alexametrics
28 C
Jember
Thursday, 18 August 2022

Geger Pengondisian Proyek Rehab Sekolah

Dugaan Persaingan Pengusaha Galvalum Mencuat ke Publik

Mobile_AP_Rectangle 1

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Dugaan pengondisian pembelian bahan bangunan proyek rehabilitasi sekolah mencuat di Jember, kemarin (19/8). Kabar itu membikin geger setelah surat pernyataan Kepala SDN Karangduren 01, Kecamatan Balung, Sodiq Mahmud, tersebar ke publik. Isinya tentang kesediaan untuk membeli galvalum dan genting kepada CV Sinar Surya Jaya. Apa yang sebenarnya terjadi?

Seperti diketahui, pada 2020 ini, bantuan rehabilitasi ruang kelas atau perpustakaan diberikan pemerintah kepada ratusan sekolah. Yaitu 294 SD negeri dan 9 SMP negeri. Sumber dana seluruhnya berasal dari Dana Alokasi Khusus (DAK). Masing-masing sekolah mendapat DAK antara Rp 106 juta sampai Rp 110 juta.

Dalam surat yang beredar luas di media sosial dan WhatsApp, Sodiq Mahmud menyatakan kesediaannya untuk membeli galvalum dan genting karang pilang lokal kepada CV Sinar Surya Jaya. Atas dasar surat itu, sejumlah dugaan muncul bahwa proyek rehabilitasi yang dikerjakan secara swakelola tersebut ada pengondisian.

Mobile_AP_Rectangle 2

Sodiq Mahmud menjadi salah satu orang yang menandatangani surat pernyataan bermeterai itu. Menurutnya, itu dilakukan karena merasa tertekan oleh sejumlah orang. Dia menyatakan, beberapa orang yang datang kepadanya juga mengaku mengenal pejabat Pemkab dan Dinas Pendidikan (Dispendik) Jember. “Saya merasa tertekan, kalau tidak nurut takut dicoret dari daftar penerima DAK,” kata Sodiq.

Menanggapi dugaan pengondisian tersebut, Kepala Dispendik Jember Edy Budi Susilo mengungkapkan, pelaksanaan DAK sudah disosialisasikan kepada para kepala sekolah. Ditegaskan, pelaksanaannya dilakukan dengan swakelola, sehingga sekolah harus melaksanakan rehabilitasi ruang kelas atau perpustakaan bersama fasilitator. Selain itu, melibatkan komite sekolah.

Edy juga memaparkan, pemesanan bahan untuk rehabilitasi ruang kelas maupun perpustakaan tak ada pengondisian dan tidak pernah ada penekanan. “Tidak boleh di situ ada tekanan, harus memesan ke si A, si B, si C. Karena itu murni kewenangan sekolah (swakelola),” paparnya.

Mencuatnya dugaan pengondisian dan penekanan kepada sejumlah kepala sekolah, Edy tidak mengetahui hal itu. Dia pun mengimbau agar kepala sekolah tetap menjalankan DAK swakelola sesuai prosedur dan peraturan yang berlaku. “Tidak ada rekomendasi mulai dari saya sampai bawahan. Kepala sekolah tidak usah takut. Tidak enak hati. Katanya itu titipan, tidak ada. Ikuti SOP yang ada,” tegas Edy.

- Advertisement -

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Dugaan pengondisian pembelian bahan bangunan proyek rehabilitasi sekolah mencuat di Jember, kemarin (19/8). Kabar itu membikin geger setelah surat pernyataan Kepala SDN Karangduren 01, Kecamatan Balung, Sodiq Mahmud, tersebar ke publik. Isinya tentang kesediaan untuk membeli galvalum dan genting kepada CV Sinar Surya Jaya. Apa yang sebenarnya terjadi?

Seperti diketahui, pada 2020 ini, bantuan rehabilitasi ruang kelas atau perpustakaan diberikan pemerintah kepada ratusan sekolah. Yaitu 294 SD negeri dan 9 SMP negeri. Sumber dana seluruhnya berasal dari Dana Alokasi Khusus (DAK). Masing-masing sekolah mendapat DAK antara Rp 106 juta sampai Rp 110 juta.

Dalam surat yang beredar luas di media sosial dan WhatsApp, Sodiq Mahmud menyatakan kesediaannya untuk membeli galvalum dan genting karang pilang lokal kepada CV Sinar Surya Jaya. Atas dasar surat itu, sejumlah dugaan muncul bahwa proyek rehabilitasi yang dikerjakan secara swakelola tersebut ada pengondisian.

Sodiq Mahmud menjadi salah satu orang yang menandatangani surat pernyataan bermeterai itu. Menurutnya, itu dilakukan karena merasa tertekan oleh sejumlah orang. Dia menyatakan, beberapa orang yang datang kepadanya juga mengaku mengenal pejabat Pemkab dan Dinas Pendidikan (Dispendik) Jember. “Saya merasa tertekan, kalau tidak nurut takut dicoret dari daftar penerima DAK,” kata Sodiq.

Menanggapi dugaan pengondisian tersebut, Kepala Dispendik Jember Edy Budi Susilo mengungkapkan, pelaksanaan DAK sudah disosialisasikan kepada para kepala sekolah. Ditegaskan, pelaksanaannya dilakukan dengan swakelola, sehingga sekolah harus melaksanakan rehabilitasi ruang kelas atau perpustakaan bersama fasilitator. Selain itu, melibatkan komite sekolah.

Edy juga memaparkan, pemesanan bahan untuk rehabilitasi ruang kelas maupun perpustakaan tak ada pengondisian dan tidak pernah ada penekanan. “Tidak boleh di situ ada tekanan, harus memesan ke si A, si B, si C. Karena itu murni kewenangan sekolah (swakelola),” paparnya.

Mencuatnya dugaan pengondisian dan penekanan kepada sejumlah kepala sekolah, Edy tidak mengetahui hal itu. Dia pun mengimbau agar kepala sekolah tetap menjalankan DAK swakelola sesuai prosedur dan peraturan yang berlaku. “Tidak ada rekomendasi mulai dari saya sampai bawahan. Kepala sekolah tidak usah takut. Tidak enak hati. Katanya itu titipan, tidak ada. Ikuti SOP yang ada,” tegas Edy.

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Dugaan pengondisian pembelian bahan bangunan proyek rehabilitasi sekolah mencuat di Jember, kemarin (19/8). Kabar itu membikin geger setelah surat pernyataan Kepala SDN Karangduren 01, Kecamatan Balung, Sodiq Mahmud, tersebar ke publik. Isinya tentang kesediaan untuk membeli galvalum dan genting kepada CV Sinar Surya Jaya. Apa yang sebenarnya terjadi?

Seperti diketahui, pada 2020 ini, bantuan rehabilitasi ruang kelas atau perpustakaan diberikan pemerintah kepada ratusan sekolah. Yaitu 294 SD negeri dan 9 SMP negeri. Sumber dana seluruhnya berasal dari Dana Alokasi Khusus (DAK). Masing-masing sekolah mendapat DAK antara Rp 106 juta sampai Rp 110 juta.

Dalam surat yang beredar luas di media sosial dan WhatsApp, Sodiq Mahmud menyatakan kesediaannya untuk membeli galvalum dan genting karang pilang lokal kepada CV Sinar Surya Jaya. Atas dasar surat itu, sejumlah dugaan muncul bahwa proyek rehabilitasi yang dikerjakan secara swakelola tersebut ada pengondisian.

Sodiq Mahmud menjadi salah satu orang yang menandatangani surat pernyataan bermeterai itu. Menurutnya, itu dilakukan karena merasa tertekan oleh sejumlah orang. Dia menyatakan, beberapa orang yang datang kepadanya juga mengaku mengenal pejabat Pemkab dan Dinas Pendidikan (Dispendik) Jember. “Saya merasa tertekan, kalau tidak nurut takut dicoret dari daftar penerima DAK,” kata Sodiq.

Menanggapi dugaan pengondisian tersebut, Kepala Dispendik Jember Edy Budi Susilo mengungkapkan, pelaksanaan DAK sudah disosialisasikan kepada para kepala sekolah. Ditegaskan, pelaksanaannya dilakukan dengan swakelola, sehingga sekolah harus melaksanakan rehabilitasi ruang kelas atau perpustakaan bersama fasilitator. Selain itu, melibatkan komite sekolah.

Edy juga memaparkan, pemesanan bahan untuk rehabilitasi ruang kelas maupun perpustakaan tak ada pengondisian dan tidak pernah ada penekanan. “Tidak boleh di situ ada tekanan, harus memesan ke si A, si B, si C. Karena itu murni kewenangan sekolah (swakelola),” paparnya.

Mencuatnya dugaan pengondisian dan penekanan kepada sejumlah kepala sekolah, Edy tidak mengetahui hal itu. Dia pun mengimbau agar kepala sekolah tetap menjalankan DAK swakelola sesuai prosedur dan peraturan yang berlaku. “Tidak ada rekomendasi mulai dari saya sampai bawahan. Kepala sekolah tidak usah takut. Tidak enak hati. Katanya itu titipan, tidak ada. Ikuti SOP yang ada,” tegas Edy.

BERITA TERKINI

Wajib Dibaca

/