alexametrics
30.2 C
Jember
Tuesday, 9 August 2022

BTT untuk PMK Segera Dieksekusi Soal Dana Rp 107 Miliar dalam Proses

Mobile_AP_Rectangle 1

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Pandangan fraksi terhadap nota pengantar LPP APBD 2021 (19/7) sepertinya menjadi pekerjaan rumah yang cukup berat untuk Bupati dan Wabup Jember, berikut jajaran organisasi perangkat daerah (OPD) di bawahnya. Legislatif banyak menyerukan beragam perbaikan serta percepatan menyeluruh di berbagai sektor, sebagaimana dalam janji-janji politik Bupati Hendy Siswanto dan Wabup M Balya Firjaun Barlaman ketika berkampanye dulu.

Dalam paparannya, melalui dokumen 24 halaman tersebut, Bupati Hendy mengawali dengan memberikan tanggapan terhadap pandangan umum Fraksi Gerakan Indonesia Berkarya (GIB). Dilanjutkan dengan menanggapi pandangan umum Fraksi PKB, Fraksi PPP, Fraksi PDIP, Fraksi PKS, Fraksi Pandekar, dan pandangan umum Fraksi Nasdem.

Saat agenda pandangan umum (19/7), fraksi-fraksi sempat ramai-ramai menyoroti soal pertanggungjawaban pelaksanaan BTT TA 2020 Covid-19 sebesar Rp 107 miliar yang belum jelas kelanjutannya. “Kami telah membentuk Tim Verifikasi Surat Pertanggungjawaban BTT Covid-19 untuk melakukan verifikasi SPJ. Hasilnya, disampaikan kepada BPK sebagai tindak lanjut atas LHP BPK. Proses selanjutnya menunggu keputusan lebih lanjut,” kata bupati, seperti tertuang dalam nota jawaban.

Mobile_AP_Rectangle 2

Selain soal Rp 107 miliar tersebut, bupati juga mengutarakan mengenai rencana Pemkab Jember untuk penanganan wabah penyakit mulut dan kuku (PMK), yang pada pandangan umum fraksi-fraksi sempat disorot dan dianggap pemerintah gagap. Lantaran tak kunjung mengeksekusi mengalokasikan belanja tidak terduga (BTT). Menurut Hendy, hingga petang kemarin, pemkab tengah memerinci rencana kebutuhan anggaran tersebut. “Pemkab Jember akan segera merealisasikan BTT untuk menangani PMK,” urai pria nomor satu di Jember itu.

- Advertisement -

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Pandangan fraksi terhadap nota pengantar LPP APBD 2021 (19/7) sepertinya menjadi pekerjaan rumah yang cukup berat untuk Bupati dan Wabup Jember, berikut jajaran organisasi perangkat daerah (OPD) di bawahnya. Legislatif banyak menyerukan beragam perbaikan serta percepatan menyeluruh di berbagai sektor, sebagaimana dalam janji-janji politik Bupati Hendy Siswanto dan Wabup M Balya Firjaun Barlaman ketika berkampanye dulu.

Dalam paparannya, melalui dokumen 24 halaman tersebut, Bupati Hendy mengawali dengan memberikan tanggapan terhadap pandangan umum Fraksi Gerakan Indonesia Berkarya (GIB). Dilanjutkan dengan menanggapi pandangan umum Fraksi PKB, Fraksi PPP, Fraksi PDIP, Fraksi PKS, Fraksi Pandekar, dan pandangan umum Fraksi Nasdem.

Saat agenda pandangan umum (19/7), fraksi-fraksi sempat ramai-ramai menyoroti soal pertanggungjawaban pelaksanaan BTT TA 2020 Covid-19 sebesar Rp 107 miliar yang belum jelas kelanjutannya. “Kami telah membentuk Tim Verifikasi Surat Pertanggungjawaban BTT Covid-19 untuk melakukan verifikasi SPJ. Hasilnya, disampaikan kepada BPK sebagai tindak lanjut atas LHP BPK. Proses selanjutnya menunggu keputusan lebih lanjut,” kata bupati, seperti tertuang dalam nota jawaban.

Selain soal Rp 107 miliar tersebut, bupati juga mengutarakan mengenai rencana Pemkab Jember untuk penanganan wabah penyakit mulut dan kuku (PMK), yang pada pandangan umum fraksi-fraksi sempat disorot dan dianggap pemerintah gagap. Lantaran tak kunjung mengeksekusi mengalokasikan belanja tidak terduga (BTT). Menurut Hendy, hingga petang kemarin, pemkab tengah memerinci rencana kebutuhan anggaran tersebut. “Pemkab Jember akan segera merealisasikan BTT untuk menangani PMK,” urai pria nomor satu di Jember itu.

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Pandangan fraksi terhadap nota pengantar LPP APBD 2021 (19/7) sepertinya menjadi pekerjaan rumah yang cukup berat untuk Bupati dan Wabup Jember, berikut jajaran organisasi perangkat daerah (OPD) di bawahnya. Legislatif banyak menyerukan beragam perbaikan serta percepatan menyeluruh di berbagai sektor, sebagaimana dalam janji-janji politik Bupati Hendy Siswanto dan Wabup M Balya Firjaun Barlaman ketika berkampanye dulu.

Dalam paparannya, melalui dokumen 24 halaman tersebut, Bupati Hendy mengawali dengan memberikan tanggapan terhadap pandangan umum Fraksi Gerakan Indonesia Berkarya (GIB). Dilanjutkan dengan menanggapi pandangan umum Fraksi PKB, Fraksi PPP, Fraksi PDIP, Fraksi PKS, Fraksi Pandekar, dan pandangan umum Fraksi Nasdem.

Saat agenda pandangan umum (19/7), fraksi-fraksi sempat ramai-ramai menyoroti soal pertanggungjawaban pelaksanaan BTT TA 2020 Covid-19 sebesar Rp 107 miliar yang belum jelas kelanjutannya. “Kami telah membentuk Tim Verifikasi Surat Pertanggungjawaban BTT Covid-19 untuk melakukan verifikasi SPJ. Hasilnya, disampaikan kepada BPK sebagai tindak lanjut atas LHP BPK. Proses selanjutnya menunggu keputusan lebih lanjut,” kata bupati, seperti tertuang dalam nota jawaban.

Selain soal Rp 107 miliar tersebut, bupati juga mengutarakan mengenai rencana Pemkab Jember untuk penanganan wabah penyakit mulut dan kuku (PMK), yang pada pandangan umum fraksi-fraksi sempat disorot dan dianggap pemerintah gagap. Lantaran tak kunjung mengeksekusi mengalokasikan belanja tidak terduga (BTT). Menurut Hendy, hingga petang kemarin, pemkab tengah memerinci rencana kebutuhan anggaran tersebut. “Pemkab Jember akan segera merealisasikan BTT untuk menangani PMK,” urai pria nomor satu di Jember itu.

BERITA TERKINI

Wajib Dibaca

/