alexametrics
32 C
Jember
Saturday, 28 May 2022

Miris,Formasi PPPK Sedikit karena Gajinya akan Membebani Dana Alokasi Umum

Desak Formasi PPPK Sesuai Kondisi Daerah

Mobile_AP_Rectangle 1

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Seleksi penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) masih saja menemui problem di lapangan. Sebab, formasi tahun 2021 yang dialokasikan pemerintah pusat dinilai belum sesuai dengan kebutuhan daerah. Untuk itulah, Forum Honorer (FH) PGRI Jawa Timur berharap agar pengajuan formasi PPPK untuk guru dan tenaga kependidikan pada 2022 mendatang dimaksimalkan dan sesuai kondisi daerah.

Keinginan itu disampaikan tiga perwakilan FH PGRI Jawa Timur saat bertemu dengan Ketua DPD RI AA La Nyalla Mahmud Mattalitti, baru-baru ini. Ketiga perwakilan tersebut adalah Ketua FH PGRI Jatim Ilham Wahyudi, Wakil Ketua Moh Abror, dan Sekretaris M Agus.

Selama ini, menurut Ilham, langkah yang diambil pemerintah pusat ternyata ditafsirkan berbeda oleh pemerintah daerah. Buktinya, pengajuan formasi dari daerah belum maksimal. “Formasi yang diajukan hanya sedikit. Dengan alasan gaji ASN PPPK akan membebani DAU (dana alokasi umum, Red) di masing-masing daerah,” katanya.

Mobile_AP_Rectangle 2

Ilham mengungkapkan, pemerintah sebenarnya menyediakan sebanyak 1.002.616 formasi untuk tingkat nasional. Seperti yang disampaikan Mendikbudristek Nadiem Makarim. Pemerintah akan merekrut satu juta guru PPPK di tahun 2021. Namun, pengajuan dari pemerintah daerah hanya separuhnya, sekitar 506.252 formasi. Artinya, ada jatah formasi sebanyak 496.364 yang belum diambil oleh pemda. “Dan yang lulus seleksi ASN PPPK tahap satu, yang diumumkan Jumat 8 Oktober lalu, baru tercatat 173.329 guru honorer,” ucap dia.

Selain itu, FH PGRI Jatim juga meminta adanya afirmasi berdasarkan masa kerja dan nomor unik pendidik dan tenaga kependidikan (NUPTK). “Pemerintah hanya mengakomodasi penurunan nilai ambang batas (passing grade, Red), sedangkan tambahan afirmasi berupa masa kerja atau masa pengabdian belum tersentuh,” ujar Ilham.

Keinginan lainnya agar pemerintah pusat dan pemda segera berkoordinasi untuk melakukan pemberkasan bagi tenaga honorer yang dinyatakan lulus tahap I dan tahap II. “Kemudian, perlu kami sampaikan juga kepada Pak Ketua DPD RI terkait standardisasi gaji atau insentif daerah bagi guru dan tenaga kependidikan honorer, seharusnya sesuai UMK. Selama ini masih ada yang digaji Rp 300 ribu per bulan. Sangat memprihatinkan,” tukas Ilham.

Menanggapi aspirasi forum guru honorer itu, Ketua DPD RI La Nyalla Mahmud Mattalitti menyatakan, DPD RI sudah membentuk Panitia Khusus Guru dan Tenaga Kependidikan Honorer (GTKH). Hasil rekomendasi sudah dilaporkan dalam sidang paripurna ke-6 DPD RI masa sidang II tahun sidang 2021-2022, Kamis (16/12) lalu. “Salah satu rekomendasinya adalah meminta Presiden Joko Widodo menerbitkan keputusan presiden yang menjadi dasar hukum untuk mengangkat guru honorer yang berusia lebih dari 40 tahun dengan masa pengabdian minimal 15 tahun menjadi PNS tanpa tes,” terangnya.

- Advertisement -

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Seleksi penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) masih saja menemui problem di lapangan. Sebab, formasi tahun 2021 yang dialokasikan pemerintah pusat dinilai belum sesuai dengan kebutuhan daerah. Untuk itulah, Forum Honorer (FH) PGRI Jawa Timur berharap agar pengajuan formasi PPPK untuk guru dan tenaga kependidikan pada 2022 mendatang dimaksimalkan dan sesuai kondisi daerah.

Keinginan itu disampaikan tiga perwakilan FH PGRI Jawa Timur saat bertemu dengan Ketua DPD RI AA La Nyalla Mahmud Mattalitti, baru-baru ini. Ketiga perwakilan tersebut adalah Ketua FH PGRI Jatim Ilham Wahyudi, Wakil Ketua Moh Abror, dan Sekretaris M Agus.

Selama ini, menurut Ilham, langkah yang diambil pemerintah pusat ternyata ditafsirkan berbeda oleh pemerintah daerah. Buktinya, pengajuan formasi dari daerah belum maksimal. “Formasi yang diajukan hanya sedikit. Dengan alasan gaji ASN PPPK akan membebani DAU (dana alokasi umum, Red) di masing-masing daerah,” katanya.

Ilham mengungkapkan, pemerintah sebenarnya menyediakan sebanyak 1.002.616 formasi untuk tingkat nasional. Seperti yang disampaikan Mendikbudristek Nadiem Makarim. Pemerintah akan merekrut satu juta guru PPPK di tahun 2021. Namun, pengajuan dari pemerintah daerah hanya separuhnya, sekitar 506.252 formasi. Artinya, ada jatah formasi sebanyak 496.364 yang belum diambil oleh pemda. “Dan yang lulus seleksi ASN PPPK tahap satu, yang diumumkan Jumat 8 Oktober lalu, baru tercatat 173.329 guru honorer,” ucap dia.

Selain itu, FH PGRI Jatim juga meminta adanya afirmasi berdasarkan masa kerja dan nomor unik pendidik dan tenaga kependidikan (NUPTK). “Pemerintah hanya mengakomodasi penurunan nilai ambang batas (passing grade, Red), sedangkan tambahan afirmasi berupa masa kerja atau masa pengabdian belum tersentuh,” ujar Ilham.

Keinginan lainnya agar pemerintah pusat dan pemda segera berkoordinasi untuk melakukan pemberkasan bagi tenaga honorer yang dinyatakan lulus tahap I dan tahap II. “Kemudian, perlu kami sampaikan juga kepada Pak Ketua DPD RI terkait standardisasi gaji atau insentif daerah bagi guru dan tenaga kependidikan honorer, seharusnya sesuai UMK. Selama ini masih ada yang digaji Rp 300 ribu per bulan. Sangat memprihatinkan,” tukas Ilham.

Menanggapi aspirasi forum guru honorer itu, Ketua DPD RI La Nyalla Mahmud Mattalitti menyatakan, DPD RI sudah membentuk Panitia Khusus Guru dan Tenaga Kependidikan Honorer (GTKH). Hasil rekomendasi sudah dilaporkan dalam sidang paripurna ke-6 DPD RI masa sidang II tahun sidang 2021-2022, Kamis (16/12) lalu. “Salah satu rekomendasinya adalah meminta Presiden Joko Widodo menerbitkan keputusan presiden yang menjadi dasar hukum untuk mengangkat guru honorer yang berusia lebih dari 40 tahun dengan masa pengabdian minimal 15 tahun menjadi PNS tanpa tes,” terangnya.

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Seleksi penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) masih saja menemui problem di lapangan. Sebab, formasi tahun 2021 yang dialokasikan pemerintah pusat dinilai belum sesuai dengan kebutuhan daerah. Untuk itulah, Forum Honorer (FH) PGRI Jawa Timur berharap agar pengajuan formasi PPPK untuk guru dan tenaga kependidikan pada 2022 mendatang dimaksimalkan dan sesuai kondisi daerah.

Keinginan itu disampaikan tiga perwakilan FH PGRI Jawa Timur saat bertemu dengan Ketua DPD RI AA La Nyalla Mahmud Mattalitti, baru-baru ini. Ketiga perwakilan tersebut adalah Ketua FH PGRI Jatim Ilham Wahyudi, Wakil Ketua Moh Abror, dan Sekretaris M Agus.

Selama ini, menurut Ilham, langkah yang diambil pemerintah pusat ternyata ditafsirkan berbeda oleh pemerintah daerah. Buktinya, pengajuan formasi dari daerah belum maksimal. “Formasi yang diajukan hanya sedikit. Dengan alasan gaji ASN PPPK akan membebani DAU (dana alokasi umum, Red) di masing-masing daerah,” katanya.

Ilham mengungkapkan, pemerintah sebenarnya menyediakan sebanyak 1.002.616 formasi untuk tingkat nasional. Seperti yang disampaikan Mendikbudristek Nadiem Makarim. Pemerintah akan merekrut satu juta guru PPPK di tahun 2021. Namun, pengajuan dari pemerintah daerah hanya separuhnya, sekitar 506.252 formasi. Artinya, ada jatah formasi sebanyak 496.364 yang belum diambil oleh pemda. “Dan yang lulus seleksi ASN PPPK tahap satu, yang diumumkan Jumat 8 Oktober lalu, baru tercatat 173.329 guru honorer,” ucap dia.

Selain itu, FH PGRI Jatim juga meminta adanya afirmasi berdasarkan masa kerja dan nomor unik pendidik dan tenaga kependidikan (NUPTK). “Pemerintah hanya mengakomodasi penurunan nilai ambang batas (passing grade, Red), sedangkan tambahan afirmasi berupa masa kerja atau masa pengabdian belum tersentuh,” ujar Ilham.

Keinginan lainnya agar pemerintah pusat dan pemda segera berkoordinasi untuk melakukan pemberkasan bagi tenaga honorer yang dinyatakan lulus tahap I dan tahap II. “Kemudian, perlu kami sampaikan juga kepada Pak Ketua DPD RI terkait standardisasi gaji atau insentif daerah bagi guru dan tenaga kependidikan honorer, seharusnya sesuai UMK. Selama ini masih ada yang digaji Rp 300 ribu per bulan. Sangat memprihatinkan,” tukas Ilham.

Menanggapi aspirasi forum guru honorer itu, Ketua DPD RI La Nyalla Mahmud Mattalitti menyatakan, DPD RI sudah membentuk Panitia Khusus Guru dan Tenaga Kependidikan Honorer (GTKH). Hasil rekomendasi sudah dilaporkan dalam sidang paripurna ke-6 DPD RI masa sidang II tahun sidang 2021-2022, Kamis (16/12) lalu. “Salah satu rekomendasinya adalah meminta Presiden Joko Widodo menerbitkan keputusan presiden yang menjadi dasar hukum untuk mengangkat guru honorer yang berusia lebih dari 40 tahun dengan masa pengabdian minimal 15 tahun menjadi PNS tanpa tes,” terangnya.

BERITA TERKINI

Wajib Dibaca

/