alexametrics
23.4 C
Jember
Friday, 12 August 2022

Belum Ideal, Masih Dibutuhkan 30 Pengawas Sekolah Dasar Baru Lagi

Sekolah Dasar Minim Pengawasan Jumlah Pengawas Tak Ideal, Hanya 60 Orang

Mobile_AP_Rectangle 1

JEMBER LOR, RADARJEMBER.ID – Jumlah pengawas SD di Jember belum ideal. Kondisi ini berdampak terhadap kurangnya monitoring dan pembinaan. Data yang diperoleh, jumlah pengawas yang ada saat ini hanya 60 orang. Sementara jumlah sekolah mencapai 906 SD. Padahal rasio idealnya, setiap pengawas membawahi 10 lembaga pendidikan. Bukan 15 sekolah seperti yang terjadi saat ini.

Di sisi lain, pasca penutupan kantor Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan (UPTD) di masing-masing kecamatan sejak 2018 silam, juga menambah beban pengawas. Sebab, sebelumnya mereka berkantor di UPTD, sehingga memudahkan kerja pengawas ketika memantau sekolah-sekolah yang ada di pelosok. Kini, para pengawas itu berkantor di Dinas Pendidikan (Dispendik) Jember yang berada di pusat kota. Otomatis, untuk mereka yang bertugas di sekolah pinggiran, jarak tempuhnya menjadi semakin jauh.

Kepala Bidang SD Dispendik Jember Endang Sulistyowati mengatakan, secara resmi tidak ada ketentuan yang harus dipakai oleh pengawas, mereka harus berkantor di mana. Sebab, dalam praktiknya pengawas bertanggung jawab untuk mengawasi dan membina SD di setiap kecamatan. “Pengawas itu kan intinya membina di masing-masing lembaga. Jadi, mereka tidak harus punya kantor,” katanya.

Mobile_AP_Rectangle 2

Endang mengakui, saat ini jumlah pengawas memang belum ideal jika dihitung berdasarkan rasio jumlah pengawas dengan jumlah sekolah binaan. Setidaknya, untuk mencapai rasio ideal satu banding sepuluh itu, Dispendik Jember harus menambah 30 orang pengawas baru. Sehingga masing-masing orang membina dan memonitor 10 sekolah.

Kendati demikian, Endang menuturkan, rasio dan beban kerja pengawas ini tidak memengaruhi kinerja mereka secara signifikan. Sebab, semua pengawas telah melalui tahapan seleksi yang cukup ketat. Karenanya, kompetensi dan kapabilitasnya dapat dipertanggungjawabkan. “Dengan jumlah lembaga itu, teman-teman sudah mengondisikan sebaik-baiknya. Artinya, teman-teman sudah melakukan kerja secara profesional. Dan mereka mampu melakukan tugas itu,” jelas perempuan yang juga mantan pengawas SD tersebut.

Endang juga menjelaskan, kondisi ini tidak lantas membuat Dispendik menambah jumlah pengawas baru. Apalagi pada tahun ini pemerintah sudah resmi tidak akan merekrut pengawas lagi. Rekrutmen hanya ada pada calon kepala sekolah.

Sebagai solusi masalah ini, Endang menambahkan, nantinya akan ada program guru penggerak. Melalui program ini, mereka akan menggantikan peran kepala sekolah dan pengawas sekolah. Guru yang menjadi peserta program tersebut sebelumnya telah mendapat pelatihan. “Jadi, pengawas dan kepala sekolah diambilkan dari guru penggerak,” ungkapnya.

- Advertisement -

JEMBER LOR, RADARJEMBER.ID – Jumlah pengawas SD di Jember belum ideal. Kondisi ini berdampak terhadap kurangnya monitoring dan pembinaan. Data yang diperoleh, jumlah pengawas yang ada saat ini hanya 60 orang. Sementara jumlah sekolah mencapai 906 SD. Padahal rasio idealnya, setiap pengawas membawahi 10 lembaga pendidikan. Bukan 15 sekolah seperti yang terjadi saat ini.

Di sisi lain, pasca penutupan kantor Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan (UPTD) di masing-masing kecamatan sejak 2018 silam, juga menambah beban pengawas. Sebab, sebelumnya mereka berkantor di UPTD, sehingga memudahkan kerja pengawas ketika memantau sekolah-sekolah yang ada di pelosok. Kini, para pengawas itu berkantor di Dinas Pendidikan (Dispendik) Jember yang berada di pusat kota. Otomatis, untuk mereka yang bertugas di sekolah pinggiran, jarak tempuhnya menjadi semakin jauh.

Kepala Bidang SD Dispendik Jember Endang Sulistyowati mengatakan, secara resmi tidak ada ketentuan yang harus dipakai oleh pengawas, mereka harus berkantor di mana. Sebab, dalam praktiknya pengawas bertanggung jawab untuk mengawasi dan membina SD di setiap kecamatan. “Pengawas itu kan intinya membina di masing-masing lembaga. Jadi, mereka tidak harus punya kantor,” katanya.

Endang mengakui, saat ini jumlah pengawas memang belum ideal jika dihitung berdasarkan rasio jumlah pengawas dengan jumlah sekolah binaan. Setidaknya, untuk mencapai rasio ideal satu banding sepuluh itu, Dispendik Jember harus menambah 30 orang pengawas baru. Sehingga masing-masing orang membina dan memonitor 10 sekolah.

Kendati demikian, Endang menuturkan, rasio dan beban kerja pengawas ini tidak memengaruhi kinerja mereka secara signifikan. Sebab, semua pengawas telah melalui tahapan seleksi yang cukup ketat. Karenanya, kompetensi dan kapabilitasnya dapat dipertanggungjawabkan. “Dengan jumlah lembaga itu, teman-teman sudah mengondisikan sebaik-baiknya. Artinya, teman-teman sudah melakukan kerja secara profesional. Dan mereka mampu melakukan tugas itu,” jelas perempuan yang juga mantan pengawas SD tersebut.

Endang juga menjelaskan, kondisi ini tidak lantas membuat Dispendik menambah jumlah pengawas baru. Apalagi pada tahun ini pemerintah sudah resmi tidak akan merekrut pengawas lagi. Rekrutmen hanya ada pada calon kepala sekolah.

Sebagai solusi masalah ini, Endang menambahkan, nantinya akan ada program guru penggerak. Melalui program ini, mereka akan menggantikan peran kepala sekolah dan pengawas sekolah. Guru yang menjadi peserta program tersebut sebelumnya telah mendapat pelatihan. “Jadi, pengawas dan kepala sekolah diambilkan dari guru penggerak,” ungkapnya.

JEMBER LOR, RADARJEMBER.ID – Jumlah pengawas SD di Jember belum ideal. Kondisi ini berdampak terhadap kurangnya monitoring dan pembinaan. Data yang diperoleh, jumlah pengawas yang ada saat ini hanya 60 orang. Sementara jumlah sekolah mencapai 906 SD. Padahal rasio idealnya, setiap pengawas membawahi 10 lembaga pendidikan. Bukan 15 sekolah seperti yang terjadi saat ini.

Di sisi lain, pasca penutupan kantor Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan (UPTD) di masing-masing kecamatan sejak 2018 silam, juga menambah beban pengawas. Sebab, sebelumnya mereka berkantor di UPTD, sehingga memudahkan kerja pengawas ketika memantau sekolah-sekolah yang ada di pelosok. Kini, para pengawas itu berkantor di Dinas Pendidikan (Dispendik) Jember yang berada di pusat kota. Otomatis, untuk mereka yang bertugas di sekolah pinggiran, jarak tempuhnya menjadi semakin jauh.

Kepala Bidang SD Dispendik Jember Endang Sulistyowati mengatakan, secara resmi tidak ada ketentuan yang harus dipakai oleh pengawas, mereka harus berkantor di mana. Sebab, dalam praktiknya pengawas bertanggung jawab untuk mengawasi dan membina SD di setiap kecamatan. “Pengawas itu kan intinya membina di masing-masing lembaga. Jadi, mereka tidak harus punya kantor,” katanya.

Endang mengakui, saat ini jumlah pengawas memang belum ideal jika dihitung berdasarkan rasio jumlah pengawas dengan jumlah sekolah binaan. Setidaknya, untuk mencapai rasio ideal satu banding sepuluh itu, Dispendik Jember harus menambah 30 orang pengawas baru. Sehingga masing-masing orang membina dan memonitor 10 sekolah.

Kendati demikian, Endang menuturkan, rasio dan beban kerja pengawas ini tidak memengaruhi kinerja mereka secara signifikan. Sebab, semua pengawas telah melalui tahapan seleksi yang cukup ketat. Karenanya, kompetensi dan kapabilitasnya dapat dipertanggungjawabkan. “Dengan jumlah lembaga itu, teman-teman sudah mengondisikan sebaik-baiknya. Artinya, teman-teman sudah melakukan kerja secara profesional. Dan mereka mampu melakukan tugas itu,” jelas perempuan yang juga mantan pengawas SD tersebut.

Endang juga menjelaskan, kondisi ini tidak lantas membuat Dispendik menambah jumlah pengawas baru. Apalagi pada tahun ini pemerintah sudah resmi tidak akan merekrut pengawas lagi. Rekrutmen hanya ada pada calon kepala sekolah.

Sebagai solusi masalah ini, Endang menambahkan, nantinya akan ada program guru penggerak. Melalui program ini, mereka akan menggantikan peran kepala sekolah dan pengawas sekolah. Guru yang menjadi peserta program tersebut sebelumnya telah mendapat pelatihan. “Jadi, pengawas dan kepala sekolah diambilkan dari guru penggerak,” ungkapnya.

BERITA TERKINI

Wajib Dibaca

/