alexametrics
23.4 C
Jember
Sunday, 29 May 2022

Kasus HIV/AIDS Meningkat 20 Persen

Disumbang Perantauan dari Bali dan Kalimantan

Mobile_AP_Rectangle 1

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Selama pandemi setahun belakangan ini, jumlah penderita human immunodeficiency virus/acquired immune deficiency syndrome (HIV/AIDS) di Jember meningkat. Bahkan jumlahnya bertambah hingga 20 persen. Kondisi ini harus menjadi perhatian bersama. Tak hanya oleh pemerintah, tapi juga masyarakat.

Data yang diperoleh Jawa Pos Radar Jember menyebutkan, hingga kini ada sebanyak 6.200 kasus yang tercatat di Dinas Kesehatan (Dinkes) Jember. Jumlah ini merupakan akumulasi sejak pendataan awal oleh Dinkes Jember hingga saat ini. Dari angka itu, sekitar 5.500 di antaranya merupakan masyarakat yang berdomisili di Jember. Sisanya adalah hasil pendataan pasien dari kabupaten lain yang menjalani pengobatan di Jember.

Plt Kepala Dinkes Jember dr Wiwik Supartiwi menerangkan, dari jumlah tersebut, sebanyak 1.800 penyintas mengikuti program atau layanan pengobatan antiretroviral atau ARV hingga saat ini. Mereka adalah orang dengan HIV/AIDS atau ODHA yang terdata melakukan konseling dan pengobatan di Jember yang belum meninggal. “Sekarang ini aksesnya mudah dijangkau. Tinggal menghadirkan orangnya. Ini yang tidak bisa diselesaikan oleh Dinas Kesehatan sendiri,” katanya.

Mobile_AP_Rectangle 2

Menurut dia, tren penyebaran HIV/AIDS saat ini juga sudah berkembang. Tak hanya menyasar kelompok rentan, misalnya pekerja seks komersial, waria, kelompok lesbian, gay, biseksual, dan transgender (LGBT), atau lelaki suka lelaki (LSL). Namun, juga sudah masuk ke masyarakat umum. Misalnya pada ibu hamil yang biasanya tertular dari suaminya.

Selain itu, peningkatan kasus juga terjadi akibat kepulangan pekerja perantauan. Kebanyakan dari Bali dan Kalimantan. Saat pulang dari pulau seberang, mereka sudah membawa virus yang menggerogoti kekebalan tubuh itu. Wiwik menyebut, mereka sebagai kelompok rentan. Dan tidak menjelaskan secara spesifik apa pekerjaan para perantauan ini. “Trennya sekarang sudah masuk ke masyarakat umum. Kalau dulu waria, kelompok LGBT, dan lelaki dengan lelaki,” terang Wiwik.

Selama pandemi, Wiwik mengungkapkan, tidak ada pembatasan pemeriksaan HIV. Selama ada warga yang memiliki indikasi HIV/AIDS di dalam tubuhnya, mereka bisa memeriksakan diri. Setidaknya terdapat delapan puskesmas yang menyediakan layanan pengobatan ARV. Serta empat rumah sakit rujukan yang bisa digunakan untuk berobat. “Sebenarnya seluruh puskesmas sudah dapat melakukan pemeriksaan. Tapi, yang dapat menjadi rujukan terapi dan konseling hanya ada delapan puskesmas dan empat rumah sakit. Mampunya layanan poli VCT,” jelas Wiwik.

Sayangnya, kata dia, penanganan terhadap ODHA masih mengalami kendala. Sebab, hingga saat ini stigma negatif terhadap para penyintas masih tetap ada. Hal ini pula yang menjadi penyebab utama mandeknya pengobatan ODHA. Mereka memilih menghentikan pengobatan ketimbang mengalami pengucilan dari masyarakat. “Istilahnya, kalau sudah masuk ke poli VCT, mereka sudah HIV. Ini yang menjadi kendala pengobatan. Makanya kami perbanyak sosialisasi,” tuturnya.

- Advertisement -

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Selama pandemi setahun belakangan ini, jumlah penderita human immunodeficiency virus/acquired immune deficiency syndrome (HIV/AIDS) di Jember meningkat. Bahkan jumlahnya bertambah hingga 20 persen. Kondisi ini harus menjadi perhatian bersama. Tak hanya oleh pemerintah, tapi juga masyarakat.

Data yang diperoleh Jawa Pos Radar Jember menyebutkan, hingga kini ada sebanyak 6.200 kasus yang tercatat di Dinas Kesehatan (Dinkes) Jember. Jumlah ini merupakan akumulasi sejak pendataan awal oleh Dinkes Jember hingga saat ini. Dari angka itu, sekitar 5.500 di antaranya merupakan masyarakat yang berdomisili di Jember. Sisanya adalah hasil pendataan pasien dari kabupaten lain yang menjalani pengobatan di Jember.

Plt Kepala Dinkes Jember dr Wiwik Supartiwi menerangkan, dari jumlah tersebut, sebanyak 1.800 penyintas mengikuti program atau layanan pengobatan antiretroviral atau ARV hingga saat ini. Mereka adalah orang dengan HIV/AIDS atau ODHA yang terdata melakukan konseling dan pengobatan di Jember yang belum meninggal. “Sekarang ini aksesnya mudah dijangkau. Tinggal menghadirkan orangnya. Ini yang tidak bisa diselesaikan oleh Dinas Kesehatan sendiri,” katanya.

Menurut dia, tren penyebaran HIV/AIDS saat ini juga sudah berkembang. Tak hanya menyasar kelompok rentan, misalnya pekerja seks komersial, waria, kelompok lesbian, gay, biseksual, dan transgender (LGBT), atau lelaki suka lelaki (LSL). Namun, juga sudah masuk ke masyarakat umum. Misalnya pada ibu hamil yang biasanya tertular dari suaminya.

Selain itu, peningkatan kasus juga terjadi akibat kepulangan pekerja perantauan. Kebanyakan dari Bali dan Kalimantan. Saat pulang dari pulau seberang, mereka sudah membawa virus yang menggerogoti kekebalan tubuh itu. Wiwik menyebut, mereka sebagai kelompok rentan. Dan tidak menjelaskan secara spesifik apa pekerjaan para perantauan ini. “Trennya sekarang sudah masuk ke masyarakat umum. Kalau dulu waria, kelompok LGBT, dan lelaki dengan lelaki,” terang Wiwik.

Selama pandemi, Wiwik mengungkapkan, tidak ada pembatasan pemeriksaan HIV. Selama ada warga yang memiliki indikasi HIV/AIDS di dalam tubuhnya, mereka bisa memeriksakan diri. Setidaknya terdapat delapan puskesmas yang menyediakan layanan pengobatan ARV. Serta empat rumah sakit rujukan yang bisa digunakan untuk berobat. “Sebenarnya seluruh puskesmas sudah dapat melakukan pemeriksaan. Tapi, yang dapat menjadi rujukan terapi dan konseling hanya ada delapan puskesmas dan empat rumah sakit. Mampunya layanan poli VCT,” jelas Wiwik.

Sayangnya, kata dia, penanganan terhadap ODHA masih mengalami kendala. Sebab, hingga saat ini stigma negatif terhadap para penyintas masih tetap ada. Hal ini pula yang menjadi penyebab utama mandeknya pengobatan ODHA. Mereka memilih menghentikan pengobatan ketimbang mengalami pengucilan dari masyarakat. “Istilahnya, kalau sudah masuk ke poli VCT, mereka sudah HIV. Ini yang menjadi kendala pengobatan. Makanya kami perbanyak sosialisasi,” tuturnya.

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Selama pandemi setahun belakangan ini, jumlah penderita human immunodeficiency virus/acquired immune deficiency syndrome (HIV/AIDS) di Jember meningkat. Bahkan jumlahnya bertambah hingga 20 persen. Kondisi ini harus menjadi perhatian bersama. Tak hanya oleh pemerintah, tapi juga masyarakat.

Data yang diperoleh Jawa Pos Radar Jember menyebutkan, hingga kini ada sebanyak 6.200 kasus yang tercatat di Dinas Kesehatan (Dinkes) Jember. Jumlah ini merupakan akumulasi sejak pendataan awal oleh Dinkes Jember hingga saat ini. Dari angka itu, sekitar 5.500 di antaranya merupakan masyarakat yang berdomisili di Jember. Sisanya adalah hasil pendataan pasien dari kabupaten lain yang menjalani pengobatan di Jember.

Plt Kepala Dinkes Jember dr Wiwik Supartiwi menerangkan, dari jumlah tersebut, sebanyak 1.800 penyintas mengikuti program atau layanan pengobatan antiretroviral atau ARV hingga saat ini. Mereka adalah orang dengan HIV/AIDS atau ODHA yang terdata melakukan konseling dan pengobatan di Jember yang belum meninggal. “Sekarang ini aksesnya mudah dijangkau. Tinggal menghadirkan orangnya. Ini yang tidak bisa diselesaikan oleh Dinas Kesehatan sendiri,” katanya.

Menurut dia, tren penyebaran HIV/AIDS saat ini juga sudah berkembang. Tak hanya menyasar kelompok rentan, misalnya pekerja seks komersial, waria, kelompok lesbian, gay, biseksual, dan transgender (LGBT), atau lelaki suka lelaki (LSL). Namun, juga sudah masuk ke masyarakat umum. Misalnya pada ibu hamil yang biasanya tertular dari suaminya.

Selain itu, peningkatan kasus juga terjadi akibat kepulangan pekerja perantauan. Kebanyakan dari Bali dan Kalimantan. Saat pulang dari pulau seberang, mereka sudah membawa virus yang menggerogoti kekebalan tubuh itu. Wiwik menyebut, mereka sebagai kelompok rentan. Dan tidak menjelaskan secara spesifik apa pekerjaan para perantauan ini. “Trennya sekarang sudah masuk ke masyarakat umum. Kalau dulu waria, kelompok LGBT, dan lelaki dengan lelaki,” terang Wiwik.

Selama pandemi, Wiwik mengungkapkan, tidak ada pembatasan pemeriksaan HIV. Selama ada warga yang memiliki indikasi HIV/AIDS di dalam tubuhnya, mereka bisa memeriksakan diri. Setidaknya terdapat delapan puskesmas yang menyediakan layanan pengobatan ARV. Serta empat rumah sakit rujukan yang bisa digunakan untuk berobat. “Sebenarnya seluruh puskesmas sudah dapat melakukan pemeriksaan. Tapi, yang dapat menjadi rujukan terapi dan konseling hanya ada delapan puskesmas dan empat rumah sakit. Mampunya layanan poli VCT,” jelas Wiwik.

Sayangnya, kata dia, penanganan terhadap ODHA masih mengalami kendala. Sebab, hingga saat ini stigma negatif terhadap para penyintas masih tetap ada. Hal ini pula yang menjadi penyebab utama mandeknya pengobatan ODHA. Mereka memilih menghentikan pengobatan ketimbang mengalami pengucilan dari masyarakat. “Istilahnya, kalau sudah masuk ke poli VCT, mereka sudah HIV. Ini yang menjadi kendala pengobatan. Makanya kami perbanyak sosialisasi,” tuturnya.

BERITA TERKINI

Wajib Dibaca

/