alexametrics
23.6 C
Jember
Saturday, 25 June 2022

Perlukah Peran TNI dalam Pencegahan Terorisme?

Mobile_AP_Rectangle 1

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Pemerintah diminta untuk lebih berhati-hati dalam merancang regulasi tentang pelibatan TNI dalam penanganan terorisme. Selain harus memberikan definisi yang jelas dalam Rancangan Peraturan Presiden (Raperpres) yang kini sedang dibahas, aspek pencegahan juga disarankan agar lebih diutamakan.

Hal ini disampaikan dalam webinar Reorientasi pemberantasan terorisme di Indonesia yang digelar oleh Fakultas Hukum Universitas Jember, Kamis (19/11).

“Terkait pelibatan TNI, kita tidak ingin pemerintah menempatkan terorisme dengan cara berperang. Karena itu, yang perlu adalah membangun daya tahan masyarakat sebagai aspek pencegahan,” ujar I Gede Widhiana Suarda, salah satu pembicara yang juga merupakan Ketua Jurusan Pidana FH Unej.

Mobile_AP_Rectangle 2

Pelibatan TNI dalam penanganan terorisme berpotensi menjadi masalah, seperti terjadinya pelanggaran hukum yang dilakukan oleh aparat. Kemudian juga khawatir akan terjadi kasus salah tangkap, atau bahkan meninggal dunia terhadap terduga terorisme. Hal ini bisa menjadi masalah ketika dilakukan oknum aparat militer.

“Peradilan militer kita tahu juga diisi oleh personel militer dengan akses publik yang terbatas. Adapun peradilan koneksitas (melibatkan penegak hukum sipil untuk kasus personel militer) untuk saat ini masih cukup sulit diterapkan. Memang ada wacana penghapusan peradilan militer, tetapi itu sepertinya masih jauh,” papar Gede.

Secara umum, terdapat tiga perspektif kebijakan negara yang berkembang di berbagai belahan dunia dalam mengatasi terorisme. Perspektif pertama, yakni penempatan terorisme sebagai perang (war on terror) sebagaimana yang dipraktikan pemerintahan AS di bawah Presiden George W. Bush.

Kedua, menempatkan penanganan terorisme sebagai sebuah sistem peradilan pidana. Terakhir, perspektif kebijakan yang menempatkan terorisme sebagai akibat dari problem sosial masyarakat. Seperti kemiskinan, ketidakadilan dan sebagainya.

” Sejauh ini memang belum ada riset yang secara khusus. Karena harus ada tolak ukur yang jelas untuk menyebut keberhasilan penanganan terorisme. Tetapi kita bisa melihat di negara-negara maju yang lebih mengedepankan aspek pencegahan,” imbuh Gede yang telah meraih gelar PhD dari Queensland University of Technology (QuT), Australia ini.

- Advertisement -

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Pemerintah diminta untuk lebih berhati-hati dalam merancang regulasi tentang pelibatan TNI dalam penanganan terorisme. Selain harus memberikan definisi yang jelas dalam Rancangan Peraturan Presiden (Raperpres) yang kini sedang dibahas, aspek pencegahan juga disarankan agar lebih diutamakan.

Hal ini disampaikan dalam webinar Reorientasi pemberantasan terorisme di Indonesia yang digelar oleh Fakultas Hukum Universitas Jember, Kamis (19/11).

“Terkait pelibatan TNI, kita tidak ingin pemerintah menempatkan terorisme dengan cara berperang. Karena itu, yang perlu adalah membangun daya tahan masyarakat sebagai aspek pencegahan,” ujar I Gede Widhiana Suarda, salah satu pembicara yang juga merupakan Ketua Jurusan Pidana FH Unej.

Pelibatan TNI dalam penanganan terorisme berpotensi menjadi masalah, seperti terjadinya pelanggaran hukum yang dilakukan oleh aparat. Kemudian juga khawatir akan terjadi kasus salah tangkap, atau bahkan meninggal dunia terhadap terduga terorisme. Hal ini bisa menjadi masalah ketika dilakukan oknum aparat militer.

“Peradilan militer kita tahu juga diisi oleh personel militer dengan akses publik yang terbatas. Adapun peradilan koneksitas (melibatkan penegak hukum sipil untuk kasus personel militer) untuk saat ini masih cukup sulit diterapkan. Memang ada wacana penghapusan peradilan militer, tetapi itu sepertinya masih jauh,” papar Gede.

Secara umum, terdapat tiga perspektif kebijakan negara yang berkembang di berbagai belahan dunia dalam mengatasi terorisme. Perspektif pertama, yakni penempatan terorisme sebagai perang (war on terror) sebagaimana yang dipraktikan pemerintahan AS di bawah Presiden George W. Bush.

Kedua, menempatkan penanganan terorisme sebagai sebuah sistem peradilan pidana. Terakhir, perspektif kebijakan yang menempatkan terorisme sebagai akibat dari problem sosial masyarakat. Seperti kemiskinan, ketidakadilan dan sebagainya.

” Sejauh ini memang belum ada riset yang secara khusus. Karena harus ada tolak ukur yang jelas untuk menyebut keberhasilan penanganan terorisme. Tetapi kita bisa melihat di negara-negara maju yang lebih mengedepankan aspek pencegahan,” imbuh Gede yang telah meraih gelar PhD dari Queensland University of Technology (QuT), Australia ini.

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Pemerintah diminta untuk lebih berhati-hati dalam merancang regulasi tentang pelibatan TNI dalam penanganan terorisme. Selain harus memberikan definisi yang jelas dalam Rancangan Peraturan Presiden (Raperpres) yang kini sedang dibahas, aspek pencegahan juga disarankan agar lebih diutamakan.

Hal ini disampaikan dalam webinar Reorientasi pemberantasan terorisme di Indonesia yang digelar oleh Fakultas Hukum Universitas Jember, Kamis (19/11).

“Terkait pelibatan TNI, kita tidak ingin pemerintah menempatkan terorisme dengan cara berperang. Karena itu, yang perlu adalah membangun daya tahan masyarakat sebagai aspek pencegahan,” ujar I Gede Widhiana Suarda, salah satu pembicara yang juga merupakan Ketua Jurusan Pidana FH Unej.

Pelibatan TNI dalam penanganan terorisme berpotensi menjadi masalah, seperti terjadinya pelanggaran hukum yang dilakukan oleh aparat. Kemudian juga khawatir akan terjadi kasus salah tangkap, atau bahkan meninggal dunia terhadap terduga terorisme. Hal ini bisa menjadi masalah ketika dilakukan oknum aparat militer.

“Peradilan militer kita tahu juga diisi oleh personel militer dengan akses publik yang terbatas. Adapun peradilan koneksitas (melibatkan penegak hukum sipil untuk kasus personel militer) untuk saat ini masih cukup sulit diterapkan. Memang ada wacana penghapusan peradilan militer, tetapi itu sepertinya masih jauh,” papar Gede.

Secara umum, terdapat tiga perspektif kebijakan negara yang berkembang di berbagai belahan dunia dalam mengatasi terorisme. Perspektif pertama, yakni penempatan terorisme sebagai perang (war on terror) sebagaimana yang dipraktikan pemerintahan AS di bawah Presiden George W. Bush.

Kedua, menempatkan penanganan terorisme sebagai sebuah sistem peradilan pidana. Terakhir, perspektif kebijakan yang menempatkan terorisme sebagai akibat dari problem sosial masyarakat. Seperti kemiskinan, ketidakadilan dan sebagainya.

” Sejauh ini memang belum ada riset yang secara khusus. Karena harus ada tolak ukur yang jelas untuk menyebut keberhasilan penanganan terorisme. Tetapi kita bisa melihat di negara-negara maju yang lebih mengedepankan aspek pencegahan,” imbuh Gede yang telah meraih gelar PhD dari Queensland University of Technology (QuT), Australia ini.

BERITA TERKINI

Wajib Dibaca

/