alexametrics
26.5 C
Jember
Wednesday, 29 June 2022

Guru Honorer Sambat BSU

Mobile_AP_Rectangle 1

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Program Bantuan Subsidi Upah (BSU) rupanya belum bisa dinikmati oleh lebih dari dua ribu guru honorer di Jember. Program yang diperuntukkan bagi kalangan tenaga pendidik di lingkungan Kemendikbud non-PNS dengan nominal Rp 1,8 juta ini digadang-gadang cair dalam beberapa tahap.

Nah, untuk bisa menikmati program ini, Kemendikbud mensyaratkan agar para pendaftar sedang tidak menerima program subsidi dari Kemenaker, dan tidak sedang mendaftar program Kartu Pra-Kerja. Program bantuan subsidi ini resmi diluncurkan pada awal bulan November ini oleh Kemendikbud. Beberapa wilayah pun telah mulai melakukan input data pencairan program BSU ini.

Namun, di wilayah Jember, hingga kini masih belum ada sosialisasi terkait penyaluran program BSU. Sejumlah guru non-PNS pun mulai wadul dan mengeluh kepada pihak terkait. Para guru ini khawatir jika program BSU sekadar harapan palsu.

Mobile_AP_Rectangle 2

Ketua PGRI Jember Supriyono mengatakan bahwa selama ini sudah banyak guru dan keluarganya yang berkeluh kesah kepada dirinya terkait dengan realisasi BSU. Namun, keluh kesah tersebut hanya disampaikan dari mulut ke mulut. Belum ada aksi atau tindakan kolektif untuk mempertanyakan program tersebut.

Menurut Supriyono, program ini diadakan untuk menggenjot daya beli masyarakat. Lebih spesifik lagi adalah para tenaga pendidik non-PNS selama pandemi. “Sehingga dapat mulai memulihkan kondisi ekonomi daerah dan meningkatkan daya beli masyarakat,” terangnya.

- Advertisement -

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Program Bantuan Subsidi Upah (BSU) rupanya belum bisa dinikmati oleh lebih dari dua ribu guru honorer di Jember. Program yang diperuntukkan bagi kalangan tenaga pendidik di lingkungan Kemendikbud non-PNS dengan nominal Rp 1,8 juta ini digadang-gadang cair dalam beberapa tahap.

Nah, untuk bisa menikmati program ini, Kemendikbud mensyaratkan agar para pendaftar sedang tidak menerima program subsidi dari Kemenaker, dan tidak sedang mendaftar program Kartu Pra-Kerja. Program bantuan subsidi ini resmi diluncurkan pada awal bulan November ini oleh Kemendikbud. Beberapa wilayah pun telah mulai melakukan input data pencairan program BSU ini.

Namun, di wilayah Jember, hingga kini masih belum ada sosialisasi terkait penyaluran program BSU. Sejumlah guru non-PNS pun mulai wadul dan mengeluh kepada pihak terkait. Para guru ini khawatir jika program BSU sekadar harapan palsu.

Ketua PGRI Jember Supriyono mengatakan bahwa selama ini sudah banyak guru dan keluarganya yang berkeluh kesah kepada dirinya terkait dengan realisasi BSU. Namun, keluh kesah tersebut hanya disampaikan dari mulut ke mulut. Belum ada aksi atau tindakan kolektif untuk mempertanyakan program tersebut.

Menurut Supriyono, program ini diadakan untuk menggenjot daya beli masyarakat. Lebih spesifik lagi adalah para tenaga pendidik non-PNS selama pandemi. “Sehingga dapat mulai memulihkan kondisi ekonomi daerah dan meningkatkan daya beli masyarakat,” terangnya.

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Program Bantuan Subsidi Upah (BSU) rupanya belum bisa dinikmati oleh lebih dari dua ribu guru honorer di Jember. Program yang diperuntukkan bagi kalangan tenaga pendidik di lingkungan Kemendikbud non-PNS dengan nominal Rp 1,8 juta ini digadang-gadang cair dalam beberapa tahap.

Nah, untuk bisa menikmati program ini, Kemendikbud mensyaratkan agar para pendaftar sedang tidak menerima program subsidi dari Kemenaker, dan tidak sedang mendaftar program Kartu Pra-Kerja. Program bantuan subsidi ini resmi diluncurkan pada awal bulan November ini oleh Kemendikbud. Beberapa wilayah pun telah mulai melakukan input data pencairan program BSU ini.

Namun, di wilayah Jember, hingga kini masih belum ada sosialisasi terkait penyaluran program BSU. Sejumlah guru non-PNS pun mulai wadul dan mengeluh kepada pihak terkait. Para guru ini khawatir jika program BSU sekadar harapan palsu.

Ketua PGRI Jember Supriyono mengatakan bahwa selama ini sudah banyak guru dan keluarganya yang berkeluh kesah kepada dirinya terkait dengan realisasi BSU. Namun, keluh kesah tersebut hanya disampaikan dari mulut ke mulut. Belum ada aksi atau tindakan kolektif untuk mempertanyakan program tersebut.

Menurut Supriyono, program ini diadakan untuk menggenjot daya beli masyarakat. Lebih spesifik lagi adalah para tenaga pendidik non-PNS selama pandemi. “Sehingga dapat mulai memulihkan kondisi ekonomi daerah dan meningkatkan daya beli masyarakat,” terangnya.

BERITA TERKINI

Wajib Dibaca

/