantuan PKH dan BPNT, menurutnya tidak perlu pandang bulu. “Monitoring dan evaluasi oleh Dinsos tidak perlu menunggu laporan. Kalau ada yang diketahui melakukan penyimpangan, ditindak tegas saja. Apakah itu penyaluran PKH atau BPNT,” ucap Siswono.

Sementara itu, Ketua Komisi A Tabroni menguraikan, kaitan data penerima PKH dan BPNT, selayaknya dilakukan pembaruan karena urusan ekonomi pasti terjadi fluktuasi. Bisa saja, orang yang sebulan lalu miskin berubah menjadi kaya dan begitu sebaliknya. Dalam update data tersebut, pemerintah patut melibatkan pemerintahan desa atau kelurahan, karena mengetahui betul warga di desa/kelurahannya.

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Praktik lancung penyaluran bantuan bagi warga miskin masih saja terjadi di Jember. Seperti pada Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Modus operandinya, mulai dari penggelapan, pemotongan uang bantuan, hingga kongkalikong antara oknum dengan agen penyalur. Namun, meski praktik curang ini sudah klasik, tapi pelakunya terkesan sulit dibidik.

Kasus yang sudah berlangsung lama dalam penyaluran bantuan PKH dan BPNT ini dibahas dalam rapat dengar pendapat (RDP) di DPRD Jember, kemarin (20/10). Di antara mereka yang hadir dalam rapat gabungan antara Komisi A dan B itu adalah sejumlah kepala dan perangkat desa, beberapa camat, Plt Kepala Dinas Sosial (Kadinsos), serta beberapa pejabat Pemkab Jember.

Anasdianto, Perangkat Desa Tamansari, Kecamatan Mumbulsari, menyebut, di lapangan masih banyak insiden yang mencengangkan. Salah satunya, sekitar sepekan menjelang bantuan PKH dan BPNT disalurkan, kartu ATM diambil oleh oknum. “Ancamannya, kalau penerima PKH ambil sendiri di bank, kartunya akan diblokir. Termasuk BPNT ada yang mengancam seperti itu,” paparnya.

Tak hanya itu, kartu PKH juga masih ada yang kosong saat penerima bantuan hendak mengambilnya. “Sementara, uangnya tidak diberikan. Kasus seperti itu juga ada. Bahkan, sempat kades tidak boleh mengetahui data penerima bantuan. Bisa mendapatkan, tetapi kami harus tengkar dulu dengan pendamping,” kata Anas.

Bebet Budianto, Kades Kawangrejo, Mumbulsari, juga mempertanyakan pendistribusian bantuan yang benar. Menurutnya, koordinasi serta untuk mengetahui daftar penerima PKH dan BPNT sangat sulit. Dia pun menyampaikan hal serupa soal terjadinya praktik pengambilan kartu oleh oknum. Imbas penarikan kartu itu, menjadikan penerima harus memberi uang kepada oknum tertentu. “Ini sudah dari dulu sampai sekarang. Praktik seperti itu masih terjadi,” ucapnya.

Di lapangan, bahkan banyak pedagang dadakan yang menyuplai kebutuhan beras, telur, serta kebutuhan penerima BPNT. Mereka kongkalikong dengan agen. Kendati praktik curang itu sudah terang benderang, tapi tak ada tindakan tegas dari pemerintah. “Pendamping itu sudah dibayar, malah mereka masih menjadi pengusaha dadakan. Belum lagi, mengarahkan penerima untuk mengambil ke agen tertentu,” ungkapnya.

Dengan adanya sejumlah kasus permainan di balik penyaluran PKH dan BPNT itu, Bebet meminta agar ada penegasan dari Dinas Sosial bahwa kartu hanya boleh dipegang oleh pemiliknya. “Pengambilan pun tidak perlu melalui orang lain atau langsung ke agen. Ini agar tidak ada pemotongan dan praktik-praktik lain,” paparnya.

Santos Marvilus, Sekretaris Persatuan Perangkat Desa Indonesia Jember, menyebut, data penerima PKH dan BPNT selayaknya diketahui oleh pemerintah desa sebelum dicairkan. Sebab, sering kali pemerintah desa harus bertengkar dengan warga akibat tidak tahu siapa penerima bantuan. Dia pun meminta penegasan bahwa kartu PKH dan BPNT hanya boleh dipegang penerima dan dilarang dipegang oleh orang lain, termasuk pendamping. “Kalau bisa, Dinas Sosial membuat surat resmi sampai ke desa-desa bahwa kartu PKH dan BPNT tidak boleh dipegang pendamping,” ucapnya.

Ketua Komisi B DPRD Jember Siswono menyebut, praktik kejahatan dalam program PKH dan BPNT harus ditindak tegas. Sebab, banyak kasus yang membuat penerima atau korban sulit mengadukan apa yang dialami. “Sudah bukan saatnya melakukan ancaman kepada penerima bantuan. Kalau tidak diambilkan, nanti namanya dicoret. Justru Dinsos harus menindak oknum yang melakukan ancaman,” ungkapnya.

Tindakan tegas kepada oknum yang nakal dalam penyaluran bantuan PKH dan BPNT, menurutnya tidak perlu pandang bulu. “Monitoring dan evaluasi oleh Dinsos tidak perlu menunggu laporan. Kalau ada yang diketahui melakukan penyimpangan, ditindak tegas saja. Apakah itu penyaluran PKH atau BPNT,” ucap Siswono.

Sementara itu, Ketua Komisi A Tabroni menguraikan, kaitan data penerima PKH dan BPNT, selayaknya dilakukan pembaruan karena urusan ekonomi pasti terjadi fluktuasi. Bisa saja, orang yang sebulan lalu miskin berubah menjadi kaya dan begitu sebaliknya. Dalam update data tersebut, pemerintah patut melibatkan pemerintahan desa atau kelurahan, karena mengetahui betul warga di desa/kelurahannya.

BERITA TERKINI

Wajib Dibaca

/