alexametrics
24.4 C
Jember
Sunday, 3 July 2022

 Sanksi Menunggu Camat Tak Netral

Mobile_AP_Rectangle 1

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Masih ingat kasus dugaan pelanggaran netralitas aparatur sipil negara (ASN) terkait kampanye bakal calon bupati beberapa waktu lalu? Komisi ASN akhirnya menyatakan Camat Tanggul Muhammad Ghozali bersalah karena terbukti melanggar netralitas ASN. Atas pelanggaran tersebut, sanksi pun menunggu dieksekusi oleh pejabat yang berwenang.

Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Jember Dwi Endah Prasetyowati mengatakan, pelanggaran ASN yang berkampanye telah diputus pada 17 Maret lalu. Camat tersebut dinyatakan tidak netral oleh KASN setelah menindaklanjuti hasil pemeriksaan dan penindakan Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Jember. “BKPSDM (Badan Kepegawaian dan Peningkatan Sumber Daya Manusia, Red) juga sudah menerima surat KASN,” katanya.

Dalam surat tersebut, pejabat yang berwenang diperintahkan untuk menjalankan putusan KASN. Yaitu memberi sanksi dengan menjatuhkan hukuman disiplin sedang. Selain itu, juga diminta agar ke depan menjaga netralitas ASN dan menindak tegas siapa saja pegawai pemerintah yang ikut dalam politik praktis. “Rekomendasi agar segera dilaksanakan dan dilaporkan paling lambat 14 hari sejak surat diterima,” ungkap Endah.

Mobile_AP_Rectangle 2

Ketua Bawaslu Jember Imam Thobrony Pusaka meminta agar rekomendasi KASN dijalankan oleh pejabat yang berwenang, dalam hal ini adalah Bupati Jember dr Faida MMR, agar segera memberi sanksi kepada camat yang telah melanggar netralitas ASN tersebut. “Selaku Pejabat Pembina Kepegawaian (P3K) agar segera menindaklanjuti rekomendasi KASN,” tegas Thobroni.

- Advertisement -

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Masih ingat kasus dugaan pelanggaran netralitas aparatur sipil negara (ASN) terkait kampanye bakal calon bupati beberapa waktu lalu? Komisi ASN akhirnya menyatakan Camat Tanggul Muhammad Ghozali bersalah karena terbukti melanggar netralitas ASN. Atas pelanggaran tersebut, sanksi pun menunggu dieksekusi oleh pejabat yang berwenang.

Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Jember Dwi Endah Prasetyowati mengatakan, pelanggaran ASN yang berkampanye telah diputus pada 17 Maret lalu. Camat tersebut dinyatakan tidak netral oleh KASN setelah menindaklanjuti hasil pemeriksaan dan penindakan Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Jember. “BKPSDM (Badan Kepegawaian dan Peningkatan Sumber Daya Manusia, Red) juga sudah menerima surat KASN,” katanya.

Dalam surat tersebut, pejabat yang berwenang diperintahkan untuk menjalankan putusan KASN. Yaitu memberi sanksi dengan menjatuhkan hukuman disiplin sedang. Selain itu, juga diminta agar ke depan menjaga netralitas ASN dan menindak tegas siapa saja pegawai pemerintah yang ikut dalam politik praktis. “Rekomendasi agar segera dilaksanakan dan dilaporkan paling lambat 14 hari sejak surat diterima,” ungkap Endah.

Ketua Bawaslu Jember Imam Thobrony Pusaka meminta agar rekomendasi KASN dijalankan oleh pejabat yang berwenang, dalam hal ini adalah Bupati Jember dr Faida MMR, agar segera memberi sanksi kepada camat yang telah melanggar netralitas ASN tersebut. “Selaku Pejabat Pembina Kepegawaian (P3K) agar segera menindaklanjuti rekomendasi KASN,” tegas Thobroni.

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Masih ingat kasus dugaan pelanggaran netralitas aparatur sipil negara (ASN) terkait kampanye bakal calon bupati beberapa waktu lalu? Komisi ASN akhirnya menyatakan Camat Tanggul Muhammad Ghozali bersalah karena terbukti melanggar netralitas ASN. Atas pelanggaran tersebut, sanksi pun menunggu dieksekusi oleh pejabat yang berwenang.

Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Jember Dwi Endah Prasetyowati mengatakan, pelanggaran ASN yang berkampanye telah diputus pada 17 Maret lalu. Camat tersebut dinyatakan tidak netral oleh KASN setelah menindaklanjuti hasil pemeriksaan dan penindakan Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Jember. “BKPSDM (Badan Kepegawaian dan Peningkatan Sumber Daya Manusia, Red) juga sudah menerima surat KASN,” katanya.

Dalam surat tersebut, pejabat yang berwenang diperintahkan untuk menjalankan putusan KASN. Yaitu memberi sanksi dengan menjatuhkan hukuman disiplin sedang. Selain itu, juga diminta agar ke depan menjaga netralitas ASN dan menindak tegas siapa saja pegawai pemerintah yang ikut dalam politik praktis. “Rekomendasi agar segera dilaksanakan dan dilaporkan paling lambat 14 hari sejak surat diterima,” ungkap Endah.

Ketua Bawaslu Jember Imam Thobrony Pusaka meminta agar rekomendasi KASN dijalankan oleh pejabat yang berwenang, dalam hal ini adalah Bupati Jember dr Faida MMR, agar segera memberi sanksi kepada camat yang telah melanggar netralitas ASN tersebut. “Selaku Pejabat Pembina Kepegawaian (P3K) agar segera menindaklanjuti rekomendasi KASN,” tegas Thobroni.

BERITA TERKINI

Wajib Dibaca

/