Mobile_AP_Rectangle 1
Rencananya, tahun ini Vivi bakal ikut seleksi pada formasi guru. Namun, ketika rekrutmen dibuka, dirinya belum diwisuda sehingga dia tidak bisa menyertakan persyaratan ijazah. Sembari mempersiapkan rekrutmen di tahun yang akan datang, Vivi mencicil mengumpulkan persyaratan seperti kemantapan dalam praktik mengajar, hingga persiapan yang sifatnya pemberkasan. Kendalanya, Vivi nyaris selalu telat informasi. Ini lantaran akses layanan informasi di kantor kedinasan sangat minim. Serta upaya sosialisasi yang dilakukan juga masih belum ramah bagi disabilitas tunarungu.
Pemenuhan akses di perkantoran kedinasan yang diharapkannya dan penyandang tuli lain, minimal ada penerjemah atau fasilitas running text di meja resepsionis. Sehingga proses komunikasi bisa berjalan dua arah yang muaranya pada pemenuhan informasi program atau kebijakan disabilitas tuli. Bisa dipastikan sampai saat ini belum ada disabilitas tuli yang bekerja di lingkungan pemerintahan dan guru PNS. “Penyandang tuli sedikit menerima informasi dan dilibatkan untuk diskusi program atau kebijakan,” ungkap Nur Hayati, Ketua DPC Gerakan untuk Kesejahteraan Tuli Indonesia (Gerkatin) Jember.
Reporter : Dian Cahyani
Mobile_AP_Rectangle 2
Fotografer : Dokumentasi Radar Jember
Editor : Mahrus Sholih
- Advertisement -
Rencananya, tahun ini Vivi bakal ikut seleksi pada formasi guru. Namun, ketika rekrutmen dibuka, dirinya belum diwisuda sehingga dia tidak bisa menyertakan persyaratan ijazah. Sembari mempersiapkan rekrutmen di tahun yang akan datang, Vivi mencicil mengumpulkan persyaratan seperti kemantapan dalam praktik mengajar, hingga persiapan yang sifatnya pemberkasan. Kendalanya, Vivi nyaris selalu telat informasi. Ini lantaran akses layanan informasi di kantor kedinasan sangat minim. Serta upaya sosialisasi yang dilakukan juga masih belum ramah bagi disabilitas tunarungu.
Pemenuhan akses di perkantoran kedinasan yang diharapkannya dan penyandang tuli lain, minimal ada penerjemah atau fasilitas running text di meja resepsionis. Sehingga proses komunikasi bisa berjalan dua arah yang muaranya pada pemenuhan informasi program atau kebijakan disabilitas tuli. Bisa dipastikan sampai saat ini belum ada disabilitas tuli yang bekerja di lingkungan pemerintahan dan guru PNS. “Penyandang tuli sedikit menerima informasi dan dilibatkan untuk diskusi program atau kebijakan,” ungkap Nur Hayati, Ketua DPC Gerakan untuk Kesejahteraan Tuli Indonesia (Gerkatin) Jember.
Reporter : Dian Cahyani
Fotografer : Dokumentasi Radar Jember
Editor : Mahrus Sholih
Rencananya, tahun ini Vivi bakal ikut seleksi pada formasi guru. Namun, ketika rekrutmen dibuka, dirinya belum diwisuda sehingga dia tidak bisa menyertakan persyaratan ijazah. Sembari mempersiapkan rekrutmen di tahun yang akan datang, Vivi mencicil mengumpulkan persyaratan seperti kemantapan dalam praktik mengajar, hingga persiapan yang sifatnya pemberkasan. Kendalanya, Vivi nyaris selalu telat informasi. Ini lantaran akses layanan informasi di kantor kedinasan sangat minim. Serta upaya sosialisasi yang dilakukan juga masih belum ramah bagi disabilitas tunarungu.
Pemenuhan akses di perkantoran kedinasan yang diharapkannya dan penyandang tuli lain, minimal ada penerjemah atau fasilitas running text di meja resepsionis. Sehingga proses komunikasi bisa berjalan dua arah yang muaranya pada pemenuhan informasi program atau kebijakan disabilitas tuli. Bisa dipastikan sampai saat ini belum ada disabilitas tuli yang bekerja di lingkungan pemerintahan dan guru PNS. “Penyandang tuli sedikit menerima informasi dan dilibatkan untuk diskusi program atau kebijakan,” ungkap Nur Hayati, Ketua DPC Gerakan untuk Kesejahteraan Tuli Indonesia (Gerkatin) Jember.
Reporter : Dian Cahyani
Fotografer : Dokumentasi Radar Jember
Editor : Mahrus Sholih
