alexametrics
29.5 C
Jember
Wednesday, 10 August 2022

Serapan Anggaran Minim

Mobile_AP_Rectangle 1

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Rapat dengar pendapat (RDP) yang digelar Komisi D DPRD Jember mengungkap sejumlah fakta menarik. Yaitu, pada penghujung tahun ini, serapan anggaran di beberapa organisasi perangkat daerah (OPD) tergolong sangat minim. Gara-garanya, banyak anggaran yang tidak bisa terserap karena terbentur tiadanya payung hukum.

Beberapa OPD yang diketahui serapan anggarannya masih sangat minim setidaknya ada dua lembaga. Pertama adalah Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (DPK) Jember. Kedua yaitu Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Jember.

Pada DPK Jember, pos anggaran yang dialokasikan memang tidak begitu besar. Pada 2020 ini, perpustakaan dan arsip daerah hanya mendapat jatah Rp 1,4 miliar. Kendati begitu, serapan anggarannya cukup minim. Hanya sekitar 20 persen dari nilai tersebut. Serapan anggaran itu hanya untuk melakukan kegiatan rutin. “Sementara yang lain banyak yang terbentur perkada, karena hanya boleh yang wajib dan mengikat. Beli buku baru juga tidak bisa,” kata Udy Hartanto, Plt Kepala DPK Jember, Selasa (18/11).

Mobile_AP_Rectangle 2

Kabid Perpustakaan yang baru beberapa hari menjabat Plt Kepala DPK ini menyebut, ada sejumlah program yang tidak dapat dilakukan. Di antaranya perpustakaan keliling. “Biasanya tiga bus itu dalam sebulan masing-masing sepuluh kali. Sekarang, ditambah adanya wabah korona, tidak bisa beroperasi,” ucapnya.

Mengenai perpustakaan desa, menurutnya belum maksimal. Padahal, buku-buku untuk perpus desa disumbang dari pemerintah provinsi. Namun di lapangan, masih terdapat banyak kendala. “Di lapangan, tenaga penjaga perpus desa juga belum ada. Kalau bukunya dari provinsi. Tadi ada masukan agar jam buka disesuaikan dengan jam kerja pemerintahan desa,” paparnya.

- Advertisement -

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Rapat dengar pendapat (RDP) yang digelar Komisi D DPRD Jember mengungkap sejumlah fakta menarik. Yaitu, pada penghujung tahun ini, serapan anggaran di beberapa organisasi perangkat daerah (OPD) tergolong sangat minim. Gara-garanya, banyak anggaran yang tidak bisa terserap karena terbentur tiadanya payung hukum.

Beberapa OPD yang diketahui serapan anggarannya masih sangat minim setidaknya ada dua lembaga. Pertama adalah Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (DPK) Jember. Kedua yaitu Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Jember.

Pada DPK Jember, pos anggaran yang dialokasikan memang tidak begitu besar. Pada 2020 ini, perpustakaan dan arsip daerah hanya mendapat jatah Rp 1,4 miliar. Kendati begitu, serapan anggarannya cukup minim. Hanya sekitar 20 persen dari nilai tersebut. Serapan anggaran itu hanya untuk melakukan kegiatan rutin. “Sementara yang lain banyak yang terbentur perkada, karena hanya boleh yang wajib dan mengikat. Beli buku baru juga tidak bisa,” kata Udy Hartanto, Plt Kepala DPK Jember, Selasa (18/11).

Kabid Perpustakaan yang baru beberapa hari menjabat Plt Kepala DPK ini menyebut, ada sejumlah program yang tidak dapat dilakukan. Di antaranya perpustakaan keliling. “Biasanya tiga bus itu dalam sebulan masing-masing sepuluh kali. Sekarang, ditambah adanya wabah korona, tidak bisa beroperasi,” ucapnya.

Mengenai perpustakaan desa, menurutnya belum maksimal. Padahal, buku-buku untuk perpus desa disumbang dari pemerintah provinsi. Namun di lapangan, masih terdapat banyak kendala. “Di lapangan, tenaga penjaga perpus desa juga belum ada. Kalau bukunya dari provinsi. Tadi ada masukan agar jam buka disesuaikan dengan jam kerja pemerintahan desa,” paparnya.

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Rapat dengar pendapat (RDP) yang digelar Komisi D DPRD Jember mengungkap sejumlah fakta menarik. Yaitu, pada penghujung tahun ini, serapan anggaran di beberapa organisasi perangkat daerah (OPD) tergolong sangat minim. Gara-garanya, banyak anggaran yang tidak bisa terserap karena terbentur tiadanya payung hukum.

Beberapa OPD yang diketahui serapan anggarannya masih sangat minim setidaknya ada dua lembaga. Pertama adalah Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (DPK) Jember. Kedua yaitu Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Jember.

Pada DPK Jember, pos anggaran yang dialokasikan memang tidak begitu besar. Pada 2020 ini, perpustakaan dan arsip daerah hanya mendapat jatah Rp 1,4 miliar. Kendati begitu, serapan anggarannya cukup minim. Hanya sekitar 20 persen dari nilai tersebut. Serapan anggaran itu hanya untuk melakukan kegiatan rutin. “Sementara yang lain banyak yang terbentur perkada, karena hanya boleh yang wajib dan mengikat. Beli buku baru juga tidak bisa,” kata Udy Hartanto, Plt Kepala DPK Jember, Selasa (18/11).

Kabid Perpustakaan yang baru beberapa hari menjabat Plt Kepala DPK ini menyebut, ada sejumlah program yang tidak dapat dilakukan. Di antaranya perpustakaan keliling. “Biasanya tiga bus itu dalam sebulan masing-masing sepuluh kali. Sekarang, ditambah adanya wabah korona, tidak bisa beroperasi,” ucapnya.

Mengenai perpustakaan desa, menurutnya belum maksimal. Padahal, buku-buku untuk perpus desa disumbang dari pemerintah provinsi. Namun di lapangan, masih terdapat banyak kendala. “Di lapangan, tenaga penjaga perpus desa juga belum ada. Kalau bukunya dari provinsi. Tadi ada masukan agar jam buka disesuaikan dengan jam kerja pemerintahan desa,” paparnya.

BERITA TERKINI

Wajib Dibaca

/