30.2 C
Jember
Friday, 2 December 2022

Patuhi Aturannya, Bayar Pajaknya

Penambangan di Gunung Sadeng Wajib Izin

Mobile_AP_Rectangle 1

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Pemkab Jember memberikan kebijakan baru dalam rangka penertiban kerja sama pemanfaatan Gunung  Sadeng, di Desa Grenden, Kecamatan Puger. Bupati Jember Hendy Siswanto mengundang seluruh perusahaan yang selama ini telah beroperasi melakukan penambangan di sana.

Tarif Baru untuk Gunung Sadeng

Pertemuan yang digelar Bupati Hendy di Kantor Pemkab Jember, kemarin (19/9), tidak dihadiri secara lengkap oleh seluruh perusahaan yang terdata. Hanya ada 13 perwakilan perusahaan yang hadir dalam audiensi tertutup itu. Bupati menyampaikan hal-hal yang menjadi ketentuan baru pemkab dalam pemanfaatan lahan tambang di Gunung Sadeng.

Mobile_AP_Rectangle 2

Dijelaskan, perusahaan yang beroperasi di sana harus membayarkan pajak kepada pemkab sebagai bentuk retribusi. Pihaknya akan memfasilitasi perusahaan untuk mendaftar ke Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) yang ditetapkan oleh masing-masing perusahaan. Dalam hal ini, mereka diwajibkan melakukan pendaftaran dan mengantongi izin terlebih dahulu kepada pemkab secara legal. “Ini bentuknya kerja sama pemanfaatan,” tegas Bupati Hendy seusai audiensi.

Hitungan besaran nilai pajak KJPP per perusahaan bisa saja berbeda. Dia menambahkan, perhitungan diserahkan kepada masing-masing perusahaan dengan ketentuan yang sudah diatur. Proses pengkajian itu diberikan waktu satu bulan dan selanjutnya diserahkan kepada Pemkab Jember. Setelah itu, baru akan dinilai oleh pemkab jumlah retribusi sesuai pengambilan material di tempat yang menjadi aset tersebut.

- Advertisement -

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Pemkab Jember memberikan kebijakan baru dalam rangka penertiban kerja sama pemanfaatan Gunung  Sadeng, di Desa Grenden, Kecamatan Puger. Bupati Jember Hendy Siswanto mengundang seluruh perusahaan yang selama ini telah beroperasi melakukan penambangan di sana.

Tarif Baru untuk Gunung Sadeng

Pertemuan yang digelar Bupati Hendy di Kantor Pemkab Jember, kemarin (19/9), tidak dihadiri secara lengkap oleh seluruh perusahaan yang terdata. Hanya ada 13 perwakilan perusahaan yang hadir dalam audiensi tertutup itu. Bupati menyampaikan hal-hal yang menjadi ketentuan baru pemkab dalam pemanfaatan lahan tambang di Gunung Sadeng.

Dijelaskan, perusahaan yang beroperasi di sana harus membayarkan pajak kepada pemkab sebagai bentuk retribusi. Pihaknya akan memfasilitasi perusahaan untuk mendaftar ke Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) yang ditetapkan oleh masing-masing perusahaan. Dalam hal ini, mereka diwajibkan melakukan pendaftaran dan mengantongi izin terlebih dahulu kepada pemkab secara legal. “Ini bentuknya kerja sama pemanfaatan,” tegas Bupati Hendy seusai audiensi.

Hitungan besaran nilai pajak KJPP per perusahaan bisa saja berbeda. Dia menambahkan, perhitungan diserahkan kepada masing-masing perusahaan dengan ketentuan yang sudah diatur. Proses pengkajian itu diberikan waktu satu bulan dan selanjutnya diserahkan kepada Pemkab Jember. Setelah itu, baru akan dinilai oleh pemkab jumlah retribusi sesuai pengambilan material di tempat yang menjadi aset tersebut.

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Pemkab Jember memberikan kebijakan baru dalam rangka penertiban kerja sama pemanfaatan Gunung  Sadeng, di Desa Grenden, Kecamatan Puger. Bupati Jember Hendy Siswanto mengundang seluruh perusahaan yang selama ini telah beroperasi melakukan penambangan di sana.

Tarif Baru untuk Gunung Sadeng

Pertemuan yang digelar Bupati Hendy di Kantor Pemkab Jember, kemarin (19/9), tidak dihadiri secara lengkap oleh seluruh perusahaan yang terdata. Hanya ada 13 perwakilan perusahaan yang hadir dalam audiensi tertutup itu. Bupati menyampaikan hal-hal yang menjadi ketentuan baru pemkab dalam pemanfaatan lahan tambang di Gunung Sadeng.

Dijelaskan, perusahaan yang beroperasi di sana harus membayarkan pajak kepada pemkab sebagai bentuk retribusi. Pihaknya akan memfasilitasi perusahaan untuk mendaftar ke Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) yang ditetapkan oleh masing-masing perusahaan. Dalam hal ini, mereka diwajibkan melakukan pendaftaran dan mengantongi izin terlebih dahulu kepada pemkab secara legal. “Ini bentuknya kerja sama pemanfaatan,” tegas Bupati Hendy seusai audiensi.

Hitungan besaran nilai pajak KJPP per perusahaan bisa saja berbeda. Dia menambahkan, perhitungan diserahkan kepada masing-masing perusahaan dengan ketentuan yang sudah diatur. Proses pengkajian itu diberikan waktu satu bulan dan selanjutnya diserahkan kepada Pemkab Jember. Setelah itu, baru akan dinilai oleh pemkab jumlah retribusi sesuai pengambilan material di tempat yang menjadi aset tersebut.

BERITA TERKINI

Wajib Dibaca

/