alexametrics
23.2 C
Jember
Friday, 19 August 2022

Parpol Bisa Disanksi

Jika Tak Mengusung Cabup-Cawabup

Mobile_AP_Rectangle 1

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Hingga kini mayoritas partai politik (parpol) belum menerbitkan surat rekomendasi untuk pasangan bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati (Cabup-Cawabup) Jember. Bukan itu saja, sejauh ini juga belum ada pasangan tokoh yang resmi memiliki tiket guna mendaftar ke KPU Jember. Apabila kondisi ini berlarut-larut hingga masa pelaksanaan pilkada tiba, maka ada sanksi yang menunggu partai politik.

Sanksi tersebut berlaku apabila partai politik tidak mengusung pasangan calon kepala daerah. Sederhananya, apabila ada partai yang tidak menerbitkan surat rekomendasi untuk pasangan calon, maka dapat disanksi. Yakni tidak bisa ikut dalam pemilihan umum berikutnya.

Komisioner KPU Jember Dessy Anggraeni mengungkap, ketentuan sanksi tersebut telah diatur sejak lama. Termasuk dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 1 Tahun 2020 yang merupakan perubahan ketiga atas PKPU Nomor 3 Tahun 2017. Yakni tentang pemilihan kepala daerah termasuk cabup-cawabup. “Itu sudah diatur sejak lama, sampai terakhir PKPU Nomor 1 Tahun 2020,” tegas Dessy, yang membidangi Divisi Hukum tersebut.

Mobile_AP_Rectangle 2

Dikatakannya, sanksi kepada partai politik tersebut sudah bukan rahasia lagi. Hal ini juga untuk menghindari munculnya satu pasangan calon. Sekalipun Jember belum pernah mengalami kondisi hanya ada satu calon, tetapi bisa saja ada partai yang tidak menerbitkan surat rekomendasi.

Antisipasi terhadap ketentuan sanksi dalam PKPU tersebut juga telah diantisipasi oleh Ketua DPD Partai Gerindra Kabupaten Jember M Satib. Dikatakannya, dalam pilkada kali ini, pihaknya tetap konsisten mengusung pasangan Djoko Susanto dan Ahmad Halim. Akan tetapi, pihaknya menyadari bahwa partainya hanya memiliki tujuh kursi di DPRD, sehingga harus menggandeng partai lain.

- Advertisement -

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Hingga kini mayoritas partai politik (parpol) belum menerbitkan surat rekomendasi untuk pasangan bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati (Cabup-Cawabup) Jember. Bukan itu saja, sejauh ini juga belum ada pasangan tokoh yang resmi memiliki tiket guna mendaftar ke KPU Jember. Apabila kondisi ini berlarut-larut hingga masa pelaksanaan pilkada tiba, maka ada sanksi yang menunggu partai politik.

Sanksi tersebut berlaku apabila partai politik tidak mengusung pasangan calon kepala daerah. Sederhananya, apabila ada partai yang tidak menerbitkan surat rekomendasi untuk pasangan calon, maka dapat disanksi. Yakni tidak bisa ikut dalam pemilihan umum berikutnya.

Komisioner KPU Jember Dessy Anggraeni mengungkap, ketentuan sanksi tersebut telah diatur sejak lama. Termasuk dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 1 Tahun 2020 yang merupakan perubahan ketiga atas PKPU Nomor 3 Tahun 2017. Yakni tentang pemilihan kepala daerah termasuk cabup-cawabup. “Itu sudah diatur sejak lama, sampai terakhir PKPU Nomor 1 Tahun 2020,” tegas Dessy, yang membidangi Divisi Hukum tersebut.

Dikatakannya, sanksi kepada partai politik tersebut sudah bukan rahasia lagi. Hal ini juga untuk menghindari munculnya satu pasangan calon. Sekalipun Jember belum pernah mengalami kondisi hanya ada satu calon, tetapi bisa saja ada partai yang tidak menerbitkan surat rekomendasi.

Antisipasi terhadap ketentuan sanksi dalam PKPU tersebut juga telah diantisipasi oleh Ketua DPD Partai Gerindra Kabupaten Jember M Satib. Dikatakannya, dalam pilkada kali ini, pihaknya tetap konsisten mengusung pasangan Djoko Susanto dan Ahmad Halim. Akan tetapi, pihaknya menyadari bahwa partainya hanya memiliki tujuh kursi di DPRD, sehingga harus menggandeng partai lain.

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Hingga kini mayoritas partai politik (parpol) belum menerbitkan surat rekomendasi untuk pasangan bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati (Cabup-Cawabup) Jember. Bukan itu saja, sejauh ini juga belum ada pasangan tokoh yang resmi memiliki tiket guna mendaftar ke KPU Jember. Apabila kondisi ini berlarut-larut hingga masa pelaksanaan pilkada tiba, maka ada sanksi yang menunggu partai politik.

Sanksi tersebut berlaku apabila partai politik tidak mengusung pasangan calon kepala daerah. Sederhananya, apabila ada partai yang tidak menerbitkan surat rekomendasi untuk pasangan calon, maka dapat disanksi. Yakni tidak bisa ikut dalam pemilihan umum berikutnya.

Komisioner KPU Jember Dessy Anggraeni mengungkap, ketentuan sanksi tersebut telah diatur sejak lama. Termasuk dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 1 Tahun 2020 yang merupakan perubahan ketiga atas PKPU Nomor 3 Tahun 2017. Yakni tentang pemilihan kepala daerah termasuk cabup-cawabup. “Itu sudah diatur sejak lama, sampai terakhir PKPU Nomor 1 Tahun 2020,” tegas Dessy, yang membidangi Divisi Hukum tersebut.

Dikatakannya, sanksi kepada partai politik tersebut sudah bukan rahasia lagi. Hal ini juga untuk menghindari munculnya satu pasangan calon. Sekalipun Jember belum pernah mengalami kondisi hanya ada satu calon, tetapi bisa saja ada partai yang tidak menerbitkan surat rekomendasi.

Antisipasi terhadap ketentuan sanksi dalam PKPU tersebut juga telah diantisipasi oleh Ketua DPD Partai Gerindra Kabupaten Jember M Satib. Dikatakannya, dalam pilkada kali ini, pihaknya tetap konsisten mengusung pasangan Djoko Susanto dan Ahmad Halim. Akan tetapi, pihaknya menyadari bahwa partainya hanya memiliki tujuh kursi di DPRD, sehingga harus menggandeng partai lain.

BERITA TERKINI

Wajib Dibaca

/