alexametrics
30.5 C
Jember
Wednesday, 18 May 2022

Tiada KTP, Tak Dapat Bansos

Di Tengah Pandemi, Transpuan Alami Diskriminasi

Mobile_AP_Rectangle 1

AJUNG, RADARJEMBER.ID – Pemerintah telah menggelontorkan bantuan sosial untuk masyarakat yang terdampak pandemi. Mulai dari bantuan sosial tunai dalam bentuk uang dan sembako, bantuan langsung tunai dana desa (BLT DD), hingga prakerja. Namun, dalam pendistribusiannya masih saja ada kesenjangan, karena tak semua warga dapat merasakan bantuan tersebut.

Kesenjangan inilah yang terjadi terhadap kalangan transpuan Jember. Mereka seperti warga negara kelas dua. Keberadaannya bukan menjadi prioritas pemerintah. Sebab, hingga saat ini golongan transpuan Jember tidak kunjung mendapatkan bantuan. Banyak sebab yang melatarbelakanginya. Salah satunya adalah para transpuan Jember tidak memiliki KTP.

Ocha adalah satu dari sekian banyak transpuan di Jember yang tidak memiliki KTP. Dia mengaku, hingga saat ini dirinya tidak memiliki KTP itu. Imbasnya, Ocha tidak dapat menerima bantuan. “Emang aku tidak punya KTP. Maka dari itu, aku tidak dapat apa-apa,” ungkapnya kepada Jawa Pos Radar Jember.

Mobile_AP_Rectangle 2

Untuk keperluan administratif, misalnya mengurusi tiket pesawat, Ocha menggunakan surat domisili. Dia mengaku enggan mengurus KTP. Sebab, meski selama ini ia sudah berupaya untuk mengurus KTP, namun tidak mendapatkan pelayanan yang ramah dan layak. “Pernah ngurusi di kecamatan, lalu disuruh ke Dispenduk. Nyampai Dispenduk disuruh ke kecamatan. Jadi dioper- oper terus,” terangnya. Selama ini, kaum transpuan Jember memang kerap mendapat perlakuan diskriminatif. Termasuk untuk pemenuhan hak-hak dasar mereka.

Sekretaris Lembaga Swadaya Masyarakat Omah Gaya dan Warna (Ogawa) Widi Panuwun Harini menyebut, hingga saat ini memang belum ada bantuan sosial bagi kalangan transpuan Jember yang terdampak wabah. Ogawa merupakan organisasi nirlaba yang fokus mendampingi kaum transpuan Jember. “Bantuan sosial belum terkaver sepenuhnya. Kemarin kami dapat dari PKH,” kata perempuan yang akrab disapa Ririn itu.

Ririn menjabarkan, pada pertengahan 2020, bantuan tersebut menyasar pada 43 transpuan Jember yang tersebar di dua wilayah Jember. Yaitu Kencong dan Jember kota. Sebanyak 26 bantuan dikucurkan untuk para transpuan Jember di Kencong Jember dan sisanya di wilayah kota Jember. Namun, dari puluhan transpuan Jember itu, ada sekitar lima sampai tujuh orang yang tidak mendapatkan. Sebab, mereka berhalangan datang saat pembagian sembako.

“Kemarin, KTP dan KK sudah saya kumpulkan. Katanya mau diantar sendiri. Tapi, nyatanya tidak ada. Saya juga menawarkan (ke petugas, Red) jika ada kebutuhan dokumen lagi yang dibutuhkan,” ucapnya.

- Advertisement -

AJUNG, RADARJEMBER.ID – Pemerintah telah menggelontorkan bantuan sosial untuk masyarakat yang terdampak pandemi. Mulai dari bantuan sosial tunai dalam bentuk uang dan sembako, bantuan langsung tunai dana desa (BLT DD), hingga prakerja. Namun, dalam pendistribusiannya masih saja ada kesenjangan, karena tak semua warga dapat merasakan bantuan tersebut.

Kesenjangan inilah yang terjadi terhadap kalangan transpuan Jember. Mereka seperti warga negara kelas dua. Keberadaannya bukan menjadi prioritas pemerintah. Sebab, hingga saat ini golongan transpuan Jember tidak kunjung mendapatkan bantuan. Banyak sebab yang melatarbelakanginya. Salah satunya adalah para transpuan Jember tidak memiliki KTP.

Ocha adalah satu dari sekian banyak transpuan di Jember yang tidak memiliki KTP. Dia mengaku, hingga saat ini dirinya tidak memiliki KTP itu. Imbasnya, Ocha tidak dapat menerima bantuan. “Emang aku tidak punya KTP. Maka dari itu, aku tidak dapat apa-apa,” ungkapnya kepada Jawa Pos Radar Jember.

Untuk keperluan administratif, misalnya mengurusi tiket pesawat, Ocha menggunakan surat domisili. Dia mengaku enggan mengurus KTP. Sebab, meski selama ini ia sudah berupaya untuk mengurus KTP, namun tidak mendapatkan pelayanan yang ramah dan layak. “Pernah ngurusi di kecamatan, lalu disuruh ke Dispenduk. Nyampai Dispenduk disuruh ke kecamatan. Jadi dioper- oper terus,” terangnya. Selama ini, kaum transpuan Jember memang kerap mendapat perlakuan diskriminatif. Termasuk untuk pemenuhan hak-hak dasar mereka.

Sekretaris Lembaga Swadaya Masyarakat Omah Gaya dan Warna (Ogawa) Widi Panuwun Harini menyebut, hingga saat ini memang belum ada bantuan sosial bagi kalangan transpuan Jember yang terdampak wabah. Ogawa merupakan organisasi nirlaba yang fokus mendampingi kaum transpuan Jember. “Bantuan sosial belum terkaver sepenuhnya. Kemarin kami dapat dari PKH,” kata perempuan yang akrab disapa Ririn itu.

Ririn menjabarkan, pada pertengahan 2020, bantuan tersebut menyasar pada 43 transpuan Jember yang tersebar di dua wilayah Jember. Yaitu Kencong dan Jember kota. Sebanyak 26 bantuan dikucurkan untuk para transpuan Jember di Kencong Jember dan sisanya di wilayah kota Jember. Namun, dari puluhan transpuan Jember itu, ada sekitar lima sampai tujuh orang yang tidak mendapatkan. Sebab, mereka berhalangan datang saat pembagian sembako.

“Kemarin, KTP dan KK sudah saya kumpulkan. Katanya mau diantar sendiri. Tapi, nyatanya tidak ada. Saya juga menawarkan (ke petugas, Red) jika ada kebutuhan dokumen lagi yang dibutuhkan,” ucapnya.

AJUNG, RADARJEMBER.ID – Pemerintah telah menggelontorkan bantuan sosial untuk masyarakat yang terdampak pandemi. Mulai dari bantuan sosial tunai dalam bentuk uang dan sembako, bantuan langsung tunai dana desa (BLT DD), hingga prakerja. Namun, dalam pendistribusiannya masih saja ada kesenjangan, karena tak semua warga dapat merasakan bantuan tersebut.

Kesenjangan inilah yang terjadi terhadap kalangan transpuan Jember. Mereka seperti warga negara kelas dua. Keberadaannya bukan menjadi prioritas pemerintah. Sebab, hingga saat ini golongan transpuan Jember tidak kunjung mendapatkan bantuan. Banyak sebab yang melatarbelakanginya. Salah satunya adalah para transpuan Jember tidak memiliki KTP.

Ocha adalah satu dari sekian banyak transpuan di Jember yang tidak memiliki KTP. Dia mengaku, hingga saat ini dirinya tidak memiliki KTP itu. Imbasnya, Ocha tidak dapat menerima bantuan. “Emang aku tidak punya KTP. Maka dari itu, aku tidak dapat apa-apa,” ungkapnya kepada Jawa Pos Radar Jember.

Untuk keperluan administratif, misalnya mengurusi tiket pesawat, Ocha menggunakan surat domisili. Dia mengaku enggan mengurus KTP. Sebab, meski selama ini ia sudah berupaya untuk mengurus KTP, namun tidak mendapatkan pelayanan yang ramah dan layak. “Pernah ngurusi di kecamatan, lalu disuruh ke Dispenduk. Nyampai Dispenduk disuruh ke kecamatan. Jadi dioper- oper terus,” terangnya. Selama ini, kaum transpuan Jember memang kerap mendapat perlakuan diskriminatif. Termasuk untuk pemenuhan hak-hak dasar mereka.

Sekretaris Lembaga Swadaya Masyarakat Omah Gaya dan Warna (Ogawa) Widi Panuwun Harini menyebut, hingga saat ini memang belum ada bantuan sosial bagi kalangan transpuan Jember yang terdampak wabah. Ogawa merupakan organisasi nirlaba yang fokus mendampingi kaum transpuan Jember. “Bantuan sosial belum terkaver sepenuhnya. Kemarin kami dapat dari PKH,” kata perempuan yang akrab disapa Ririn itu.

Ririn menjabarkan, pada pertengahan 2020, bantuan tersebut menyasar pada 43 transpuan Jember yang tersebar di dua wilayah Jember. Yaitu Kencong dan Jember kota. Sebanyak 26 bantuan dikucurkan untuk para transpuan Jember di Kencong Jember dan sisanya di wilayah kota Jember. Namun, dari puluhan transpuan Jember itu, ada sekitar lima sampai tujuh orang yang tidak mendapatkan. Sebab, mereka berhalangan datang saat pembagian sembako.

“Kemarin, KTP dan KK sudah saya kumpulkan. Katanya mau diantar sendiri. Tapi, nyatanya tidak ada. Saya juga menawarkan (ke petugas, Red) jika ada kebutuhan dokumen lagi yang dibutuhkan,” ucapnya.

BERITA TERKINI

Wajib Dibaca

/