alexametrics
24.1 C
Jember
Thursday, 19 May 2022

Gak Sekedar Merayakan HSN Wayahe Jember Ngene

Wayahe Jember Miliki Perda Pesantren

Mobile_AP_Rectangle 1

Apabila Perda Pesantren itu dapat dilahirkan, maka keberpihakan pemerintah daerah otomatis terlihat oleh seluruh warga Jember. “Kalau kebijakannya sekadar kegiatan taktis atau pemberdayaan sesaat, tahun depan bisa hilang. Tetapi, kalau kebijakan itu berupa perda, maka ke depan ada kewajiban pemerintah untuk tetap memberikan program dan kegiatan bagi pesantren,” tegasnya.

Mengenai Perda Pesantren tersebut, memang ada dua jalur. Pertama usulan dari eksekutif atau bupati, dan kedua inisiatif DPRD Jember. PKB, Cak Ayub menambahkan, ingin Perda Pesantren itu diusulkan bupati sebagai bentuk keberpihakan nyata terhadap pesantren. Perda itu tentu tidak sebatas berbicara tentang pemilik pondok, tetapi di dalamnya juga ada pendidikan, ekonomi, serta banyak aspek yang lain. “Jember sudah waktunya punya. Karena beberapa daerah lain sudah ada yang disahkan,” pungkasnya.

Reporter : Nur Hariri

Mobile_AP_Rectangle 2

Fotografer : Dwi Siswanto

Editor : Mahrus Sholih

 

 

- Advertisement -

Apabila Perda Pesantren itu dapat dilahirkan, maka keberpihakan pemerintah daerah otomatis terlihat oleh seluruh warga Jember. “Kalau kebijakannya sekadar kegiatan taktis atau pemberdayaan sesaat, tahun depan bisa hilang. Tetapi, kalau kebijakan itu berupa perda, maka ke depan ada kewajiban pemerintah untuk tetap memberikan program dan kegiatan bagi pesantren,” tegasnya.

Mengenai Perda Pesantren tersebut, memang ada dua jalur. Pertama usulan dari eksekutif atau bupati, dan kedua inisiatif DPRD Jember. PKB, Cak Ayub menambahkan, ingin Perda Pesantren itu diusulkan bupati sebagai bentuk keberpihakan nyata terhadap pesantren. Perda itu tentu tidak sebatas berbicara tentang pemilik pondok, tetapi di dalamnya juga ada pendidikan, ekonomi, serta banyak aspek yang lain. “Jember sudah waktunya punya. Karena beberapa daerah lain sudah ada yang disahkan,” pungkasnya.

Reporter : Nur Hariri

Fotografer : Dwi Siswanto

Editor : Mahrus Sholih

 

 

Apabila Perda Pesantren itu dapat dilahirkan, maka keberpihakan pemerintah daerah otomatis terlihat oleh seluruh warga Jember. “Kalau kebijakannya sekadar kegiatan taktis atau pemberdayaan sesaat, tahun depan bisa hilang. Tetapi, kalau kebijakan itu berupa perda, maka ke depan ada kewajiban pemerintah untuk tetap memberikan program dan kegiatan bagi pesantren,” tegasnya.

Mengenai Perda Pesantren tersebut, memang ada dua jalur. Pertama usulan dari eksekutif atau bupati, dan kedua inisiatif DPRD Jember. PKB, Cak Ayub menambahkan, ingin Perda Pesantren itu diusulkan bupati sebagai bentuk keberpihakan nyata terhadap pesantren. Perda itu tentu tidak sebatas berbicara tentang pemilik pondok, tetapi di dalamnya juga ada pendidikan, ekonomi, serta banyak aspek yang lain. “Jember sudah waktunya punya. Karena beberapa daerah lain sudah ada yang disahkan,” pungkasnya.

Reporter : Nur Hariri

Fotografer : Dwi Siswanto

Editor : Mahrus Sholih

 

 

BERITA TERKINI

Wajib Dibaca

/