alexametrics
23.6 C
Jember
Saturday, 25 June 2022

Miris! Fenomena Penolakan Disabilitas Jember

Mobile_AP_Rectangle 1

Indikasi kedua, menurut Khanif, usulan kuota CPNS hanya untuk formalitas. Jika alokasi kuota tersebut hanya formalitas, maka penyandang disabilitas akan menerima kerugian ganda. Kerugian pada saat pembentukan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas, karena mereka ditempatkan sebagai objek, namun realisasinya tidak ada.

Khanif condong pada indikasi kedua ini. Sebab, usulan 13 formasi yang bertentangan dengan kapasitas difabel itu, disebutnya sengaja dibikin pemerintah daerah untuk formalitas saja. Alasannya agar kebijakannya tidak dianggap bertentangan dengan Perda Nomor 7 Tahun 2016. Jika pemerintah serius, setidaknya pemkab telah mengantongi data klasifikasi pendidikan akhir penyandang disabilitas di Jember. “Ini kan nyaris pemerintah daerah tidak mau tahu data disabilitas seperti apa, yang penting buka formasi di bidang ini,” paparnya.

Dengan demikian, Khanif berpendapat, predikat Kota Ramah HAM yang telah disandang Jember sejak 2018 lalu menjadi fiktif adanya, karena faktanya hal itu tidak terealisasi. Predikat Jember Kota Ramah HAM disebutnya juga jauh dari standar perlindungan HAM. “Tidak bisa dijadikan dasar. Karena Kota Ramah HAM yang dinilai realitasnya, bukan laporannya,” tegas Khanif.

Mobile_AP_Rectangle 2

Reporter : Dian Cahyani

Fotografer : Dian Cahyani

Editor : Mahrus Sholih

- Advertisement -

Indikasi kedua, menurut Khanif, usulan kuota CPNS hanya untuk formalitas. Jika alokasi kuota tersebut hanya formalitas, maka penyandang disabilitas akan menerima kerugian ganda. Kerugian pada saat pembentukan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas, karena mereka ditempatkan sebagai objek, namun realisasinya tidak ada.

Khanif condong pada indikasi kedua ini. Sebab, usulan 13 formasi yang bertentangan dengan kapasitas difabel itu, disebutnya sengaja dibikin pemerintah daerah untuk formalitas saja. Alasannya agar kebijakannya tidak dianggap bertentangan dengan Perda Nomor 7 Tahun 2016. Jika pemerintah serius, setidaknya pemkab telah mengantongi data klasifikasi pendidikan akhir penyandang disabilitas di Jember. “Ini kan nyaris pemerintah daerah tidak mau tahu data disabilitas seperti apa, yang penting buka formasi di bidang ini,” paparnya.

Dengan demikian, Khanif berpendapat, predikat Kota Ramah HAM yang telah disandang Jember sejak 2018 lalu menjadi fiktif adanya, karena faktanya hal itu tidak terealisasi. Predikat Jember Kota Ramah HAM disebutnya juga jauh dari standar perlindungan HAM. “Tidak bisa dijadikan dasar. Karena Kota Ramah HAM yang dinilai realitasnya, bukan laporannya,” tegas Khanif.

Reporter : Dian Cahyani

Fotografer : Dian Cahyani

Editor : Mahrus Sholih

Indikasi kedua, menurut Khanif, usulan kuota CPNS hanya untuk formalitas. Jika alokasi kuota tersebut hanya formalitas, maka penyandang disabilitas akan menerima kerugian ganda. Kerugian pada saat pembentukan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas, karena mereka ditempatkan sebagai objek, namun realisasinya tidak ada.

Khanif condong pada indikasi kedua ini. Sebab, usulan 13 formasi yang bertentangan dengan kapasitas difabel itu, disebutnya sengaja dibikin pemerintah daerah untuk formalitas saja. Alasannya agar kebijakannya tidak dianggap bertentangan dengan Perda Nomor 7 Tahun 2016. Jika pemerintah serius, setidaknya pemkab telah mengantongi data klasifikasi pendidikan akhir penyandang disabilitas di Jember. “Ini kan nyaris pemerintah daerah tidak mau tahu data disabilitas seperti apa, yang penting buka formasi di bidang ini,” paparnya.

Dengan demikian, Khanif berpendapat, predikat Kota Ramah HAM yang telah disandang Jember sejak 2018 lalu menjadi fiktif adanya, karena faktanya hal itu tidak terealisasi. Predikat Jember Kota Ramah HAM disebutnya juga jauh dari standar perlindungan HAM. “Tidak bisa dijadikan dasar. Karena Kota Ramah HAM yang dinilai realitasnya, bukan laporannya,” tegas Khanif.

Reporter : Dian Cahyani

Fotografer : Dian Cahyani

Editor : Mahrus Sholih

BERITA TERKINI

Wajib Dibaca

/